Praktisi Hukum Nilai BPJN Lampung Tak Profesional

Reporter: Sastra Sudadi |

Editor: Abdul Karim |

Sabtu , 20 Apr 2024 - 16:08

KLARIFIKASi: Kasatker BPJN wilayah II Provinsi Lampung Toto Suharto didampingi PPK Ave Kawulusan. -Sastra sudadi-

Salah satu praktisi hukum di Provinsi Lampung, Muhammad Ilyas yang juga Kwtua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persadin yang sebelumnya menyoroti dugaan skandal mega proyek Jembatan Gantung Sidomulyo terheran-heran dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak BPJN Provinsi Lampung dan dimuat di salah satu media online yang ada di Provinsi Lampung.

Menurutnya, klarifikasi pihak BPJN Lampung dirasa sangat gegabah dan terburu-buru tanpa crosa cehck lapangan terlebih dahulu. Termasuk memberikan persetujuan addendum waktu dalam kontrak yang pekerjaan proyeknya jelas-jelas diduga kuat sarat penyimpangan,serta sangat riskan jika tetap dilanjutkan.

"Apakah tim BPJN termasuk Kasatker dan PPK BPJN wilayah II Provinsi Lampung sudah turun ke lapangan? Atau hanya dapat informasi dari anak buah? Seharusnya dengan vitalnya pemberitaan skandal proyek ini, PPK harus turun lapangan, lihat dengan mata kepala sendiri, nilai kerjaan itu dengan ilmu teknik yang dimiliki PPK dan PPTK kegiatan," tegasnya, Sabtu, (20/04).

"Konsultan juga kan ada, libatkan mereka, apa hasil laporan dari Konsultan juga dipertimbangkan dengan cermat, sudah berapa kali pemborong ditegur secara surat (tulisan) bukan secara lisan oleh Konsultan Pengawas. Kalau Konsultannya saja enggak kerja maksimal, gimana kerjaan dilapangan mau bagus, Konsultan juga bisa didenda dan dipotong pembayarannya kalau kerjaan dilapangan enggak selesai sesuai tenggat waktu, BPK-RI harus cermat, dan cari informasi tentang kegiatan ini, saat pemeriksaan nanti," timpalnya.

Soal sisa material pekerjaan masih berserakan, tanah hasil galian dibiarkan begitu saja diseputaran lahan warga yang informasi didapat BPJN Lampung akan dimanfaatkan warga pun dipertanyakan oleh Ilyas. Sebab, pembersihan lahan dari sisa material itu biasanya ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mobilisasi sudah ditentukan anggaran biayanya. TPT yang mulai tergerus pondasinya belum diperbaiki pekerja, seharusnya jangan di PHO kan, perintahkan untuk diperbaiki dahulu baru diserahterimakan.(tra/rim)

praktisi hukum nilai bpjn lampung tak profesional                            la
bandarlampung - pascaviral diberitakan, bpjn provinsi lampung angkat bicara soal proyek jembatan gantung sidomulyo di desa tanjung baru,  kecamatan bukit kemuning, lampung utara.
 
dalam siaran pers yang beredar, pihak bpjn provinsi lampung membenarkan adanya addendum yang diberikan pada pihak pemborong cv sinar alam perkasa dengan memberlakukan denda hingga ratusan juta rupiah.
baca juga:pilkada waykanan, wakil bupati dan adik bupati bakal duet?
namun, skandal mega proyek rp5,6 miliar lebih yang di dalam kontrak tertulis nama perusahaan masih berstatus cv tapi disebut pt oleh pihak bpjn lampung yang didenda rp250 juta atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaannya.
 
yang mencengangkan, klaim bpjn provinsi lampung telah menerima sementara (pho) pada 19 februari 2024, namun fakta di lapangan oknum pemborong belum merampungkan pekerjaan. terkuaknya proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan oleh oknum pemborong cv sinar alam perkasa dan sempat mangkrak oleh awak media terjadi pada pertengahan maret 2024, tepat 1 bulan setelah dilakukan pho oleh ppk bpjn lampung.
baca juga:pelaksanaan arus mudik lebaran dinilai cukup baik
panitia penyelenggara kegiatan (ppk) ave kawulusan mengatakan bahwa provisional hand over (pho) itu dilakukan pada 19 februari 2024 yang seharusnya di 31 desember 2023 lalu.
 
"pho itu seharusnya 31 desember 2023 lalu dan karena ada keterlambatan, ditambah lagi 50 hari kedepan pada 19 februari lalu dan pt tersebut juga sudah diberikan denda keterlambatan kurang lebih rp.250 juta, " kata ave saat diwawancara media, jumat (19/04).
baca juga:sekelompok gajah rusak rumah warga
sementara itu, kasatker bpjn wilayah ii lampung, toto suharto menjelaskan faktor alasan yang membuat pembangunan jembatan molor hingga lompat tahun dikarenakan lokasi proyek yang berada di remote area.
 
