Coklit Pilkada Lampung 2024 Dimulai, KPU Sasar Tokoh Masyarakat

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 24 Jun 2024 - 21:11

PROSES COKLIT: Coklit untuk Pilkada Lampung 2024 telah dimulai oleh KPU Lampung dengan sasaran awal tokoh-tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satunya Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal. -FOTO IST -

Kordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kota Bandar Lampung Muhammad Muhyi menjelaskan, indikasi kerawanan bisa saja terjadi dalam tahapan coklit ini.

Karenana dia menekankan kepada jajaran pengawas di tingkatan bawah untuk gerak aktiv untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pantarlih.

“Tentu yang kita awasi adalah dari perekrutan petugas pantarlih hingga pemungutan suara. Personalnya juga harus sesuai dengan aturan. Misalnya, tidak terlibat atau terafiliasi dengan parpol, tidak ada hubungan sedarah dengan penyelenggara dan sebagainya,” ujar Muhyi.

Jika ada petugas Pantarlih yang diluar dari aturan, tentu, sambung Muhyi pihaknya akan meminta PKD dan Panwascam untuk menindaklanjutinya.

“Jadi nanti kalau ada perekrutan yang bermasalah atau ada diantara yang menjadi petugas Pantarlih itu sudah punya catatan hitam dari sebelumnya, PKD harus mencatat dan melaporkan ke Panwascam. Nanti Panwascam akan merekomendasikan sanksinya,” ujarnya.

Dijelaskan dia, ada beberapa kendala yang dihadapi dan rentan kesalahan yang dilakukan oleh Pantarlih. Diantaranya rentan melakukan pencoklitan secara kolektif.

“Kita minta betul ini benar-benar didatangi. Jangan main tembak atau kolektif. Bila perlu saat coklit itu diumumkan melalui media-media di tingkat RT itu. Misalnya di grup whats app warga, atau disiarakan melalui pengeras suara Masjid. Nah nanti pengawas akan saya minta untuk mendampingi itu,” jelas Muhyi.

Selain itu, Bawaslu Kota Bandarlampung juga melaksanakan instruksi dari Bawaslu Lampung dengan membuka posko pengaduan terkait daftar pemilih.

“Kami mengarahkan Panwaslu kelurahan untuk membuka posko pengaduan sebagai sarana masyarakat berkonsultasi mengenai hak pilih mereka,” ujar seorang perwakilan Bawaslu.

Diketahui berdasarkan sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu sebelumnya, jumlah pemilih di Lampung tercatat sebanyak 6.535.732 orang.

Hasil dari proses Coklit oleh Pantarlih ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada di Lampung.

Bawaslu Lampung menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Rabu malam (12/06). Rapat ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Lampung, yaitu Suheri, Tamri, Gistiawan, dan Ahmad Qohar.

Dalam acara tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, memberikan sambutan dan membuka rapat. Tamri menyoroti beberapa hal penting yang menjadi bahan evaluasi terkait penanganan pelanggaran pemilu.

“Evaluasi ini merupakan pelajaran berharga dari pemilu sebelumnya dan akan menjadi panduan dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada mendatang,” ujarnya.

Tamri juga menyoroti beberapa pelanggaran di TPS yang penanganannya tidak tepat, seperti pengaduan yang seharusnya ditangani oleh Panwascam namun malah ditangani oleh kabupaten, dan sebaliknya.

