Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI, Pemprov Lampung Segera Tuntaskan DBH

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 14 May 2024 - 18:07

Fahrizal Darminto --

Berdasarkan dengan polemik DBH tahun anggaran 2023, Pemprov Lampung telah merealisasikan DBH dan Pajak Rokok ke kabupaten/kota sebesar Rp 1.194.831.463.319.

Jumlah tersebut merupakan pendistribusian DBH kepada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban DBH tahun anggaran 2022 yang terbayar lunas dan juga DBH pada tahun 2023 berjalan.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI, menurut Fahrizal Darminto, Pemprov Lampung telah menyusun strategi terhadap manajemen KAS di tahun anggaran 2024 dalam rangka untuk tetap menjaga komitmen dalam menyalurkan DBH kepada Kabupaten/kota.

Dalam rangkaian manajemen KAS tersebut, dapat dipastikan bahwa seluruh kewajiban penyaluran DBH tahun anggaran 2023 yang masih tersisa di tahun 2024 akan terbayar lunas.

Hal ini, menurut Fahrizal Darminto, terbukti bahwa per tanggal 8 Mei 2024, terhadap utang DBH sebesar Rp 1.080.039.816.800 yang telah dijelaskan di awal, saat ini telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 355.217.240.881.

Sehingga menyisakan saldo sebesar Rp 724.822.575.919.

"Pembayaran tersebut tepat sesuai skema yang telah disusun dan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Lampung melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 beberapa waktu yang lalu," ungkapnya.

"Sisa terhadap saldo DBH kabupaten/kota tersebut akan terus direalisasikan selama tahun anggaran 2024 ini," tuturnya. (pip/abd)

tindaklanjuti rekomendasi bpk ri, pemprov lampung segera tuntaskan dbh                             bandar lampung - sejak 2015 atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 pemerintah provinsi (pemprov) lampung telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari bpk ri sebanyak 10 kali berturut-turut. 
dimana di dalamnya juga selalu mencatat hutang dana bagi hasil (dbh) terhadap 15 kabupaten/kota.
sekdaprov lampung fahrizal darminto melalui kepala dinas kominfotik lampung, achmad saefullah mengatakan, setiap tahunnya, sejak 2015 pemprov lampung selalu melakukan pembayaran terhadap kabupaten/kota atas dbh tahun sebelumnya dan tahun berjalan. 
tentu saja di dahului dengan pencatatan kewajiban dbh tahun sebelumnya sebagai utang jangka pendek pada laporan keuangan setiap tahunnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang kemudian dijelaskan secara memadai. 
hal ini yang menyebabkan laporan keuangan provinsi lampung selalu dinilai wtp oleh bpk ri. 
baca juga:sebanyak 508 pppk mesuji terima sk, pj bupati suplakar berpesan begini
disampaikan fahrizal darminto, dalam perjalanan 10 tahun terakhir pemprov lampung mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban tahun sebelumnya dan membayar bagi hasil ke kabupaten/kota di tahun berjalan. 
tahun 2014, pemprov lampung mempunyai hutang yang dibayarkan pada tahun anggaran 2015. begitupula seterusnya hingga tahun anggaran 2023 yang dibayar pada tahun anggaran 2024. 
"pemerintah provinsi lampung selalu berhasil membayar kewajiban dbh tahun sebelumnya pada setiap tahunnya meski melalui keterbatasan anggaran dan kas. serta turun membayar sebagai dbh di tahun berjalan," terangnya.
lanjut fahrizal darminto, pemprov lampung, dari total belanja apbd setiap tahunnya selalu merealisasikan sampai dengan 20 persen dari total belanja untuk belanja transfer bagi hasil ke kabupaten/kota.
baca juga:tawarkan momen tak terlupakan, grand mercure lampung persembahkan paket ulang tahun 'birthday binge' 
"komitmen ini selalu dijaga oleh pemprov lampung sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap catatan bpk ri yang merekomendasikan untuk selalu merealisasikan dbh tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya.
diakui fahrizal darminto, pada saat bersama pemprov lampung juga wajib memenuhi ketentuan belanja sektor lain yang menjadi mandatory spending atau kewajiban untuk membiayai pembangunan di provinsi lampung. 
seperti, pembangunan bidang pendidikan 24 persen, kesehatan 11 persen, infrastruktur 22 persen, dsn kewajiban-kewajiban lainnya. 
berdasarkan dengan polemik dbh tahun anggaran 2023, pemprov lampung telah merealisasikan dbh dan pajak rokok ke kabupaten/kota sebesar rp 1.194.831.463.319.
baca juga:kakek cabul ini lecehkan tetangga saat belanja di warung 
jumlah tersebut merupakan pendistribusian dbh kepada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban dbh tahun anggaran 2022 yang terbayar lunas dan juga dbh pada tahun 2023 berjalan.
untuk menindaklanjuti rekomendasi bpk-ri, menurut fahrizal darminto, pemprov lampung telah menyusun strategi terhadap manajemen kas di tahun anggaran 2024 dalam rangka untuk tetap menjaga komitmen dalam menyalurkan dbh kepada kabupaten/kota. 
dalam rangkaian manajemen kas tersebut, dapat dipastikan bahwa seluruh kewajiban penyaluran dbh tahun anggaran 2023 yang masih tersisa di tahun 2024 akan terbayar lunas.
hal ini, menurut fahrizal darminto, terbukti bahwa per tanggal 8 mei 2024, terhadap utang dbh sebesar rp 1.080.039.816.800 yang telah dijelaskan di awal, saat ini telah dilakukan pembayaran sebesar rp 355.217.240.881.
sehingga menyisakan saldo sebesar rp 724.822.575.919.
baca juga:sebanyak 148 psn dibangun dalam 8 tahun, pemerintah berinvestasi 1.614 triliun
"pembayaran tersebut tepat sesuai skema yang telah disusun dan disampaikan kepada bpk ri perwakilan lampung melalui laporan keuangan pemerintah daerah provinsi lampung tahun anggaran 2023 beberapa waktu yang lalu," ungkapnya. 
"sisa terhadap saldo dbh kabupaten/kota tersebut akan terus direalisasikan selama tahun anggaran 2024 ini," tuturnya. (pip/abd)