Duh, Ada Jasa Konsultan Fiktif di OPD Lamsel

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Minggu , 07 Jul 2024 - 20:27

BANDARLAMPUNG – Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) tahun 2023 ternyata menyimpan banyak masalah.

Mulai anggaran makan-minum dan alat tulis kantor (ATK), infrastruktur, hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) ditemukan masalah. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung juga menemukan kejanggalan pada pembayaran biaya langsung personel jasa konsultansi pada lima OPD di lingkungan Pemkab Lamsel tahun 2023.

Hal ini terungkap pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang (UU) Pemkab Lamsel tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Dalam LHP dijelaskan, Pemkab Lamsel menganggarkan belanja jasa konsultasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.352.614.650 dengan realisasi sebesar Rp5.304.689.551 atau 99,10 persen dari anggaran.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, pemeriksaan belanja jasa konsultansi konstruksi dilakukan secara uji petik pada lima OPD. Yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung menunjukkan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan kewajiban pekerjaan sesuai jangka waktu dalam kontrak, tenaga ahli dengan kualifikasi yang tidak sesuai kontrak, serta tenaga ahli yang melaksanakan dua atau lebih penugasan pada saat yang bersamaan (beririsan) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp710.116.914.

Rinciannya, pembayaran satu paket pekerjaan jasa konsultansi pada BPPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp35.490.000. Pemeriksaan secara uji petik dilakukan pada satu pekerjaan belanja jasa konsultansi pada BPPRD.

Tim pemeriksa BPK meminta keterangan kepada personel penyedia jasa konsultansi yang ada dalam dokumen kontrak. Kontrak tersebut merupakan paket belanja jasa konsultansi Penilaian Individual Objek dan subjek PBB-P2 (ruas tol) di Kabupaten Lamsel dengan nomor kontrak 027/25/SP/CAT.LOK-JKNK.PBB-Ruas Tol/V.04/XI/2023 tanggal 25 Oktober 2023.

Berdasarkan analisis dokumen kontrak, diketahui bahwa pihak penyedia adalah CV NE dan nilai kontrak sebesar Rp795.300.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak 25 Oktober sampai 8 Desember 2023 (45 hari kalender).

’’Namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada Sdr. TAW sebagai ahli survei terestris, tanggal 28 Maret 2023, Sdr. TAW memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat pada paket pekerjaan tersebut,” tulis Masmudi dalam LHP BPK RI.

Dengan demikian, ada biaya langsung atas personel yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp35.490.000.

Temuan lain adalah pembayaran enam paket pekerjaan jasa konsultansi pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp53.230.380.

