Tauhid sepakat bahwa penegakan aturan di industri sawit sangat penting termasuk penertiban para pengusaha sawit yang nakal. Namun, hal tersebut harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa disamaratakan secara industri. Sebab, kata dia, banyak petani maupun pengusaha sawit yang bagus mulai menerapkan teknologi hijau hingga taat membayar pajak.
Tauhid melihat perhatian pemerintah terhadap industri sudah baik, hanya perlu dioptimalkan lagi. "Karena sawit kan jadi backbone-nya ekonomi, pendapatan negara, devisa, banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya, itu harus dioptimalkan lagi," paparnya.
Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah perbaikan pada bidang pendanaan. "Saya kira mau tidak mau harus dilakukan relaokasi dana BPDPKS. Kembalikan ke sektor produksi bukan subsidi," paparnya.
Selain itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui supervisi dan monitoring untuk akses lahan termasuk bagaimana kepemilikan petani plasma juga diperhatikan. Di samping itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi, kelembagaan serta perbaikan ekosistem investasi. "Usahakan petani plasma jauh lebih banyak untuk kemakmuran rakyat," tandas Tauhid.
BACA JUGA:Indonesia Masuk Daftar 17 Negara Megadiversitas
Senada dengan itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan yang harus mendapat perhatian utama di sektor hulu adalah peningkatan produktivitas. "Sebab produksi 5 tahun terakhir stagnan dan konsumsi terus meningkat," jelas Eddy
Dalam kesempatan itu, Eddy juga menyoroti agar tata kelola sawit segera diperbaiki. Alasannya, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit. Hal ini meyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. "Untuk perbaikan ini sebaiknya dibentuk badan khusus sawit yang langsung di bawah Presiden," ungkap Eddy.
Dia sepakat jika ada perusahaan atau pengusaha yang tidak taat aturan agar ditindak tegas. Tetapi jangan semuanya dianggap nakal, sehingga industrinya yang dikorbankan. "Kembali lagi harus ada perbaikan tata kelola agar industri sawit ini bisa berkelanjutan. Kalau di hulu bermasalah sudah pasti di hilir akan bermasalah," tegasnya. (jpc/c1)