Dari konsultasi, jabatan rektor tidak bisa diusulkan menjadi Pj. Gubernur. Alasannya, jabatan Rektor bukan termasuk JPTM.
Dam proses di Kemendagri melalui rapat, Muhizir mempertanyakan jika DPRD Provinsi NTB tetap mengusulkan Prof. Masnun Tahir sebagai salahsatu dari tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri.
Pertimbangannya adalah, DPRD merupakan lembaga yang menyerap aspirasi masyarakat. Sebab, rektor UIN Mataram dapat dukungan dari Pokmas.
Kemendagri meminta kepada DPRD Provinsi NTB agar mengusulkan tiga nama Pj Gubernur yang memenuhi syarat dan sesuai aturan.
Berbeda dengan kasus di Papua Selatan. Di sana Usulan PJ. Gubernur yang berlatar belakang rektor dilantik. Yakni n Rektor universitas Cenderawasih menjadi Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Kendati demikian, saat itu tidak ada sosok lain yang diusulkan. Dan sebelum dilantik, juga dlakukan proses eselonisasi agar sesuai dengan aturan.
“Beberapa jam sebelum dilantik, dia tarik dari jabatan Rektor menjadi Sfaf Ahli Dirjen, agar bisa memenuhi syarat untuk bisa dilantik menjadi Pj Gubernur,” terangnya. (abd)