Tambah Beban Karyawan, Pengusaha Tolak Ikut Iuran Tapera

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 29 May 2024 - 15:28

DAPAT PENOLAKAN: Pekerja saat berjalan di kawasan Sudirman, Jakarta. APINDO menolak iuran Tapera karena akan membebani karyawan. -FOTO ILUSTRASI SALMAN TOYIBI/JAWA POS-

"Saat ini terdapat 5 bank yang sedang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan, yakni Bank Sumatera Utara, Bank Sulutgo, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, dan Bank Jawa Timur," jelasnya.

Hal ini menunjukkan program MLT JHT BPJS Ketenagakerjaan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, APINDO terus mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program Tapera dan Tapera sebaiknya diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri.

Menurutnya, jika pemerintah tetap akan menerapkan iuran Tapera diharapkan dengan dana yang terkumpul dari ASN, TNI/POLRI untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah.

“Mengingat pekerja yang telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk program perumahan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, gaji karyawan swasta akan dipotong sebanyak 3 persen setiap bulannya untuk membayar simpanan Tapera. Nantinya, iuran tersebut akan dipotong otomatis setiap tanggal 10 pada tiap bulannya.

Sebelumnya aturan ini hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) yang gajinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara terkait aturan besaran gaji bagi pekerja, termasuk karyawan swasta untuk kepesertaan Tapera. Jokowi menyebut besaran iuran untuk Tapera tersebut sudah dihitung oleh pemerintah.

"Iya semua dihitung lah. Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," kata Jokowi ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2024.(jpc/nca)

tambah beban karyawan, pengusaha tolak ikut iuran tapera                            jakarta- asosiasi pengusaha indonesia (apindo) secara tegas menolak pemberlakuan aturan baru pemerintah yang mewajibkan karyawan swasta dan perusahaan ikut membayar iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) sebesar 3 persen setiap bulannya. 
aturan itu sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat (tapera) yang telah diteken presiden joko widodo pada tanggal 20 mei 2024.
ketua umum apindo, shinta w. kamdani, menyebut iuran tapera hanya akan menambah beban karyawan. apalagi, setiap gaji pekerja wajib dipotong sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen dari perusahaan. 
baca juga:gaji karyawan swasta dipotong 3 persen untuk tapera
shinta menilai, iuran tapera tidak diperlukan bagi karyawan untuk pembiayaan perumahan, sebab pembiayaan rumah bisa diambil dari pendanaan bpjs ketenagakerjaan. hal ini sesuai dengan regulasi pp nomor 55/2015 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan.
"di mana sesuai pp tersebut, maksimal 30 persen atau rp 138 triliun, maka aset jht sebesar rp 460 triliun dapat digunakan untuk program manfaat layanan tambahan (mlt) perumahan pekerja,” kata shinta dalam keterangan tertulisnya di jakarta, dikutip rabu 29 mei 2024. 
shinta mengatakan, dana mlt yang tersedia jumlahnya sangat besar, tetapi masih sangat sedikit pemanfaatannya.
padahal, kata dia untuk mendapatkan fasilitas perumahan karyawan swasta bisa memanfaatkan program mlt dari sumber dana program jht bpjs ketenagakerjaan.
baca juga:bila hiraukan teguran, izin spbe nakal bisa dicabut
adapun fasilitasnya, terdiri dari pinjaman kpr sampai maksimal rp 500 juta, kemudian pinjaman uang muka perumahan (pumo) sampai dengan rp 150 juta dan pinjaman renovasi perumahan (prp) sampai dengan 200 juta serta fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (fppp/kk).
oleh sebab itu, apindo telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, diantaranya bpjs ketenagakerjaan dan himpunan bank milik negara (himbara) untuk mempercepat perluasan program mlt bagi kebutuhan perumahan pekerja.
dalam diskusi tersebut, khusus pekerja swasta dapat dikecualikan dari tapera dan mendapatkan fasilitas perumahan dari bp jamsostek.
apindo juga melakukan sosialisasi kepada developer melalui dpp real estate indonesia (rei) dan juga menginisiasi kick off penandatangan kerjasama antara bpjs ketenagakerjaan dan 2 bank himbara, yakni btn dan bni serta 4 bank lainnya, yaitu bank jabar, jateng, bali, dan aceh dalam rangka perluasan manfaat program mlt perumahan pekerja.
baca juga:soal rencana kenaikan bbm, presiden jokowi sebut masih pertimbangkan kemampuan fiskal
"saat ini terdapat 5 bank yang sedang melakukan perjanjian kerja sama (pks) dengan bpjs ketenagakerjaan, yakni bank sumatera utara, bank sulutgo, bank jambi, bank sumsel babel, dan bank jawa timur," jelasnya.
hal ini menunjukkan program mlt jht bpjs ketenagakerjaan mencakup seluruh wilayah indonesia.
untuk itu, apindo terus mendorong penambahan manfaat program mlt bpjs ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program tapera dan tapera sebaiknya diperuntukkan bagi asn, tni/polri.
menurutnya, jika pemerintah tetap akan menerapkan iuran tapera diharapkan dengan dana yang terkumpul dari asn, tni/polri untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah.
baca juga: target pemberian subsidi motor listrik sudah tercapai 60 persen
 “mengingat pekerja yang telah menjadi anggota bpjs ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana bpjs ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk program perumahan," pungkasnya.
diberitakan sebelumnya, gaji karyawan swasta akan dipotong sebanyak 3 persen setiap bulannya untuk membayar simpanan tapera. nantinya, iuran tersebut akan dipotong otomatis setiap tanggal 10 pada tiap bulannya.
sebelumnya aturan ini hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (asn) yang gajinya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
presiden joko widodo (jokowi) pun buka suara terkait aturan besaran gaji bagi pekerja, termasuk karyawan swasta untuk kepesertaan tapera. jokowi menyebut besaran iuran untuk tapera tersebut sudah dihitung oleh pemerintah.
"iya semua dihitung lah. biasa. dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," kata jokowi ditemui di istora senayan,  jakarta pusat, senin 27 mei 2024.(jpc/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan