KPU dan Bawaslu Bandar Lampung Terima Anggaran Pilkada Tahap II

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 05 Jun 2024 - 21:26

Pencairan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu Bandarlampung mendukung kelancaran pilkada serentak 2024.-FOTO IST -

BANDARLAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung telah menerima dana hibah tahap II dari Pemerintah Kota Bandarlampung untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2024.

’’Dana hibah Pilkada 2024 untuk tahap II mulai dicairkan pada Juni 2024 sebesar 60 persen,” ujar Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triyadi di Bandarlampung, Selasa (4/6).

Ia menyatakan bahwa pencairan dana hibah tersebut sesuai dengan regulasi, di mana lima bulan sebelum tahapan pemungutan suara pada 27 November 2024, Pemkot Bandarlampung sudah harus mencairkan dana tersebut.

“Dengan pencairan ini, KPU Kota Bandarlampung telah menerima 100 persen anggaran Pilkada 2024 dari pemerintah daerah,” lanjutnya.

Pencairan dana pilkada ini mengikuti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh KPU bersama Pemerintah Kota Bandarlampung pada Jumat (10/11/2023) di Novotel Lampung, dengan jumlah sebesar Rp37 miliar.

“Dana hibah tahap II ini akan digunakan untuk pembayaran honorarium bagi badan ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Sekretariat PPK dan PPS,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa KPU Bandarlampung sedang menyiapkan rekening giro untuk PPK dan PPS guna menyalurkan pembayaran honorarium tersebut.

“Setelah pelantikan PPK dan PPS pada Mei, di Juni ini kami harus menyiapkan honorarium untuk mereka. Sementara itu, honorarium bagi badan ad hoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dianggarkan oleh KPU Provinsi Lampung melalui skema pendanaan cost sharing,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024.

Ini dilakukan dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (10/11) malam.

Untuk KPU Provinsi, disepakati anggran pilkada sebesar Rp295, 956 Miliar. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi, diteken sebesar Rp 68,064 miliar.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyaksikan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 antara Bupati/Walikota bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota. (besaran NPHD di Grafis).

Arinal mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan Pilkada 2024.

kpu dan bawaslu bandar lampung terima anggaran pilkada tahap ii                             bandarlampung - komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) bandarlampung telah menerima dana hibah tahap ii dari pemerintah kota bandarlampung untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2024.
’’dana hibah pilkada 2024 untuk tahap ii mulai dicairkan pada juni 2024 sebesar 60 persen,” ujar ketua kpu bandarlampung dedy triyadi di bandarlampung, selasa (4/6).
ia menyatakan bahwa pencairan dana hibah tersebut sesuai dengan regulasi, di mana lima bulan sebelum tahapan pemungutan suara pada 27 november 2024, pemkot bandarlampung sudah harus mencairkan dana tersebut.
“dengan pencairan ini, kpu kota bandarlampung telah menerima 100 persen anggaran pilkada 2024 dari pemerintah daerah,” lanjutnya.
pencairan dana pilkada ini mengikuti naskah perjanjian hibah daerah (nphd) yang ditandatangani oleh kpu bersama pemerintah kota bandarlampung pada jumat (10/11/2023) di novotel lampung, dengan jumlah sebesar rp37 miliar.
“dana hibah tahap ii ini akan digunakan untuk pembayaran honorarium bagi badan ad hoc, panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), serta sekretariat ppk dan pps,” jelasnya.
dia menambahkan bahwa kpu bandarlampung sedang menyiapkan rekening giro untuk ppk dan pps guna menyalurkan pembayaran honorarium tersebut.
“setelah pelantikan ppk dan pps pada mei, di juni ini kami harus menyiapkan honorarium untuk mereka. sementara itu, honorarium bagi badan ad hoc petugas pemutakhiran data pemilih (ppdp) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) akan dianggarkan oleh kpu provinsi lampung melalui skema pendanaan cost sharing,” ujarnya.
sebelumnya gubernur lampung arinal djunaidi bersama ketua kpu provinsi lampung erwan bustami dan ketua bawaslu provinsi lampung iskardo p. panggar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) pilkada 2024.
ini dilakukan dalam rakor gabungan pemilu 2024 di ballroom hotel novotel bandar lampung, jumat (10/11) malam.
untuk kpu provinsi, disepakati anggran pilkada sebesar rp295, 956 miliar. kemudian untuk bawaslu provinsi, diteken sebesar rp 68,064 miliar.
dalam kesempatan itu, gubernur juga menyaksikan penandatanganan nphd pilkada 2024 antara bupati/walikota bersama ketua kpu dan ketua bawaslu masing-masing kabupaten/kota. (besaran nphd di grafis).
arinal mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lampung untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan pilkada 2024.
“dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat lebih meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujud pilkada yang aman dan damai,” ujar arinal.
arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.
ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.
“seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan,” katanya.
selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
“dengan target yang telah ditetapkan oleh kpu sebesar 79,5%,” ujarnya.arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik tni maupun polri, asn dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pemilu dan pilkada yang mandiri, jujur dan adil.
“juga pemilu dan pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan kepala daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya,” katanya. ketua bawaslu kota bandarlampung, apriliwanda, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dana hibah tahap ii dari pemkot bandarlampung.”kami sudah menerima, tetapi belum sepenuhnya, masih tersisa 10 persen. total anggaran pengawasan bawaslu kota bandarlampung untuk pilkada 2024 sesuai nphd adalah rp25 miliar,” ungkapnya. (ant/c1/abd)