coklit pilkada lampung 2024 dimulai, kpu sasar tokoh masyarakat                            bandar lampung - komisi pemilihan umum (kpu) lampung telah memulai proses coklit untuk pilkada 2024 melalui petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
antoniyus cahyalana, ketua divisi partisipasi masyarakat (parmas) kpu lampung, menjelaskan bahwa proses coklit dimulai dengan mendatangi para tokoh masyarakat dan opinion leader. 
tujuan dari ini adalah agar masyarakat dan pendukungnya mau untuk dilakukan coklit secara sukarela.
proses coklit ini juga menandai dimulainya persiapan penting menjelang pilkada 2024. anton berharap bahwa kunjungan petugas coklit akan disambut baik oleh masyarakat.
diketahui senin 24 juni 2024 pantarlih dan jajaran komisioner kpu baik provinsi maupun kota bandar lampung melakukan pendataan coklit di kediaman opinion leader. 
diantaranya ketua dpd gerindra lampung, rahmat mirzani djausal, dan ketua informasi (ki) lampung, syamsurrizal, mantan gubernur lampung arinal djunaidi. 
“tentu kalau di 15 kabupaten/kota juga menjadwalkan dimulai hari ini. dan dimulai dari opinion leader, tokoh  masyarakat, tokoh agama, ketua parpol dan sebagainya,” kata dia. 
anton menekankan bahwa pemilihan opinion leader untuk coklit ditentukan oleh kpu di setiap wilayah, dengan waktu yang fleksibel dari pagi hingga malam hari, sesuai dengan ketersediaan masing-masing.
sementara itu, rahmat mirzani djausal, ketua dpd gerindra lampung, mengapresiasi upaya kpu dalam pemutakhiran data pemilih dan semangat mereka untuk terus memperbaiki sistem dalam penyelenggaraan pemilu.
rahmat juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan kpu selama pilkada 2024 ini, termasuk proses coklit oleh petugas pantarlih.
menurutnya, ini adalah hak setiap warga negara dan merupakan cara kontribusi yang penting untuk negara.  
sebelumnya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pilkada menjadi fokus pengawasan badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bandarlampung. 
tidak hanya itu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) juga menjadi fokus pengawasan. 
hal ini terungkap saat rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur/wakil gubernur dan wali kota/ wakil wali kota tahun 2024 di sheraton hotel, jumat (14/6). 
kordiv pencegahan dan parmas bawaslu kota bandar lampung muhammad muhyi menjelaskan, indikasi kerawanan bisa saja terjadi dalam tahapan coklit ini. 
karenana dia menekankan kepada jajaran pengawas di tingkatan bawah untuk gerak aktiv untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pantarlih. 
“tentu yang kita awasi adalah dari perekrutan petugas pantarlih hingga pemungutan suara. personalnya juga harus sesuai dengan aturan. misalnya, tidak terlibat atau terafiliasi dengan parpol, tidak ada hubungan sedarah dengan penyelenggara dan sebagainya,” ujar muhyi. 
jika ada petugas pantarlih yang diluar dari aturan, tentu, sambung muhyi pihaknya akan meminta pkd dan panwascam untuk menindaklanjutinya. 
“jadi nanti kalau ada perekrutan yang bermasalah atau ada diantara yang menjadi petugas pantarlih itu sudah punya catatan hitam dari sebelumnya, pkd harus mencatat dan melaporkan ke panwascam. nanti panwascam akan merekomendasikan sanksinya,” ujarnya. 
dijelaskan dia, ada beberapa kendala yang dihadapi dan rentan kesalahan yang dilakukan oleh pantarlih. diantaranya rentan melakukan pencoklitan secara kolektif. 
“kita minta betul ini benar-benar didatangi. jangan main tembak atau kolektif. bila perlu saat coklit itu diumumkan melalui media-media di tingkat rt itu. misalnya di grup whats app warga, atau disiarakan melalui pengeras suara masjid. nah nanti pengawas akan saya minta untuk mendampingi itu,” jelas muhyi. 
selain itu, bawaslu kota bandarlampung juga melaksanakan instruksi dari bawaslu lampung dengan membuka posko pengaduan terkait daftar pemilih. 
“kami mengarahkan panwaslu kelurahan untuk membuka posko pengaduan sebagai sarana masyarakat berkonsultasi mengenai hak pilih mereka,” ujar seorang perwakilan bawaslu.
diketahui berdasarkan sinkronisasi antara daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (dp4) dan daftar pemilih tetap (dpt) dari pemilu sebelumnya, jumlah pemilih di lampung tercatat sebanyak 6.535.732 orang. 
hasil dari proses coklit oleh pantarlih ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan daftar pemilih sementara (dps) untuk pilkada di lampung. 
bawaslu lampung menggelar rapat koordinasi evaluasi penanganan pelanggaran administratif pemilu pada rabu malam (12/06). rapat ini dihadiri oleh anggota bawaslu lampung, yaitu suheri, tamri, gistiawan, dan ahmad qohar.
dalam acara tersebut, koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu provinsi lampung, tamri, memberikan sambutan dan membuka rapat. tamri menyoroti beberapa hal penting yang menjadi bahan evaluasi terkait penanganan pelanggaran pemilu.
“evaluasi ini merupakan pelajaran berharga dari pemilu sebelumnya dan akan menjadi panduan dalam penanganan pelanggaran pada pilkada mendatang,” ujarnya.
tamri juga menyoroti beberapa pelanggaran di tps yang penanganannya tidak tepat, seperti pengaduan yang seharusnya ditangani oleh panwascam namun malah ditangani oleh kabupaten, dan sebaliknya. 
“hal-hal seperti ini harus dievaluasi agar tidak terulang pada pengawasan pilkada mendatang,” tutur tamri.
selanjutnya, ada dua hal yang menjadi fokus pengawasan sebelum penetapan calon kepala daerah. pertama, pemberlakuan pasal 71 uu nomor 10 tahun 2016 terkait keputusan pejabat negara, kepala desa, serta mutasi dan rotasi pejabat. kedua, penanganan pelanggaran netralitas asn. “asn harus netral kapan pun dan di mana pun, tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah,” tambah tamri.
rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. “forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan dan mempertahankan yang sudah baik,” tutup tamri. (jen/c1/abd)