WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban
Editor: Syaiful Mahrum
|
Senin , 08 Jul 2024 - 18:42
Presiden Joko Widodo (Jokowi).--FOTO Tangkapan layar YouTube Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
Tak hanya itu. Jokowi juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah 2023.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa WTP bagi pemerintah pusat dan daerah bukanlah suatu prestasi, melainkan kewajiban. Apalagi, kata orang nomor satu RI ini, uang yang diperiksa adalah milik rakyat.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,” kata Jokowi dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, Senin (8/7).
“Juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tambah Jokowi.
Diketahui, BPK memberikan WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016.
“Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP,” ujar Ketua BPK RI Isma Yatun.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
Isma membeberkan opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN serta capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara.
“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” tutup Isma. (jpc)