Bahlil Tegaskan Pemberian IUP untuk Ormas Bukan Politik Balas Budi

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 10 Jun 2024 - 15:42

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia-Foto Jawa Pos-

Lalu, ada PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Nantinya, lahan tersebut akan dibagikan kepada ormas keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah, induk organisas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat energi sekaligus peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai kebijakan memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Ferdy mengatakan UU Minerba secara jelas menyebut badan usaha yang memiliki IUP harus dilakukan melalui proses lelang. Penambahan frasa "ormas keagamaan” dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dinilai bermasalah.

Penambahan frasa tersebut, menurut Ferdy, dikhawatirkan bisa membuka peluang konflik kepentingan, meskipun ormas tersebut memiliki badan usaha yang mumpuni.

"Masalahnya adalah definisi di dalam PP itu yang jadi polemik. Kalau di dalam PP itu hanya disebut badan usaha tidak apa-apa, jangan tambah ormas, jadi ketika ditambah ormas itu berarti menambah konflik kepentingan," jelasnya, dikutip dari Antara, Minggu 9 Juni 2024.(jpc/nca)

bahlil tegaskan pemberian iup untuk ormas bukan politik balas budi                             jakarta -menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (bkpm) bahlil lahadalia memastikkan pemberian izin usaha pertambangan (iup) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bukanlah sebagai bentuk politik balas budi. 
menteri bahlil menyebut pemberian iup kepada ormas keagamaan oleh pemerintah didasari pada sejarah panjang kontribusi ormas mulai dari sebelum hingga setelah indonesia merdeka.
"pemberian iup ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat," ungkap bahlil dalam unggahannya di akun instagram miliknya.
baca juga:izin tambang untuk ormas dinilai bermuatan politis
menurut bahlil, sejak masa perjuangan kemerdekaan, ormas besar keagamaan seperti nu dan muhammadiyah sudah berperan penting, termasuk mengeluarkan fatwa jihad ketika agresi militer belanda tahun 1948.
“atas dasar kontribusi ini, pemerintah merasa mereka layak mengelola sumber daya alam secara inklusif dan berkeadilan,” lanjutnya.
meski begitu, bahlil merasa heran dengan berbagai kritik yang datang perihal kebijakan ini. bahkan, kritik yang didapat sama seperti jika pengelolaan tambang diberikan kepada konglomerat dan asing.
baca juga: klhk setuju ormas diberi izin kelola tambang
padahal, ormas yang direstui mendapat izin kelola tambang didasari pada kontribusi yang kemudian disahkan melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang sudah diteken presiden jokowi.
“ketika izin diberikan kepada konglomerat dan asing, muncul protes keras. kini, saat izin dibuka untuk ormas keagamaan, kritik yang sama kembali muncul,” sambungnya.
bahlil juga menyebut, pemberian izin tambang ini semata-mata hanya bentuk pengakuan guna memastikan keadilan soal pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang bisa dilakukan oleh seluru masyarakat.
“pemberian iup, pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. 
baca juga:dividen bumn ditarget rp85 trilun tahun ini
sebagai informasi, lahan tambang yang akan diberikan kepada ormas keagamaan adalah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (pkp2b) generasi i. terdiri dari pt kaltim prima coal (kpc) yang akan diberikan kepada nu.
lalu, ada pt arutmin indonesia, pt kendilo coal indonesia, pt adaro energy tbk, pt multi harapan utama (mau), dan pt kideco jaya agung. nantinya, lahan tersebut akan dibagikan kepada ormas keagamaan lainnya, seperti muhammadiyah, induk organisas kristen, katolik, hindu, dan buddha.
diberitakan sebelumnya, pengamat energi sekaligus peneliti dari alpha research database indonesia, ferdy hasiman menilai kebijakan memberikan izin usaha pertambangan (iup) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tidak sesuai dengan undang-undang mineral dan batu bara (uu minerba). 
baca juga:pemerintah tetapkan hpp gabah rp6 ribu per kg
ferdy mengatakan uu minerba secara jelas menyebut badan usaha yang memiliki iup harus dilakukan melalui proses lelang. penambahan frasa "ormas keagamaan” dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024 dinilai bermasalah.
penambahan frasa tersebut, menurut ferdy, dikhawatirkan bisa membuka peluang konflik kepentingan, meskipun ormas tersebut memiliki badan usaha yang mumpuni.
"masalahnya adalah definisi di dalam pp itu yang jadi polemik. kalau di dalam pp itu hanya disebut badan usaha tidak apa-apa, jangan tambah ormas, jadi ketika ditambah ormas itu berarti menambah konflik kepentingan," jelasnya, dikutip dari antara, minggu 9 juni 2024.(jpc/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan