Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah guna memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
“Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait desk pilkada, karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi konflik yang ada,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Bima menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data dari desk pilkada. Dia juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan pilkada, serta mengantisipasi kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.
“Setiap perkembangan, sekecil apa pun, harus selalu di-update dan dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Bima mengungkapkan akan ada langkah konkret untuk mengoordinasikan data dari desk pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif di daerah.
Bima juga meminta kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan mengenai kesiapan desk pilkada kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.
“Tolong dilaporkan kepada Pak Pj. untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri agar kami semua di Kemendagri fokus mengawasi pilkada, melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, dan memastikan birokrasi tetap netral serta melayani masyarakat,” pungkas Bima. (ant/c1/abd)