Pasca Disanksi Teguran oleh BPJS, RS Hermina Lampung Bungkam

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 27 Jun 2024 - 05:15

BELUM BERI KETERANGAN: Rumah Sakit Hermina belum memberikan keterangan resmi terkait sanksi dari BPJS Kesehatan.-FOTO MELIDA ROHLITA/RADAR LAMPUNG-

"Lalu waktu mau ambil obat petinggi rumah sakitnya datang mau balikin uangnya, saya bilang ga bisa begini dong ini namanya rumah sakit sudah melanggar komitmen kerjasama dengan BPJS," ujarnya santai.

Dirinya menyayangkan hal ini terjadi di Bandar Lampung, terlebih bukan hanya nominal uang saja yang dipermasalahkan namun pelayanan rumah sakit yang buruk kepada pasien karena pembedaan ini.

"Ini saja kebetulan saya Kadis, gimana kalau misalnya masyarakat lainnya yang gak tahu," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Yessy Rahimi, mengaku telah mengetahui hal tersebut. Yessy menjelaskan jika di tanggal merah ini sejumlah dokter memang tidak berdinas seperti hari biasanya.

Namun hal fatal yang dilakukan Rumah Sakit tersebut adalah memasang jadwal poli buka dengan dokter yang sama.
"Hari ini kan hari libur, rumah sakit boleh menyampaikan di websitenya polinya buka atau tutup, tergantung ketersediaan dokternya. Rumah sakit mengakui kalau polinya itu tidak buka, tapi di aplikasinya buka dengan poli pasien non-JKN (BPJSK) dengan dokter yang biasa melayani JKN," katanya.

Karena mengetahui hal ini, pihaknya langsung menegur rumah sakit. Bila membuka poli, tentu seharusnya juga membuka dua jalur yang ada.

"Jadi kita minta kembalikan uangnya, dan mereka sudah menyampaikan kesalahan mereka ke kita. Gak bisa dong, kalau buka non-JKN harus buka juga JKN-nya kecuali bukan dokter yang biasa melayani JKN. Ada juga dokter yang melayani non-JKN," ungkapnya.

Dari sisi BPJS Kesehatan sendiri, rumah sakit tersebut melakukan pembedaan di saat hari libur atau tanggal merah.
"Kita bilang gak bisa begini, besok akan kita dudukkan rumah sakitnya. Ini karena pasiennya ngomong, coba kalau pasien yang lain tidak tahu. Dan ini tidak boleh dilakukan, pelajaran untuk rumah sakit lainnya. Ini ada yang gak benar sama rumah sakitnya padahal sudah jelas ada janji atau komitmen yang harus dijalani," pungkasnya.

Manajemen Rumah Sakit Hermina Bandar Lampung nampaknya belum akan mengeluarkan konfirmasi resminya terkait dugaan pembedaan pasien BPJS Kesehatan belum lama ini.

Ketika Radar Lampung mencoba mengkonfirmasi langsung ke rumah sakit tersebut, pihak keamanan menyebut manajemen belum bisa menemui media saat ini.

"Tadi pagi saya mendapatkan pesan dari manajemen bahwa sementara waktu ini belum bisa menemui," kata salah satu petugas keamanan bernama Wawan, Kamis, 2 April 2024.

Petugas keamanan tersebut lantas meminta data diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi tatkala manajemen sudah siap menemui.

"Untuk sementara ini tinggalkan dulu tanda pengenal atau nomor telepon, nanti pihak manajemen yang akan menghubungi," terangnya.

Menurutnya, pihak manajemen belum bisa ditemui lantaran banyaknya rapat yang harus dilakukan pada awal bulan Mei ini.

