JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Rapih Herdiansyah memberikan tanggapan keras atas pernyataan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Diketahui, Romahurmuziy yang meminta pimpinan partai saat ini beserta seluruh jajaran pengurus untuk melakukan tobat nasuha setelah PPP gagal lolos ke parlemen pada Pemilu 2024.
Rapih mengatakan bahwa dalam kondisi PPP saat ini, seharusnya semua pihak introspeksi diri dan tidak saling menyalahkan. ’’Justru yang harus melakukan tobat nasuha adalah dia yang menggoreskan citra buruk bagi PPP. Bagaimana seorang ketua umum yang bermasalah dengan kasus korupsi dan ditangkap KPK beberapa hari menjelang pemilu,” ujar Rapih dalam siaran persnya, Minggu (15/12).
Menurutnya, kasus tersebut telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap PPP, dan menjadi salah satu penyebab citra partai merosot.
“Sejak itu, citra PPP rusak. Mas Rommy harus introspeksi diri dalam-dalam. Maling jangan teriak maling,” tegasnya.
Tak hanya kasus korupsi yang melibatkan Romahurmuziy, tetapi juga manuver politik dan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menurut Rapih turut merugikan PPP.
Rapih menyebutkan beberapa tindakan Romahurmuziy yang dinilai kontroversial, seperti merevisi doa Kiai Mbah Moen hingga beberapa pernyataan yang dianggap tidak pantas di publik.
Salah satu contoh pernyataan yang dianggap merugikan partai adalah ketika Rommy menyinggung soal politisasi bansos menjelang Pemilu 2024 dan mengatakan “monyet” bisa menjadi presiden jika diberi Rp492 triliun.
“Itu kan sangat merendahkan martabat seseorang, keluar dari mulut seseorang yang membawa lambang partai Kabah. Politisi sejati itu yang dipakai otaknya, bukan cuma omon-omon. Istilahnya, mulutmu harimaumu,” ujar Rapih.
Rapih juga meminta Romahurmuziy untuk menahan diri dan bahkan menarik diri dari urusan PPP. Ia menegaskan bahwa PPP ke depan harus bertransformasi dan tidak lagi memiliki individu yang “toxic” di dalam partai.
“Sudahlah Mas Rommy, jangan menambah rusak lagi partai ini. Kami pengurus DPP sepakat untuk menjaga Muktamar ke depan agar tidak menyisakan konflik lagi. Tidak ada lagi yang memecah belah partai,” pungkas Rapih.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) pada 13–15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara. Acara ini akan mengusung tema Transformasi PPP untuk Indonesia.
Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas Amri M. Ali menjelaskan bahwa tema tersebut diangkat berdasarkan hasil evaluasi kinerja partai pasca-Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024.
“Kami mengangkat tema ini setelah melihat kondisi PPP yang pada pemilu kemarin tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen,” ujar Amri dalam konferensi pers di gedung DPP PPP, Jakarta, Senin (9/12).
Amri menjelaskan bahwa agenda utama Mukernas adalah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar ke-10 PPP.”Agenda pertama adalah mempertimbangkan serta memutuskan waktu dan lokasi penyelenggaraan Muktamar 10 PPP,” jelasnya.