Minimal 8 Kursi, Calon Kada di Pringsewu Lampung Wajib Berkoalisi untuk Berlayar ke Pilbup

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 07 Apr 2024 - 18:00

Sementara pembentukan adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 18 April-5 November 2024.

Sementara pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih 27 Februari-16 November 2024.

Lalu, Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April-31 Mei 2024.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar memilih (31 Mei-23 September 2024; Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 Mei-19 Agustus 2024; Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 24-26 Agustus 2024 dan Pendaftaran pasangan calon 27-29 Agustus 2024.

Lalu, Penelitian persyaratan calon (27 Agustus-21 September 2024); Penetapan pasangan calon (22 September 2024); Pelaksanaan tahapan kampanye (25 September-23 November); Pelaksanaan pemungutan suara (27 November 2024) dilanjutkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (27 November - 16 Desember 2024 September-23 November).

Sementara, Pelaksanaan pemungutan suara (27 November 2024) dilanjutkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (27 November - 16 Desember 2024).

Penetapan pasangan calon terpilih. Jika terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lambat 5 hari setelah penetapan MK diterima KPU). Jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahu permohonan yang teregistrasi pada BRPK ke KPU).

Dan pengusulan dan pengangkatan pasangan calon terpilih. Jika terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK). Jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih). (rnn/c1/abd)

minimal 8 kursi, calon kada di pringsewu lampung wajib berkoalisi untuk berlayar ke pilbup                            jakarta - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten pringsewu memastikan tidak ada partai politik (parpol) di dprd pringsewu yang bisa mengusung calon bupati-wakil bupati tanpa berkoalisi di pilkada 27 november 2024. 
sebab, kpu menyebut syarat mengusung calon di pilkada pringsewu minimal memiliki 8 kursi legislatif. 
’’tidak ada parpol bisa mengusung sendiri. minimal 8 kursi untuk mengusung pasangan calon,” ujar ketua kpu pringsewu sofyan akbar kepada radar pringsewu belum lama ini.  
menurut sofyan , sesuai penetapan rekapitulasi kpu, kursi dprd pringsewu hanya diduduki 9 partai politik. 
baca juga:gugatan pdip ke ptun dinilai tak akan gugurkan kemenangan prabowo-gibran di pilpres 
dari semua partai tersebut, tidak ada yang memperoleh 8 kursi sebagai syarat mengusung sendiri bakal calon bupati dan wakilnya di pilkada mendatang. 
“hitungan sementara partai golkar paling banyak saja hanya 7 kursi. padahal minimal bisa mengusung sendiri 8 kursi. jadi, parpol di pringsewu nggak ada yang bisa mengusung calon sendiri harus koalisi, “pungkasnya. 
untuk diketahui berikut daftar parpol yang sementara mendapat kursi di dprd pringsewu periode 2024-2029: golkar (7 kursi); pdi-p (5 kursi); pkb (5 kursi); pks (5 kursi); partai gerindra (5 kursi); dan pan (4 kursi)  
baca juga:noverisman subing siap tarung di lampung timur 
sebelumnya, - kpu provinsi lampung telah melakukan sosialisasi tentang tahapan pilkada serentak 2024. baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 
selain melalui usungan partai politik, calon kepala daerah juga bisa mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. 
komisioner kpu lampung kadiv sosdiklih dan parmas antoniyus cahyalana menjelaskan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah jika memenuhi syarat dukungan. 
untuk gubernur syarat dukungannya paling sedikit 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (dpt) . ini merujuk pada pasal 4 ayat  undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undangundang.
“sebarannya lebih dari 50 persen kabupaten kota atau 50 persen plus satu. kalu di provinsi lampung paling tidak di delapan kabupaten kota sebarannya,” ujarnya. 
dilanjutkan, dalam regulasi uu nomor 10 tahun 2016 diatur ketentuan jumlah syarat miinimal dan persebaran dukungan pangan calon perseorangan dalam pilkada serentak 2024. 
untuk provinsi, sampai dengan 2 jutajiwa, paling sedikit 10 persen; lebih dari 2 juta hingga 6 juta jiwa paling sedikit 8,5 persen; lebih dari 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa paling sedikit 7,5 persen; dan lebih dari 2 juta paling sedikit 6,5 persen. 
untuk kabupaten/kota hingga 250 ribu jiwa paling sedikit 10 persen; lebih dari 250 ribu hingga 500 ribu jiwa paling sedikit 8,5 persen;  lebih 500 ribu jibu hingga 1 juta jiwa paling sedikit 7,5 persen. sementara 1 juta jiwa paling sedikit 6,5 persen. 
jadi, merujuk regulasi itu, untuk calon perseorangan yang ingin menjadi calon gubernur lampung, wajib mengumpulkan dukungan 7,5 persen dari dpt provinsi saat ini 6,5 juta. jumlahnya, 490.435 dukungan dengan sebaran di delapan kabupaten. 
kemudian, bandar lampung bagi calon perseorangan yang hendak ikut dalam kontestasi pilwakot meski mengumpulkan dukungan 7,5 persen dari jumlah dpt (790.125), yakni 59.260 dengan sebaran dukungan di  11 kecamatan.  (selengkapanya di grafis).  
sebelumnya tahapan pilkada serentak 2024 sudah dimulai.  
tahapan tersebut baik pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan gubernur (pilgub) termasuk di provinsi lampung. 
 ini terungkap dari rakor dan sosialisasi yang digelae kpu provinsi lampung di emersia hotel lampung, rabu 3 april 2024.  
dalam kesempatan itu, ketua kpu provinsi lampung memaparkan pelaksanaan pilkada serentak baik pilwakot/pilbup maupun pilgub digelar serentak pada 27 november 2024.  
dalam giat itu, disosialisasikan juga peraturan kpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. 
 sosialisasi ini penting dilakukan kepada berbagai stake holder diantaranya pemerintah partai politik dan lainnya.  
dimana pada 27 januari 2024 lalu, sudah dibuka pendaftaran untuk lembaga pemantau pemilu.  
dalam pkpu tersebut berbagai tahapan tertera. 
mulai dari perencanaan dan program anggaran,  
penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilu, dan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilih sampai 18 november 2024. 
sementara pembentukan adhoc, yakni panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) pada 18 april-5 november 2024.  
 sementara pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih 27 februari-16 november 2024. 
lalu, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 april-31 mei 2024. 
pemutakhiran dan penyusunan daftar memilih (31 mei-23 september 2024; pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 mei-19 agustus 2024; pengumuman pendaftaran pasangan calon 24-26 agustus 2024 dan pendaftaran pasangan calon 27-29 agustus 2024. 
 lalu, penelitian persyaratan calon (27 agustus-21 september 2024); penetapan pasangan calon (22 september 2024); pelaksanaan tahapan kampanye (25 september-23 november); pelaksanaan pemungutan suara (27 november 2024) dilanjutkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (27 november - 16 desember 2024 september-23 november). 
sementara, pelaksanaan pemungutan suara (27 november 2024) dilanjutkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (27 november - 16 desember 2024). 
penetapan pasangan calon terpilih. jika terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lambat 5 hari setelah penetapan mk diterima kpu). jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lama 5 hari setelah mk secara resmi memberitahu permohonan yang teregistrasi pada brpk ke kpu). 
 dan pengusulan dan pengangkatan pasangan calon terpilih. jika terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mk). jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih). (rnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan