Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Usulkan Munas Dipercepat

ACEH - Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Iqbal Dawood mengusulkan kepada DPP agar musyawarah nasional (munas) dipercepat, setidaknya sebelum pelantikan presiden pada Oktober 2024.

Menurut Iqbal, percepatan munas ini diperlukan agar Golkar dapat menentukan sikap dukungannya kepada presiden terpilih nantinya. Selain itu, percepatan ini juga bertujuan agar Golkar bisa lebih fokus dalam memenangkan kontestasi pilkada serentak yang berlangsung pada November mendatang. 

“Soal munas dipercepat sebelum pelantikan presiden ini saya rasa sangat perlu karena kami bisa lebih fokus memenangkan pilkada serentak dan menentukan sikap dukungan kepada presiden serta wakil presiden terpilih,” ujar Iqbal dalam siaran persnya pada Minggu (7/7).

Selain agenda pemilihan ketua umum, Iqbal juga mengusulkan agar ditambahkan agenda pengukuhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dewan pembina Golkar, terlepas dari siapa pun yang nantinya terpilih sebagai ketua umum.

BACA JUGA:Konflik Gajah Liar dan Manusia Ganggu Proses Coklit Pilkada di Lampung Barat

“Inilah mengapa munas dilakukan sebelum pelantikan, karena di dalam munas saya juga ada agenda pengukuhan Bapak Jokowi sebagai dewan pembina partai, sebagai wujud dedikasi atas sumbangsih beliau terhadap naiknya elektabilitas partai pada pemilu yang lalu,” tambahnya. 

Iqbal juga menyebut bahwa semua calon yang maju dan mendaftar dalam kontestasi pemilihan ketua umum Golkar merupakan kader terbaik. “Tentunya layak untuk memimpin partai berlambang pohon beringin lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang salah satu agendanya memilih ketua umum, tetap dilaksanakan pada Desember 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati.

’’Desember,” kata Airlangga, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).

Saat ditanya apakah ketentuan ini menutup kemungkinan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Airlangga menegaskan bahwa penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

 “AD/ART sudah menyatakan Desember (setiap lima tahun),” tegas Airlangga.

BACA JUGA:Bawaslu Awasi Ketat Proses Verifikasi Data Pemilih Pilkada 2024

Wacana untuk mempercepat penyelenggaraan Munas Golkar menjadi Munaslub sempat mencuat beberapa waktu lalu. Munaslub Partai Golkar dapat terjadi jika ada situasi luar biasa, seperti ketua umum yang menghadapi masalah hukum, dan harus didukung oleh jumlah suara tertentu dari perwakilan DPD partai seluruh Indonesia.

Namun, para elite partai Golkar baik di pusat maupun daerah meragukan kemungkinan itu terjadi. Selain karena tidak ada urgensi, penyelenggaraan Munas Golkar juga hanya tersisa beberapa bulan lagi.