Waspadai Praktik Gratifikasi dan Pemerasan, KPK Pelototi Sistem Zonasi PPDB 2024

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Taufik Wijaya |

Rabu , 26 Jun 2024 - 20:51

Suasana penginputan PPDB secara online di SMPN 38 Bandarlampung. -FOTO ANGGI RHAISA/RADAR LAMPUNG -

“Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 ini terdiri dari wali murid, peserta didik, tenaga pendidik, dan pimpinan satuan pendidikan atau perguruan tinggi,” kata Tessa kepada awak media, Rabu, 26 Juni 2024.

Tessa menambahkan, survei tersebut diukur melalui tigas aspek utama. Masing-masing, karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait internalisasi nilai integritas, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan.

Hasilnya, lanjut Tessa, telah dipublikasikan KPK melalui launching hasil SPI Pendidikan pada 30 April 2024 lalu. “Selanjutnya KPK akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas saran dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut. Sehingga survei bisa benar-benar berdampak nyata bagi perbaikan Integritas dunia Pendidikan di Indonesia,” tandasnya.

Di bagian lain, Peneliti dan Pengamat Pendidikan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Stephen Pratama mendukung kebijakan PPDB yang diterapkan saat ini.

Menurutnya, berdasarkan data hasil penelitian dan kajian yang dilakukan berbagai pihak, PPDB telah menurunkan kesenjangan antarsekolah.

“Contohnya di bidang literasi, di SMP itu gap sebelum PPDB, jaraknya 17 bulan pembelajaran, setelah ada PPDB gap-nya turun menjadi 11 bulan. Lalu untuk numerasi, sebelumnya selisih 21 bulan pembelajaran, setelah PPDB mengecil menjadi 6 bulan saja,” terang Stephen.

Penurunan kesenjangan capaian hasil belajar antarsekolah ini, kata dia, merupakan dampak penyebaran peserta didik melalui sistem seleksi PPDB saat ini.

Dengan demikian, sambungnya, terjadi pemerataan peserta didik dengan beragam latar belakang capaian hasil belajar pada sekolah. “Ini kita terjemahkan sebagai pemerataan hasil belajar yang muncul dari kebijakan PPDB,” ungkapnya.

Sementara itu, jumlah aduan yang masuk melalui posko pemantauan dan pengaduan PPDB yang didirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Bandarlampung terus bertambah.

Hingga pukul 12.00 WIB Rabu (26/6), telah ada 15 laporan pengaduan mengenai PPDB SMA dan SMP yang masuk. Jumlah ini naik dari sehari sebelumnya yang hanya tercatat 11 aduan.

Menurut Ketua Komnas PA Bandarlampung Apriliandi, 15 laporan tersebut terdiri dari 12 pengaduan mengenai PPDB tingkat SMA dan 3 pengaduan tingkat SMP.

Rinciannya, 6 aduan terkait sistem dan informasi aplikasi PPDB, dan 2 aduan tentang penerimaan jalur prestasi di SMA unggulan asal SMPN dengan akreditasi A.

