Aliansi Lampung Melawan Tolak Kenaikan PPN 12%

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:35

DEMO: Ratusan mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan PPN 12% di depan gedung DPRD Lampung, Jumat (3/1).-FOTO SITI SASKIA -

BANDARLAMPUNG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Lampung, Jumat (3/1).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap semakin membebani masyarakat.

Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Mereka meminta agar pemerintah mencabut kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kelas menengah dan bawah ini.

Koordinator lapangan Muhammad Bintang menjelaskan kenaikan PPN ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Bintang menambahkan kebijakan kenaikan PPN ini tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif PPN antara 5 hingga 15 persen.

’’Kenaikan ini akan semakin membebani rakyat kecil yang selama ini sudah kesulitan dengan tingginya biaya hidup,” ungkap Bintang.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Sementara, tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, opsen pajak kendaraan bermotor yang baru mengatur tarif PKB dan BBNKB masing-masing sebesar 66 persen.

’’Kami menilai kebijakan ini semakin memberatkan masyarakat, terutama bagi kalangan kelas pekerja yang sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Selama aksi, massa juga menyampaikan protes terhadap ketimpangan penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada Januari 2024, penerimaan pajak mencapai Rp149,25 triliun, dengan 80 persen berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN yang mayoritas dibayar oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara itu, kontribusi dari sektor kapital yang lebih mampu hanya mencapai 20 persen.

aliansi lampung melawan tolak kenaikan ppn 12%                            bandarlampung – ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lampung melawan menggelar aksi protes di depan kantor dprd lampung, jumat (3/1). 
dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap semakin membebani masyarakat.
tuntutan pertama adalah penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen. mereka meminta agar pemerintah mencabut kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kelas menengah dan bawah ini. 
koordinator lapangan muhammad bintang menjelaskan kenaikan ppn ini tercantum dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 131 tahun 2024 yang diterbitkan pada 31 desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 januari 2025.
bintang menambahkan kebijakan kenaikan ppn ini tidak dapat dipisahkan dari undang-undang (uu) no. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif ppn antara 5 hingga 15 persen.
baca juga:djbc dan bea cukai sita rokok ilegal senilai rp4,4 miliar
’’kenaikan ini akan semakin membebani rakyat kecil yang selama ini sudah kesulitan dengan tingginya biaya hidup,” ungkap bintang.
tuntutan kedua adalah meminta pemerintah menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. 
sementara, tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
berdasarkan uu no. 1 tahun 2022, opsen pajak kendaraan bermotor yang baru mengatur tarif pkb dan bbnkb masing-masing sebesar 66 persen. 
’’kami menilai kebijakan ini semakin memberatkan masyarakat, terutama bagi kalangan kelas pekerja yang sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.
baca juga:narkotika dominasi kasus di pn tanjungkarang selama 2024
selama aksi, massa juga menyampaikan protes terhadap ketimpangan penerimaan pajak di indonesia. berdasarkan data dari kementerian keuangan, pada januari 2024, penerimaan pajak mencapai rp149,25 triliun, dengan 80 persen berasal dari pajak penghasilan (pph) dan ppn yang mayoritas dibayar oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
sementara itu, kontribusi dari sektor kapital yang lebih mampu hanya mencapai 20 persen.
”ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam kebijakan perpajakan, di mana rakyat kecil terus menjadi tulang punggung negara, sementara yang kaya mendapatkan banyak insentif,” katanya.
terpisah, pj. gubernur lampung samsudin mengingatkan pentingnya sinergisitas antar pemerintah daerah (pemda) dalam mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan opsen pkb serta bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) dan opsen bbnkb
hal tersebut disampaikan samsudin saat memimpin rapat finalisasi persiapan implementasi opsen pkb dan bbnkb tahun 2025 secara virtual, di ruang rapat badan pendapatan daerah (bapenda) lampung, pada jum’at 3 januari 2025.
kata samsudin, sinergitas pemungutan pkb dan bbnkb serta opsen pkb dan opsen bbnkb ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) akan lebih baik. 
baca juga:94 personel polresta bandar lampung naik pangkat setingkat lebih tinggi
sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd), disampaikan samsudin, pemda memiliki kewenangan untuk menerapkan pungutan tambahan atas pkb dan bbnkb atau yang disebut sebagai opsen. 
“opsen merupakan salah satu bentuk kewenangan fiskal daerah yang telah diatur dalam uu hkpd. sebagaimana yang diamanatkan uu hkpd, opsen diberlakukan untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku,” ujar samsudin.
samsudin menuturkan bahwa opsen pkb dan bbnkb yang akan diberlakukan mulai tanggal 5 januari 2025, merupakan salah satu upaya pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. 
“pengaturan opsen bertujuan untuk percepatan penerimaan pkb dan bbnkb bagi kabupaten/kota sesuai dengan potensi pada masing-masing kabupaten kota,” ucapnya.
lanjut samsudin, melalui opsen penerimaan pkb dan bbnkb akan langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota atau split payment tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. sehingga kapasitas fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota akan lebih baik.
pada kesempatan tersebut samsudin menyampaikan, dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan opsen pkb dan opsen bbnkb serta mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah provinsi (pemprov) lampung akan memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan pengenaan pkb, bbnkb, opsen pkb, dan opsen bbnkb agar beban wajib pajak dapat mendekati beban pembayaran pkb dan bbnkb yang berlaku pada tahun sebelumnya. 
“kami minta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mensosialisasikan keputusan gubernur lampung nomor g/876/vi.03/hk/2024 tentang pemberian keringanan pkb, bbnkb, opsen pkb dan opsen bbnkb. dengan diberlakukannya keringanan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk tetap taat membayar pajak kendaraan tepat waktu,” tuturnya.
adapun keringanan yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut, yaitu untuk pkb dan opsen pkb diberikan keringanan sebesar 10 persen dari besaran yang harus dibayarkan, kecuali untuk kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning) dan kendaraan bermotor baru tidak diberikan keringanan.
untuk bbnkb baru dan opsen bbnkb baru sebagai berikut, kendaraan sepeda motor roda 2 atau lebih diberikan keringanan sebesar 9 persen dari besaran yang harus dibayarkan.
kendaraan bermotor roda 4 diberikan keringanan sebesar 24 persen dari besaran yang harus dibayarkan; dan kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning) diberikan keringanan sebesar 54 persen dari besaran yang harus dibayarkan. (sas/pip/c1/yud)