"Belum," katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Lampung Elly Wahyuni membantah informasi usulan nama-nama dari pratai Gerindra yang disebutkan itu. Namun, sayangnya, Elly yang anggota fraksi Gerindra DPRD Lampung itu enggan membeber siapa nama-nama usulan PJ. Gubernur dari Partai Gerindra.
"Enggak bener itu (nama-nama usulan Pj. Gubernur)," kata dia.
Saat ditanya lagi mengenai siapa yang diusulkan oleh Fraksi Partai Gerindra, dia mengaku berkasi dari pimpinan fraksi belum masuk ke Pimpinan DPRD.
"Bisa ditanya dengan Ketua Fraksi ya, saya juga belum terima usulannya," jelasnya.
Mengenai rapim usulan Pj. Gubernur, Elly Wahyuni bilang, memang sudah dijadwalkan hari ini. Namun, belum dilakukan lantaran pihaknya masih fokus dalam penyelesaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung TA 2024.
"Rapim baru direncanakan. Kami masih membahas APBD 2024," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron yang juga Bendahara DPW Partai NasDem menjelaskan, pihaknya juga belum membahas mengenai usulan Pj. Gubernur Lampung.
"Belum dibahas, tunggu saja ya," ujarnya.
Diketahui, secara regulasi, dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 201, persyaratan menjadi Pj. Gubernur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) atau Pejebat Eselon I.
Sementara, untuk jabatan struktural JPTM di lingkungan Pemprov Lampung hanya Fahrizal Darminto. Kemudian untuk di level kementerian biasanya, ada di level Staf Ahli, Irjen, hingga Dirjen merupakan JPTM atau pejabat eselon I.
Tidak hanya di Lampung, di beberapa daerah lain juga ada rektor perguruan tinggi negeri yang pernah diusulkan sebagai Pj. Gubernur.
Yakni di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada September lalu, DPRD NTB mengusulkan tiga nama.
Aspirasi dari Fraksi-fraksi DPRD Setempat ada enam nama dari masing masing fraksi.
Yakni Rektor UIN Mataram Prof. Masnun Tahir, Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Sekda NTB Lalu Git Ariadi, Dirjen Kemenfo RI Dr. Ismail, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Nizar Ali dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Dr. H. A. Nurdin Abidin.
Dikutip dari radarlombok Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir mengatakan, DRRD Provinsi NTB berkonsultasi dengan Kemendagri. Itu dilakukan berkaitan dengan Rektor yang diusulkan menjadi Pj. Gubernur.