Ada Indikasi Kongkalikong, Belanja Makan-Minum dan ATK Pemkab Lamsel Senilai Rp5 M Bermasalah

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Taufik Wijaya |

Rabu , 03 Jul 2024 - 21:45

-ilustrasi bing image creator-

Dari pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban, termasuk mengkonfirmasi penyedia serta permintaan keterangan atas realisasi belanja makanan dan minuman serta ATK, menunjukkan sejumlah temuan.

Pertama, realisasi belanja makanan dan minuman pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) diperuntukkan bagi kegiatan rapat internal tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp84.990.000.

Kedua, realisasi belanja makanan dan minuman tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban belanja yang sah pada dua OPD.

Belanja makanan dan minuman yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp93.845.000 pada Dinas Perkim. Juga belanja makanan minuman-aktivitas lapangan Satpol PP sebesar Rp2.652.410.000 direalisasikan secara tunai tanpa bukti pertanggungjawaban.

Ketiga, realisasi belanja makanan dan minuman tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp76.424.921 pada Dinas Perkim, Disdalduk KB, dan Puskesmas Rajabasa.

Selanjutnya, selain makan dan minum, BPK juga menemukan belanja alat tulis kantor pada lima OPD di lingkungan Pemkab Lamsel tidak tertib. Dimana Pemkab Lamsel pada tahun 2023, melalui Bappeda, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, dan Dinas Perkim menetapkan anggaran dan realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor.

Temuan-temuan BPK tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja makanan dan minuman pada Puskesmas Rajabasa sebesar Rp76.424.921,00.

Sementara risiko adanya belanja alat tulis kantor pada BPKAD, Dinas Perkim, Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD serta realisasi belanja makanan/minuman pada Satpol PP dan Dinas Perkim yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebesar Rp5.019.089.120.

Hal itu disebabkan oleh kepala delapan OPD dan PPTK pada OPD bersangkutan belum sepenuhnya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran belanja makan minum serta belanja barang habis pakai alat dan bahan untuk kegiatan kantor. Juga PPK SKPD dan bendahara pengeluaran pada OPD tidak melakukan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen secara memadai.

Sehingga, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lamsel Nanang Ermanto agar memerintahkan Kepala Dinas Perkim, Kasatpol PP, Kepala Disdalduk KB, dan Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini Kepala Puskesmas Rajabasa untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas belanja makan dan minum (rapat internal, jamuan tamu, dan aktivitas lapangan) sesuai ketentuan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Perkim juga diminta meningkatkan pengawasan dan pengendalian realisasi Belanja ATK didukung dengan bukti yang lengkap dan sah atau sesuai kondisi sebenarnya.

Tidak sampai di situ, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Perkim juga diminta untuk menginstruksikan pengurus barang pada OPD masing-masing untuk mencatat mutasi masuk dan mutasi keluar pembelian dan penggunaan ATK pada Buku Persediaan secara rinci.

Khusus Kepala Dinas Kesehatan, diminta untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja makanan dan minuman yang bersumber dari dana BOK pada Puskesmas Rajabasa sebesar Rp76.424.921 serta menyetorkan ke kas negara melalui kas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dan Alokasi Khusus Nonfisik.

Terkait adanya temuan dari BPK RI wilayah Lampung ini, Sekretaris Kabupaten Lamsel Thamrin menegaskan temuan itu sudah ditindaklanjuti kepada 6 OPD tersebut.

’’Temuan dari BPK RI itu sudah kami tindak lanjuti. Karena temuannya rata-rata hanya kesalahan administrasi," kata Thamrin, Rabu (3/7).

