Kemenkumham Lampung Resmikan 92 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024

kemenkumham lampung resmikan 92 desa/kelurahan sadar hukum tahun 2024 bandar lampung - kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) lampung secara resmi mengesahkan 92 desa/kelurahan sadar hukum di provinsi lampung untuk tahun 2024. kegiatan peresmian dilaksanakan di swissbel hotel lampung pada selasa, 25 juni 2024.  kepala kanwil kemen­kumham lampung, dr. sorta delima lumban tobing, s.h., m.si,. menyampaikan bahwa dari total 92 desa/kelu­rahan yang disahkan, 60 di antaranya dibentuk dan dibina sejak tahun 2022, sementara 32 desa/kelurahan lainnya berasal dari pembentukan sejak tahun 2023. “provinsi lampung men­jadi provinsi ke-9 di indonesia yang mengesahkan desa/kelurahan sadar hukum,” ungkap sorta. pemberian penghargaan kepada kepala desa/kelurahan sadar hukum provinsi lampung.-foto anggi rhaisa/radar lampung - baca juga:kanwil kemenkumham lampung usulkan 5.752 napi dapat remisi lebih lanjut, sorta menjel­askan bahwa proses penilaian terhadap 92 desa/kelurahan ini mencakup empat dimensi penting: akses informasi, implementasi hukum, keadilan, dan demokrasi serta regulasi.  setiap desa/kelurahan telah melalui tahapan pembentukan, pembinaan, dan penilaian yang ketat. pj. gubernur provinsi lampung, dr. drs. samsudin, s.h., m.h., m.pd. yang diwakili oleh sekretaris daerah, ir. fahrizal darminto, m.a, menyampaikan apresiasi atas  diresmikannya 92 desa sadar hukum di provinsi lampung oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia.  pemberian piagam penghargaan kepada bupati/walikota se-provinsi lampung-- baca juga:kanwil kemenkumham lampung laksanakan seleksi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas t.a 2024 hal ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. “dengan adanya penilaian berdasarkan dimensi-dimensi ini, diharapkan desa sadar hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan hukum dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” jelas fahrizal. peserta peresmian 92 desa/kelurahan sadar hukum di provinsi lampung tahun 2024.-- baca juga:buka posko, komnas pa terima 11 aduan ppdb menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang diwakili oleh kepala pusat pembudayaan dan bantuan hukum, badan pembinaan hukum nasional, sofyan, s.sos., sh., m.h, menyampaikan bahwa peresmian 92 desa/kelurahan sadar hukum ini merupakan prestasi yang luar biasa. “saya berharap 92 desa ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di lampung yang belum mendapatkan pengakuan sebagai desa sadar hukum. tim kanwil kemenkumham akan terus memantau apakah desa-desa tersebut masih memenuhi syarat untuk meraih status desa/kelurahan sadar hukum di provinsi lampung,” tambahnya. (gie/abd)

Tag

• # sadar hukum
• # kemenkumham lampung
• # desa
• # kelurahan
• # pemprov lampung

Share

• 
• 
• 
• 
•