"Ini kan masuk awal bulan, jadi manajemen masih banyak rapat yang harus dilakukan," singkatnya. (mel/c1/abd)

pasca disanksi teguran oleh bpjs, rs hermina lampung bungkam                            bandarlampung - manajemen rumah sakit hermina bandarlampung masih menutup diri untuk memberikan hak jawabnya terkait kasus dugaan pembedaan pelayanan pasien bpjs kesehatan beberapa waktu lalu.
dari upaya yang dilakukan radar lampung pada rabu (26/6), pihak keamanan atau sekuriti kembali beralasan bahwa para petinggi maupun humas rumah sakit tersebut masih belum bisa ditemui.
salah satu petugas keamanan menyebut alasan tidak bisa ditemui para pemegang kebijakan lantaran sedang sibuk mengurus akreditasi rumah sakit tersebut.
"karena para pimpinan masih sibuk menyiapkan akreditasi, nanti kami akan usulkan dan mereka yang akan hubungi mbak," ungkap pria berbadan tegap tersebut.
baca juga:unila gelar lokakarya dan bimtek penyusunan pos ap laboratorium
sebelumnya, bpjs kesehatan cabang bandar lampung memperingatkan semua rumah sakit di bawah naungannya untuk tidak bermain-main dalam pelayanan masyarakat. ini berdasarkan temuan di rumah sakit hermina bandar lampung yang diduga membeda-bedakan pelayanan untuk peserta bpjs kesehatan.
kepala cabang bpjs kesehatan kota bandar lampung, yessy rahimi, menyebut pihaknya telah melayangkan sanksi berupa surat peringatan (sp) satu.
"sanksinya kalau masih nakal juga mungkin seperti kasus hermina kemarin, kita memberikan surat peringatan atau sp 1 terhadap hal ini," katanya saat menggelar gathering media pada selasa, 25 juni 2024.
sanksi berat akan terus menanti rumah sakit yang nakal jika kedapatan melakukan hal serupa berulang-ulang kali kepada peserta jkn.
baca juga:pemkot metro akan rubah tk dan paud swasta jadi negeri 
"kalau mereka sudah melanggar sampai sp 3 maka segera kita putus kontrak kerjasamanya. hingga kini masih banyak rumah sakit yang mengantri ingin bekerja sama dengan bpjs dan mengurus semua persyaratannya, karena rumah sakit akan sepi kalau tidak bekerjasama dengan bpjs kesehatan," ungkapnya.
yessy juga mengakui, beberapa faskes di wilayah kerja cabang kota bandar lampung telah menerima sanksi yang sama.
meski begitu, sanksi tersebut tidak akan berlaku pada rumah sakit yang melakukan kecurangan fatal seperti pemalsuan klaim demi keuntungan instansi yang bersangkutan.
"beberapa faskes sendiri sudah kita beri surat peringatan, tapi sanksi lain ada yang tanpa surat peringatan bisa langsung kita putus tanpa surat peringatan apabila melakukan kecurangan klaim palsu dan kita tidak ampun untuk itu. sebenarnya dari hermina sendiri menyebut dokternya sendiri yang mau datang, di beberapa rumah sakit poli tutup dan hermina sudah minta maaf," ujarnya.
namun, dirinya tidak menjelaskan secara gamblang berapa temuan rumah sakit yang melakukan kecurangan klaim palsu.
baca juga:dinilai berhasil bina tiyuh sadar hukum, pj bupati tubaba raih penghargaan
"kalau itu ditunggu saja, tapi kalau menemukan silahkan langsung lapor saja," tandasnya.
sebelumnya diberitakan, rumah sakit hermina kota bandar lampung diduga mengada-mengada aturan dalam pelayanan pasien bpjs kesehatan yang berobat ke dalamnya, pada rabu, 1 mei 2024.
pasien tersebut adalah anak kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) bandar lampung, muhtadi a. tumenggung, yang mengantarkan anaknya berobat ke rumah sakit tersebut menggunakan bpjs.
awalnya, anak laki-lakinya yang masih kelas 6 mengalami demam tinggi selama dua hari. setelah membawa anaknya ke klinik pengobatan tidak jauh dari rumahnya, muhtadi mendapat saran untuk merujuk anaknya sesuai faskes, salah satunya rumah sakit hermina yang bertipe c.
sesampainya di sana, petugas pendaftaran menyebut dokter anak bpjs sedang tidak ada di rumah sakit dan disarankan untuk menggunakan jalur umum.
baca juga:satu juta anak lampung akan jadi sasaran pin polio juli mendatang
"sampai sana kita kan pakai bpjs kesehatan, petugasnya itu bilang kalau dokter anak bpjs itu lagi tidak ada. jadi kita disaranin pakai umum," katanya kepada radar lampung. 
mengingat kondisi anaknya, akhirnya muhtadi menyetujui saran tersebut dan membayar biaya pemeriksaan sebesar rp700 ribu.
"karena gak mau kenapa-napa yaudah lah pakai umum, bayar rp700 ribu untuk cek darah dan pemeriksaan lainnya, takut dbd kan," ungkapnya.
namun, setelah dirinya mencari tahu apakah benar ada perbedaan dokter bpjs dan dokter umum kepada rekannya di bpjs kesehatan, dirinya tercengang bahwa hal itu tidaklah ada.
"habis itu langsung ditanyain kenapa pelayanannya begini sama petugasnya, mereka diam saja gak jawab," ucapnya.
tidak lama berselang, ketika akan mengambil obat, pihak rumah sakit mengembalikan uang tersebut namun dirinya menolaknya.
baca juga:bandarlampung raih penghargaan eliminasi malaria 
"lalu waktu mau ambil obat petinggi rumah sakitnya datang mau balikin uangnya, saya bilang ga bisa begini dong ini namanya rumah sakit sudah melanggar komitmen kerjasama dengan bpjs," ujarnya santai.
dirinya menyayangkan hal ini terjadi di bandar lampung, terlebih bukan hanya nominal uang saja yang dipermasalahkan namun pelayanan rumah sakit yang buruk kepada pasien karena pembedaan ini.
"ini saja kebetulan saya kadis, gimana kalau misalnya masyarakat lainnya yang gak tahu," tandasnya.
sementara itu, kepala bpjs kesehatan cabang bandar lampung, yessy rahimi, mengaku telah mengetahui hal tersebut. yessy menjelaskan jika di tanggal merah ini sejumlah dokter memang tidak berdinas seperti hari biasanya.
namun hal fatal yang dilakukan rumah sakit tersebut adalah memasang jadwal poli buka dengan dokter yang sama."hari ini kan hari libur, rumah sakit boleh menyampaikan di websitenya polinya buka atau tutup, tergantung ketersediaan dokternya. rumah sakit mengakui kalau polinya itu tidak buka, tapi di aplikasinya buka dengan poli pasien non-jkn (bpjsk) dengan dokter yang biasa melayani jkn," katanya.
karena mengetahui hal ini, pihaknya langsung menegur rumah sakit. bila membuka poli, tentu seharusnya juga membuka dua jalur yang ada.
"jadi kita minta kembalikan uangnya, dan mereka sudah menyampaikan kesalahan mereka ke kita. gak bisa dong, kalau buka non-jkn harus buka juga jkn-nya kecuali bukan dokter yang biasa melayani jkn. ada juga dokter yang melayani non-jkn," ungkapnya.
dari sisi bpjs kesehatan sendiri, rumah sakit tersebut melakukan pembedaan di saat hari libur atau tanggal merah."kita bilang gak bisa begini, besok akan kita dudukkan rumah sakitnya. ini karena pasiennya ngomong, coba kalau pasien yang lain tidak tahu. dan ini tidak boleh dilakukan, pelajaran untuk rumah sakit lainnya. ini ada yang gak benar sama rumah sakitnya padahal sudah jelas ada janji atau komitmen yang harus dijalani," pungkasnya.
manajemen rumah sakit hermina bandar lampung nampaknya belum akan mengeluarkan konfirmasi resminya terkait dugaan pembedaan pasien bpjs kesehatan belum lama ini.
ketika radar lampung mencoba mengkonfirmasi langsung ke rumah sakit tersebut, pihak keamanan menyebut manajemen belum bisa menemui media saat ini.
"tadi pagi saya mendapatkan pesan dari manajemen bahwa sementara waktu ini belum bisa menemui," kata salah satu petugas keamanan bernama wawan, kamis, 2 april 2024.
petugas keamanan tersebut lantas meminta data diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi tatkala manajemen sudah siap menemui.
"untuk sementara ini tinggalkan dulu tanda pengenal atau nomor telepon, nanti pihak manajemen yang akan menghubungi," terangnya.
menurutnya, pihak manajemen belum bisa ditemui lantaran banyaknya rapat yang harus dilakukan pada awal bulan mei ini.
"ini kan masuk awal bulan, jadi manajemen masih banyak rapat yang harus dilakukan," singkatnya. (mel/c1/abd)