"daerah itu bisa dikatakan remote area atau jauh dari perkampungan. untuk membawa material sampai ke lokasi butuh usaha besar, tidak seperti membuat drainase dipinggir jalan," terang toto suharto.
baca juga:operasi ketupat krakatau 2024 resmi berakhir polda lampung catat 918.143 telah kembali ke pulau jawa
ia juga menjelaskan, jika dalam pembangunan jembatan gantung sebelumnya direncanakan selama 8 bulan. namun rencana tersebut terhambat karena dana belum siap, sehingga tertunda 2 bulan dan dikerjakan hanya dalam waktu 6 bulan saja.
 
"kondisi waktu yang sudah dipotong 2 bulan, dan kondisi alam di lapangan memang tahun lalu (2023) hujan terus, teman-teman dilapangan tidak bisa membawa material seperti kita bekerja dipinggir jalan. jadi harus diangkut berkali-kali dan dilansir dengan kendaraan kecil," ujarnya.
baca juga:lindungi anak dari pornografi, pemerintah matangkan rpp child online protection
pernyataan yang dilontarkan ppk bpjn lampung, ave kawulusan soal pho di tanggal 19 februari 2024 berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. terakhir, saat awak media melanjutkan investigasi dilokasi, selasa 16 april 2024, pekerjaan proyek jembatan gantung belum juga rampung.
 
pun demikian dengan yang pernyataan yang disampaikan kasatker bpjn wilayah ii provinsi lampung, toto suharto yang mengatakan oknum pemborong kesulitan bekerja karena faktor cuaca. diduga keterangan yang dilontarkan kepala satker bpjn lampung tanpa data akurat.
baca juga:asdp apresiasi kolaborasi pemprov lampung
berdasarkan data kondisi suhu rata-rata di lampung utara yang dikeluarkan oleh bps lampung utara, sejak bulan juni sampai desember 2023, rata-rata suhu berada diangka 29 hingga 31 derajat celcius.
 
data tersebut dikeluarkan bps lampung utara bersumber dari stasiun klimatologi lampung utara, badan meteorologi klimatologi dan geofisika (bmkg). bertepatan dengan terjadinya badai el-nino yang dampaknya dirasakan hampir seluruh wilayah indonesia termasuk di lampung utara.
baca juga:kampus di lampung bermahasiswa asing
prakiraan cuaca dan curah hujan yang dikeluarkan bmkg provinsi lampung sejak juni hingga desember 2023, lewat presentasi video yang di posting pada akun media sosial youtube milik bmkg klimatologi lampung didominasi dengan kriteria rendah dan menengah.
 
salah satu praktisi hukum di provinsi lampung, muhammad ilyas yang juga kwtua bidang hukum dan ham dewan pimpinan nasional (dpn) persadin yang sebelumnya menyoroti dugaan skandal mega proyek jembatan gantung sidomulyo terheran-heran dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak bpjn provinsi lampung dan dimuat di salah satu media online yang ada di provinsi lampung.
baca juga:kejuaraan surfing internasional, semua opd diharapkan bersinergi 
menurutnya, klarifikasi pihak bpjn lampung dirasa sangat gegabah dan terburu-buru tanpa crosa cehck lapangan terlebih dahulu. termasuk memberikan persetujuan addendum waktu dalam kontrak yang pekerjaan proyeknya jelas-jelas diduga kuat sarat penyimpangan,serta sangat riskan jika tetap dilanjutkan.
 
"apakah tim bpjn termasuk kasatker dan ppk bpjn wilayah ii provinsi lampung sudah turun ke lapangan? atau hanya dapat informasi dari anak buah? seharusnya dengan vitalnya pemberitaan skandal proyek ini, ppk harus turun lapangan, lihat dengan mata kepala sendiri, nilai kerjaan itu dengan ilmu teknik yang dimiliki ppk dan pptk kegiatan," tegasnya, sabtu, (20/04).
baca juga:sekelompok gajah rusak rumah warga
"konsultan juga kan ada, libatkan mereka, apa hasil laporan dari konsultan juga dipertimbangkan dengan cermat, sudah berapa kali pemborong ditegur secara surat (tulisan) bukan secara lisan oleh konsultan pengawas. kalau konsultannya saja enggak kerja maksimal, gimana kerjaan dilapangan mau bagus, konsultan juga bisa didenda dan dipotong pembayarannya kalau kerjaan dilapangan enggak selesai sesuai tenggat waktu, bpk-ri harus cermat, dan cari informasi tentang kegiatan ini, saat pemeriksaan nanti," timpalnya. 
 
soal sisa material pekerjaan masih berserakan, tanah hasil galian dibiarkan begitu saja diseputaran lahan warga yang informasi didapat bpjn lampung akan dimanfaatkan warga pun dipertanyakan oleh ilyas. sebab, pembersihan lahan dari sisa material itu biasanya ada di dalam rencana anggaran biaya (rab) termasuk mobilisasi sudah ditentukan anggaran biayanya. tpt yang mulai tergerus pondasinya belum diperbaiki pekerja, seharusnya jangan di pho kan, perintahkan untuk diperbaiki dahulu baru diserahterimakan.(tra/rim)