duh, ada jasa konsultan fiktif di opd lamsel                            bandarlampung – anggaran pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) tahun 2023 ternyata menyimpan banyak masalah.
mulai anggaran makan-minum dan alat tulis kantor (atk), infrastruktur, hingga tambahan penghasilan pegawai (tpp) ditemukan masalah. selain itu, badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung juga menemukan kejanggalan pada pembayaran biaya langsung personel jasa konsultansi pada lima opd di lingkungan pemkab lamsel tahun 2023.
hal ini terungkap pada laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang (uu) pemkab lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
dalam lhp dijelaskan, pemkab lamsel menganggarkan belanja jasa konsultasi pada tahun anggaran 2023 sebesar rp5.352.614.650 dengan realisasi sebesar rp5.304.689.551 atau 99,10 persen dari anggaran.
baca juga:unila beri pelatihan pembuatan e-modul tematik kearifan lokal berbasis pendidikan multikultural bagi kkg di ne
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pemeriksaan belanja jasa konsultansi konstruksi dilakukan secara uji petik pada lima opd. yaitu badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd), dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr), serta dinas peternakan dan kesehatan hewan.
hasil pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung menunjukkan terdapat tenaga ahli yang tidak melaksanakan kewajiban pekerjaan sesuai jangka waktu dalam kontrak, tenaga ahli dengan kualifikasi yang tidak sesuai kontrak, serta tenaga ahli yang melaksanakan dua atau lebih penugasan pada saat yang bersamaan (beririsan) dengan nilai seluruhnya sebesar rp710.116.914.
rinciannya, pembayaran satu paket pekerjaan jasa konsultansi pada bpprd tidak sesuai ketentuan sebesar rp35.490.000. pemeriksaan secara uji petik dilakukan pada satu pekerjaan belanja jasa konsultansi pada bpprd. 
baca juga:puluhan kendaraan di metro tak lolos uji kir 
tim pemeriksa bpk meminta keterangan kepada personel penyedia jasa konsultansi yang ada dalam dokumen kontrak. kontrak tersebut merupakan paket belanja jasa konsultansi penilaian individual objek dan subjek pbb-p2 (ruas tol) di kabupaten lamsel dengan nomor kontrak 027/25/sp/cat.lok-jknk.pbb-ruas tol/v.04/xi/2023 tanggal 25 oktober 2023. 
berdasarkan analisis dokumen kontrak, diketahui bahwa pihak penyedia adalah cv ne dan nilai kontrak sebesar rp795.300.000. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak 25 oktober sampai 8 desember 2023 (45 hari kalender).
’’namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada sdr. taw sebagai ahli survei terestris, tanggal 28 maret 2023, sdr. taw memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat pada paket pekerjaan tersebut,” tulis masmudi dalam lhp bpk ri. 
dengan demikian, ada biaya langsung atas personel yang tidak layak dibayarkan sebesar rp35.490.000.
temuan lain adalah pembayaran enam paket pekerjaan jasa konsultansi pada dinas kesehatan tidak sesuai ketentuan sebesar rp53.230.380.
baca juga:pemkab lamsel lalai, ada tpp senilai rp14,4 m langgar aturan
pemeriksaan secara uji petik dilakukan pada dua paket pekerjaan belanja jasa konsultansi perencanaan dan tiga paket pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan pada dinas kesehatan. 
tim pemeriksa bpk telah meminta keterangan kepada personel dan direktur penyedia jasa konsultan yang ada dalam dokumen kontrak. dari hasil konfirmasi dengan pihak penyedia, diketahui bahwa terdapat personel (konsultan) yang tidak terlibat dalam pekerjaan. 
berikutnya, pembayaran sembilan paket pekerjaan jasa konsultansi pada dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan sebesar rp155.363.434.
pemeriksaan secara uji petik dilakukan pada sembilan paket pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan pada dinas pendidikan. 
tim pemeriksa bpk telah meminta keterangan kepada personel dan direktur penyedia jasa konsultan yang ada dalam dokumen kontrak, diketahui bahwa terdapat biaya langsung personel yang tidak sesuai ketentuan.
baca juga:awas oli bekas beredar di lampung!
selain itu, pembayaran satu paket pekerjaan jasa konsultansi pada dinas peternakan dan kesehatan hewan juga tidak sesuai ketentuan sebesar rp12.772.746.
kontrak tersebut adalah paket belanja jasa konsultasi sid puskeswan di kabupaten lamsel, dengan nomor kontrak 524/02/pl.01/spk/iv.23/2023 tanggal 5 mei 2023. 
pihak rekanan pada pekerjaan tersebut adalah cv bc. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 14 hari kalender (5-19 mei 2023).
berdasarkan hasil konfirmasi kepada sdr. shr, sebagai team leader pada 28 maret 2023, ia memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat pada paket pekerjaan tersebut. dengan demikian, biaya langsung atas personel yang tidak layak dibayarkan sebesar rp12.772.746.
lalu ada pula pembayaran 18 paket pekerjaan jasa konsultansi pada dinas pupr tidak sesuai ketentuan sebesar rp501.523.100.
hasil konfirmasi bpk ri perwakilan lampung menunjukkan bahwa terdapat biaya langsung personel yang tidak sesuai dengan ketentuan karena personel tersebut tidak sepenuhnya berkontribusi dan terlibat pada pekerjaan tersebut.
permasalahan ini, menurut bpk ri perwakilan lampung mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya jasa konsultansi sebesar rp710.116.914.
hal tersebut disebabkan oleh kepala bpprd, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pupr, dan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan selaku pengguna anggaran tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja masing-masing.
kemudian, para ppk dan pptk tidak optimal dalam melakukan pengendalian pekerjaan di lapangan khususnya terkait kesesuaian personel konsultan perencana dan pengawas dengan kontrak. para penyedia jasa juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak.
untuk itu, bpk merekomendasikan kepada bupati lamsel agar memerintahkan kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas pupr untuk menginstruksikan ppk dan pptk supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan serta kesesuaian personel konsultan yang tertuang dalam kontrak.
juga memproses kelebihan pembayaran biaya langsung personel jasa konsultansi sebesar rp710.116.914 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah. 
sebelumnya, sekretaris kabupaten (sekkab) thamrin menegaskan bahwa temuan bpk ri perwakilan lampung itu sudah ditindaklanjuti. “temuan dari bpk ri itu sudah kami tindaklanjuti, karena temuannya rata-rata hanya sebatas kesalahan administrasi saja,” ungkap thamrin, rabu 3 juli 2024.
thamrin menegaskan pula, dirinya sudah meminta kepada para opd untuk lebih cermat lagi dalam proses mengelola anggaran yang ada. “saya sudah minta kepada seluruh opd, khususnya yang menjadi temuan bpk ri, supaya mereka lebih cermat lagi dalam mengelola anggaran,” tandasnya. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan