METRO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Metro menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan sosial (bansos) pemerintah dan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya.
Ketua Komisi II Ancilla Hernani menekankan bahwa pengawasan ini bertujuan agar bantuan sampai ke tangan yang berhak dan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh masyarakat. "Kedepannya, kita akan fokus pada semua bidang yang menjadi mitra kita, termasuk layanan kesehatan," ujarnya.
BACA JUGA:Wajib Belajar 13 Tahun Penting untuk Tingkatkan SDM
Ia menambahkan bahwa fokus pengawasan juga akan dilakukan terhadap Dinas Sosial, untuk memastikan bansos yang disalurkan tidak menimbulkan masalah saat distribusi.
"Kami ingin menghindari kegaduhan dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran," tuturnya.
Ancilla berharap kerja sama antara legislator dan mitra kerja dapat berjalan optimal.
"Kami mengharapkan mitra kerja bisa bekerja maksimal untuk menghindari kendala ke depan," tambahnya.
Sebagai informasi, Komisi II DPRD Kota Metro menangani berbagai bidang, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa dinas lainnya.
Sebelumnya, waspada pemanfaatan bantuan sosial (bansos) jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi terjadinya dugaan kecurangan menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Neni Nur Hayati khawatir soal potensi berlanjutnya kecurangan Pilpres pada gelaran Pilkada Serentak 2024.
Ia tidak terlalu terkejut soal mencuatnya dugaan oknum anggota DPR RI memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) untuk menyukseskan kontestasi Pilkada Kabupaten Polewali Mandar (Polman).'
"Saya kira memang cara-cara yang digunakan untuk pemilu 2024, akan memiliki efek berkelanjutan di pemilihan serentak 2024. Apalagi dengan kondisi masyarakat kita juga membutuhkan bansos dan biaya untuk pendidikan," kata Neni kepada wartawan, Rabu (26/6).
Ia menyebut, penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi, dinilai efektif untuk mendulang perolehan suara. Menurutnya, dugaan itu tidak bisa hanya dilakukan satu kali menjelang pemungutan dan penghitungan suara.