ada indikasi kongkalikong, belanja makan-minum dan atk pemkab lamsel senilai rp5 m bermasalah                             bandarlampung - belanja makanan dan minuman serta alat tulis kantor (atk) enam organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lampung selatan (lamsel) diduga bermasalah.
hal ini terungkap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) pemkab lamsel tahun 2023 oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung. nilai anggaran makan-minum dan atk yang tidak sesuai ketentuan tersebut cukup fantastis. yaitu rp5 miliar lebih atau tepatnya rp5.019.089.120.
selain itu, ada pula realisasi belanja tidak sesuai kondisi senyatanya pada tiga opd yang mengakibatkan risiko belanja tidak sesuai dengan peruntukannya serta kelebihan pembayaran kepada penyedia makanan dan minuman.
baca juga:cinta ditolak, sepeda motor gebetan diembat 
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan pemkab lamsel pada 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar rp630.361.501.086 dengan realisasi rp596.829.998.305 atau 94,68 persen dari anggaran. 
realisasi tersebut antara lain merupakan belanja barang habis pakai berupa belanja makanan dan minuman serta atk anggaran rp61.651.106.300 dengan realisasi rp57.925.447.530 atau 93,96 persen.
dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja makan-minum dan atk secara uji petik pada delapan opd, diketahui bahwa proses pemesanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman serta atk adalah melalui katalog elektronik (e-katalog). 
baca juga:nasib petahana lampung timur dawam rahardjo di ujung tanduk 
dari hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman serta atk secara uji petik, bpk ri perwakilan lampung mendapati sejumlah temuan.
ditengarai, pemilihan penyedia barang atas belanja makanan dan minuman serta atk melalui e-katalog hanya bersifat formalitas. pejabat pengadaan pada bagian pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog sebagai media untuk melakukan pemesanan barang dan negosiasi dengan pihak penyedia.
pemesanan ini dilaksanakan setelah pejabat pengadaan memperoleh informasi pemesanan dari pptk opd. komunikasi antara pptk dan pejabat pengadaan mengenai pemesanan makanan/minuman dan atk dapat dilakukan secara daring maupun bertemu langsung.
masalah lainnya, sebagian bukti pembayaran/kuitansi sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban belanja makan minum dan atk pada opd bukan merupakan kuitansi yang dikeluarkan oleh penyedia. 
pptk atau bendahara pengeluaran dan personel pada opd telah menyiapkan kuitansi dengan mengisi volume serta harga barang sesuai pesanan yang tercantum dalam e-katalog. 
penyedia menandatangani kuitansi sesuai nilai yang telah diisikan atau dibuat oleh pptk/bendahara pengeluaran/personel opd terkait. selain itu, sebagian pembelian makanan/minuman dan atk melalui e-katalog dilakukan untuk pembayaran utang makan minum opd kepada penyedia.
dari pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban, termasuk mengkonfirmasi penyedia serta permintaan keterangan atas realisasi belanja makanan dan minuman serta atk, menunjukkan sejumlah temuan. 
pertama, realisasi belanja makanan dan minuman pada dinas perumahan dan permukiman (perkim) diperuntukkan bagi kegiatan rapat internal tidak sesuai dengan ketentuan sebesar rp84.990.000.
kedua, realisasi belanja makanan dan minuman tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban belanja yang sah pada dua opd. 
belanja makanan dan minuman yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar rp93.845.000 pada dinas perkim. juga belanja makanan minuman-aktivitas lapangan satpol pp sebesar rp2.652.410.000 direalisasikan secara tunai tanpa bukti pertanggungjawaban.
ketiga, realisasi belanja makanan dan minuman tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar rp76.424.921 pada dinas perkim, disdalduk kb, dan puskesmas rajabasa.
selanjutnya, selain makan dan minum, bpk juga menemukan belanja alat tulis kantor pada lima opd di lingkungan pemkab lamsel tidak tertib. dimana pemkab lamsel pada tahun 2023, melalui bappeda, sekretariat daerah, sekretariat dprd, bpkad, dan dinas perkim menetapkan anggaran dan realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor.
temuan-temuan bpk tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja makanan dan minuman pada puskesmas rajabasa sebesar rp76.424.921,00.
sementara risiko adanya belanja alat tulis kantor pada bpkad, dinas perkim, bappeda, sekretariat daerah, dan sekretariat dprd serta realisasi belanja makanan/minuman pada satpol pp dan dinas perkim yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebesar rp5.019.089.120.
hal itu disebabkan oleh kepala delapan opd dan pptk pada opd bersangkutan belum sepenuhnya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran belanja makan minum serta belanja barang habis pakai alat dan bahan untuk kegiatan kantor. juga ppk skpd dan bendahara pengeluaran pada opd tidak melakukan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen secara memadai.
sehingga, bpk merekomendasikan kepada bupati lamsel nanang ermanto agar memerintahkan kepala dinas perkim, kasatpol pp, kepala disdalduk kb, dan kepala dinas kesehatan dalam hal ini kepala puskesmas rajabasa untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas belanja makan dan minum (rapat internal, jamuan tamu, dan aktivitas lapangan) sesuai ketentuan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
sekretaris daerah, sekretaris dprd, kepala bpkad, kepala bappeda, dan kepala dinas perkim juga diminta meningkatkan pengawasan dan pengendalian realisasi belanja atk didukung dengan bukti yang lengkap dan sah atau sesuai kondisi sebenarnya.
tidak sampai di situ, sekretaris daerah, sekretaris dprd, kepala bpkad, kepala bappeda, dan kepala dinas perkim juga diminta untuk menginstruksikan pengurus barang pada opd masing-masing untuk mencatat mutasi masuk dan mutasi keluar pembelian dan penggunaan atk pada buku persediaan secara rinci.
khusus kepala dinas kesehatan, diminta untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja makanan dan minuman yang bersumber dari dana bok pada puskesmas rajabasa sebesar rp76.424.921 serta menyetorkan ke kas negara melalui kas daerah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 204/pmk.07/2022 tentang pengelolaan dan alokasi khusus nonfisik. 
terkait adanya temuan dari bpk ri wilayah lampung ini, sekretaris kabupaten lamsel thamrin menegaskan temuan itu sudah ditindaklanjuti kepada 6 opd tersebut.
’’temuan dari bpk ri itu sudah kami tindak lanjuti. karena temuannya rata-rata hanya kesalahan administrasi," kata thamrin, rabu (3/7).
bahkan, lanjut thamrin, dirinya sudah meminta kepada para opd untuk lebih cermat lagi dalam mengelola anggaran yang ada. ’’saya sudah minta kepada seluruh opd, khususnya yang menjadi temuan bpk ri, supaya lebih cermat lagi dalam mengelola anggaran," tandasnya. (pip/yud/c1/fik)