waspadai praktik gratifikasi dan pemerasan, kpk pelototi sistem zonasi ppdb 2024                              posko ppdb komnas pa bandarlampung terima 15 aduan
jakarta – praktik-praktik kecurangan yang banyak terjadi pada proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun lalu membuat komisi pemberantasan korupsi (kpk) gerah. 
untuk mencegah praktik tersebut terulang, lembaga antirasuah akan mengawasi secara ketat pelaksanaan ppdb, khususnya sistem zonasi yang tengah berlangsung.
direktur jejaring pendidikan kpk aida ratna zulaiha menyatakan pada dasarnya sistem ppdb saat ini bertujuan baik, yaitu membuat pemerataan pendidikan. 
namun demikian, aida mengaku pihaknya mendapat informasi terkait indikasi kecurangan dalam proses ppdb. untuk itu agar proses ppdb lebih berintegritas, harus ada sanksi terhadap pelaku kecurangan. 
baca juga:puluhan ribu unit kelas rusak tanda pemerintah kurang peduli 
terutama bila kecurangan terjadi secara sistematis dan terstruktur. menurutnya, tentu harus ada verifikasi dan pembuktian di lapangan terhadap data pendaftar atau calon peserta didik.
aida menyatakan, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar para oknum tidak lagi melakukan kecurangan. baik secara administratif maupun berupa gratifikasi, suap hingga pemerasan. 
“jadi, kalau ada pelanggaran terhadap regulasi dengan melakukan penyimpangan atau fraud, harus diberikan sanksi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual. 
sebelumnya, kpk telah menerbitkan surat edaran (se) nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. surat tersebut ditujukan kepada para kepala dinas pendidikan, kepala kantor wilayah kementerian agama, dan seluruh pejabat unit pelaksana teknis yang berkaitan dengan pendidikan.
baca juga:anggaran makan siang gratis akan dibagikan secara bertahap
se tersebut berisi imbauan agar ppdb lebih berintegritas, transparan, obyektif, dan akuntabel. se ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi dalam proses ppdb.
“langkah ini sekaligus untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas. karena itu menjadi bagian penting supaya generasi yang kita hasilkan nanti adalah generasi berintegritas yang dihasilkan dari proses pendidikan yang berintegritas,” papar aida.
diketahui, kpk menemukan banyak praktik kecurangan pada proses ppdb. praktik kecurangan ini ditemukan kpk melalui survei penilaian integritas (spi) pendidikan pada 2023. 
“responden survei penilaian integritas (spi) pendidikan 2023 ini terdiri dari wali murid, peserta didik, tenaga pendidik, dan pimpinan satuan pendidikan atau perguruan tinggi,” kata tessa kepada awak media, rabu, 26 juni 2024. 
baca juga:diduga promosikan situs judi online di medsos, lima influencer dibekuk
tessa menambahkan, survei tersebut diukur melalui tigas aspek utama. masing-masing, karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait internalisasi nilai integritas, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan. 
hasilnya, lanjut tessa, telah dipublikasikan kpk melalui launching hasil spi pendidikan pada 30 april 2024 lalu. “selanjutnya kpk akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas saran dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut. sehingga survei bisa benar-benar berdampak nyata bagi perbaikan integritas dunia pendidikan di indonesia,” tandasnya.
di bagian lain, peneliti dan pengamat pendidikan dari pusat studi pendidikan dan kebijakan (pspk), stephen pratama mendukung kebijakan ppdb yang diterapkan saat ini.
menurutnya, berdasarkan data hasil penelitian dan kajian yang dilakukan berbagai pihak, ppdb telah menurunkan kesenjangan antarsekolah. 
baca juga:buka posko, komnas pa terima 11 aduan ppdb
“contohnya di bidang literasi, di smp itu gap sebelum ppdb, jaraknya 17 bulan pembelajaran, setelah ada ppdb gap-nya turun menjadi 11 bulan. lalu untuk numerasi, sebelumnya selisih 21 bulan pembelajaran, setelah ppdb mengecil menjadi 6 bulan saja,” terang stephen.  
penurunan kesenjangan capaian hasil belajar antarsekolah ini, kata dia, merupakan dampak penyebaran peserta didik melalui sistem seleksi ppdb saat ini.
dengan demikian, sambungnya, terjadi pemerataan peserta didik dengan beragam latar belakang capaian hasil belajar pada sekolah. “ini kita terjemahkan sebagai pemerataan hasil belajar yang muncul dari kebijakan ppdb,” ungkapnya.
sementara itu, jumlah aduan yang masuk melalui posko pemantauan dan pengaduan ppdb yang didirikan komisi nasional perlindungan anak (komnas pa) kota bandarlampung terus bertambah.
hingga pukul 12.00 wib rabu (26/6), telah ada 15 laporan pengaduan mengenai ppdb sma dan smp yang masuk. jumlah ini naik dari sehari sebelumnya yang hanya tercatat 11 aduan.
menurut ketua komnas pa bandarlampung apriliandi, 15 laporan tersebut terdiri dari 12 pengaduan mengenai ppdb tingkat sma dan 3 pengaduan tingkat smp.
rinciannya, 6 aduan terkait sistem dan informasi aplikasi ppdb, dan 2 aduan tentang penerimaan jalur prestasi di sma unggulan asal smpn dengan akreditasi a.
baca juga:13.418 unit ruang kelas di lampung rusak, 5.567 diantaranya rusak berat 
“mereka mengadukan masalah nilai yang ada di ppdb tidak sama dengan surat keterangan peringkat paralel sekolah,” katanya.
ia menyatakan, masalah ini masih dalam proses penyelesaian. pihaknya mengaku, telah mengunjungi kepala sekolah dimaksud dan juga panitia ppdb di sekolah yang dituju.
selain itu, sambungnya, ada juga 1 laporan tentang penerimaan jalur non akademik dalam bidang prestasi olahraga. calon anak didik ditolak karena administrasi tidak lengkap berupa foto ketika mendapatkan medali.
“ada juga dua laporan masuk karena penerimaan via zonasi ppdb sma. kami telah memberikan konsultasi masukan kepada pihak sekolah yang diadukan tersebut,” terangnya.
aduan lain adalah tentang ppdb sma jalur prestasi non akademik berupa dugaan adanya dokumen yang dipalsukan berupa piagam dan lain sebagainya yang di upload ke aplikasi.
sementara untuk ppdb tingkat smp, apriliandi menambahkan, 2 laporan yang masuk terkait jalur akademik, keluhan pendaftaran online yang mengharuskan datang ke sekolah. lalu, aduan tentang penolakan sekolah pilihan pertama, namun pendaftar malah masuk ke sekolah yang lebih jauh dari domisili.
sayangnya, apriliandi enggan membeber identitas sma atau smp yang diadukan. ’’karena sudah sepakat, tim posko tidak menyebutkan nama anak, nama sekolah asal peserta, nama sekolah yang dituju serta narasumber atau pengadu,” tandasnya. (dnn/gie/c1/fik)

Tag

# sistem zonasi ppdb 2024

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan