Pemkot Klaim Ketersediaan Blangko KTP Aman

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 01 Jul 2024 - 05:05

Kadisdukcapil Bandarlampung Febriana- FOTO MELIDA ROHLITA-

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Disdukcapil memastikan ketersediaan blangko KTP terkhusus untuk pemilih pemula tersedia dengan aman.

Kadisdukcapil Bandarlampung Febriana mengatakan ketersediaan blangko untuk pembuatan KTP elektronik saat ini dalam keadaan tersedia. “Insya Allah stoknya aman ya sampai Pilkada 27 November 2024,” katanya.

Menurut Febriana, jumlah yang tersedia kini mencapai ratusan ribu blangko itu berasal dari hibah Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Di mana, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. “Ada seratus ribu keping blangko KTP elektronik dan jumlah ini lebih banyak dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Febriana menjelaskan jika stok tersebut sengaja disiapkan dalam rangka mendukung pemilih pemula yang bakal berusia 17 tahun ketika Pilkada 2024.

Hingga kini, lanjut Febriana, jumlah penduduk Bandarlampung semester II tahun 2023 sebanyak 1.100.109 jiwa terdiri atas 556.781 laki-laki dan 543.328 perempuan. “Jadi silakan warga yang akan berusia 17 tahun saat pilkada melakukan perekaman dari sekarang. Nanti pencetakan KTP pas berusia 17 tahun. Hingga semester I tahun 2024, ada 810.053 jiwa penduduk yang wajib KTP dan penduduk yang melakukan perekaman KTP sudah mencapai 93% atau 754.104 jiwa,” ungkapnya.

Meskipun Pemkot Bandarlampung menyiapkan stok blangko KTP, kata Febriana, pihaknya menyarankan masyarakat untuk segera mengaktivasi IKD. ’’IKD itu kan pilihan. Mau digital atau KTP fisik. Tapi IKD itu lebih simpel karena menggunakan handphone. Di dalam aplikasi IKD ini terdapat seluruh dokumen kependudukan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bandarlampung melalui Disdukcapil menyebut pihaknya kini tengah melakukan pelayanan dokumen Adminduk bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Bandarlampung.

pemkot klaim ketersediaan blangko ktp aman                            bandarlampung  - pemerintah kota (pemkot) bandarlampung melalui disdukcapil memastikan ketersediaan blangko ktp terkhusus untuk pemilih pemula tersedia dengan aman.
 
kadisdukcapil bandarlampung febriana mengatakan ketersediaan blangko untuk pembuatan ktp elektronik saat ini dalam keadaan tersedia. “insya allah stoknya aman ya sampai pilkada 27 november 2024,” katanya.
 
menurut febriana, jumlah yang tersedia kini mencapai ratusan  ribu blangko itu berasal dari hibah  jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri (ditjen dukcapil kemendagri). di mana, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. “ada seratus ribu keping blangko ktp elektronik dan jumlah ini lebih banyak dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.
 
febriana menjelaskan jika stok tersebut sengaja disiapkan dalam rangka mendukung pemilih pemula yang bakal berusia 17 tahun ketika pilkada 2024.
baca juga:wali kota bandarlampung dianugerahi kartini award
hingga kini, lanjut febriana, jumlah penduduk bandarlampung semester ii tahun 2023 sebanyak 1.100.109 jiwa terdiri atas 556.781 laki-laki dan 543.328 perempuan. “jadi silakan warga yang akan berusia 17 tahun saat pilkada melakukan perekaman dari sekarang. nanti pencetakan ktp pas berusia 17 tahun. hingga semester i tahun 2024, ada 810.053 jiwa penduduk yang wajib ktp dan penduduk yang melakukan perekaman ktp sudah mencapai 93% atau 754.104 jiwa,” ungkapnya.
 
meskipun pemkot bandarlampung menyiapkan stok blangko ktp, kata febriana, pihaknya menyarankan masyarakat untuk segera mengaktivasi ikd. ’’ikd itu kan pilihan. mau digital atau ktp fisik. tapi ikd itu lebih simpel karena menggunakan handphone. di dalam aplikasi ikd ini terdapat seluruh dokumen kependudukan,” katanya.
 
sebelumnya diberitakan, pemkot bandarlampung melalui disdukcapil  menyebut pihaknya kini tengah melakukan pelayanan dokumen adminduk bagi odgj (orang dengan gangguan jiwa) di bandarlampung.
baca juga:dinas pemadam kebakaran bandar lampung tambah posko siaga di dua kecamatan
kadisdukcapil bandarlampung febriana mengatakan selain masyarakat umum, odgj termasuk subjek penduduk rentan adminduk (administrasi kependudukan). hal ini didasari sesuai peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 96 tahun 2019. ’’odgj atau disabilitas mental ini termasuk kaum rentan atau sama halnya dengan warga lansia (lanjut usia, red),” katanya. 
 
menurut febriana, selain karena aturan tersebut  kesiapan perekaman merupakan upaya disdukcapil bandarlampung dalam  melayani dokumen adminduk bagi odgj untuk menyukseskan pendataan pemilih pilkada bandarlampung 2024.
 
’’untuk itu kami bekerja sama dengan perkumpulan disabilitas atau dinas sosial. kaum rentan ini biasanya harus melalui pendamping, tapi kami juga dapat melakukan jemput bola,” jelasnya.
 
 
namun, lanjut febriana, pihaknya harus  menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melakukan perekaman dan penerbitan dokumen adminduk mengingat objek dari perekaman tersebut adalah seorang odgj.
 
 
’’kami akan kroscek datanya, biasanya ada yang sudah terdata tapi belum melakukan perekaman. ada juga yang tidak terdata, jadi tidak langsung rekam gitu,” ujar febriana.
 
 
 
nah, kata dia perekaman pada odgj ini lakukan bagi yang telah punya nik (nomor induk kependudukan), tapi belum sempat melakukan perekaman sehingga nik-nya masuk data sinkron yang hampir terhapus. ’’nik ini bisa saja diaktifkan kembali ketika yang bersangkutan melakukan perekaman untuk penerbitan dokumen kependudukan kartu keluarga dan ktp elektronik,” ungkapnya.
 
 
 
meski begitu, pelayanan dokumen adminduk bagi odgj ini tetap bernaung dalam perkumpulan disabilitas akan berbeda dengan odgj yang berkeliaran di jalanan dan tidak punya data atau statusnya anomali.
 
 
’’yang bersangkutan anomali. tidak jelas bapak/ibunya siapa. kami akan berupaya mencari pendukung dokumen kependudukannya dan mencari pendamping yang bersedia bertanggung jawab untuk bisa diterbitkan nik-nya,” imbuhnya.
 
 
untuk melakukan ini, kata febriana, harus ada pendamping dalam memulainya. baik itu dari pamong kelurahan yang mengetahui odgj sebagai warganya atau pendamping dari dinas sosial.
 
 
’’jika tidak punya dokumen pendukung sama sekali, prosesnya mungkin akan panjang. kami khawatirkan ketika yang bersangkutan sebenarnya sudah punya dokumen kependudukan di wilayah lain akan menjadi data ganda. kami harus berhati-hati terhadap kepemilikan dokumen odgj,” tegasnya. (*)