DPRD Waykanan Minta Pemkab Hapus Anggaran Bimtek: Mending Uangnya untuk Perbaikan Jalan

BLAMBANGANUMPU – Dalam paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), DPRD Waykanan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menghapus anggaran yang tidak menyentuh langsung masyarakat. 

Hal itu lantah disuarakan fraksi di DPRD Waykanan ketika menggelar Paripurna RPJMD 2025-2029, Senin (4/8). Paripurna dihadiri oleh 28 dari total 40 anggota DPRD Waykanan. 

Pada Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rial Kalbadi, dan dihadiri Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) dan jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD, paripurna ini membahas arah pembangunan lima tahun ke depan. 

Tapi bukan hanya absennya sebagian anggota yang jadi sorotan—suasana juga memanas di ruang sidang saat pandangan umum fraksi mulai disampaikan.

Fraksi PAN, lewat Adiwijaya dari Dapil III menyuarakan kritik pedas terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU), terutama soal kualitas pembangunan jalan yang dianggap buruk dan tak bertahan lama. 

Tak sampai di situ, Adiwijaya juga menyentil anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) yang menurutnya bisa dialihkan untuk kepentingan infrastruktur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. 

“Kalau anggaran bimtek dan perjalanan dinas dipotong, bukankah bisa dialihkan untuk jalan yang lebih layak? Rakyat butuh hasil nyata, bukan perjalanan tanpa arah,” ujarnya dengan nada keras.

Tak kalah tajam, Firnando dari Fraksi Nasdem menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas PU dalam rapat-rapat penting, termasuk rapat paripurna kali ini.

Menurutnya, bagaimana bisa program berjalan maksimal, apabila dinas teknis seolah tak peduli dengan proses perencanaan?

Bupati Ayu Asalasiyah merespons kritikan tersebut dengan tenang namun tegas.

Ia menjelaskan efisiensi anggaran tahun ini memang berdampak pada sejumlah program.

Tetapi, ia memastikan program infrastruktur akan mulai diprioritaskan pada 2026.

“Soal harga singkong dan masalah angkutan berlebih, kami sudah keluarkan edaran. Tapi memang perlu ditingkatkan sosialisasinya,” jelas Ayu.

Meski akhirnya Raperda disetujui dan disahkan, ketidakhadiran 12 anggota dewan tetap menjadi catatan publik, dan kritikan tajam terhadap Dinas PU jadi sorotan yang tak bisa diabaikan.