Siltap dan TPP Pesawaran Masih Gelap

Reporter: Muhammad Arief |

Editor: Abdul Karim |

Rabu , 03 Apr 2024 - 17:17

GEDONGTATAAN – Hingga Rabu (3/4) atau H-7 hari raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran belum menunjukkan tanda-tanda akan membayarkan penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa, tambahan penghasilan pegawai (TPP), uang makan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun insentif bagi para guru honorer di kabupaten setempat. Ini berdasarkan pengakuan para pegawai di lingkungan Pemkab Pesawaran kepada wartawan Radar Lampung Media Grup.

’’Walah gelap (belum jelas), Mas. Enggak tahu kalau besok (hari ini). Kami sih berharap sekali, apalagi sebentar lagi mau Lebaran. Ini kebutuhan untuk hari-hari sebelum Lebaran aja, kami sudah kesulitan. Malah beberapa di antara rekan kami sampai ada yang menjual barang pribadi seperti sepatu bahkan perabot rumah tangga, Mas,” ungkap salah satu dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Pesawaran, Rabu (3/4).

Ia sendiri mengaku haknya yang belum dibayarkan Pemkab Pesawaran berupa TPP 100 persen murni dan TPP 50 persen. ’’Padahal itu seharusnya sudah dibayarkan sejak 10 Maret atau paling telat 15 Maret 2024,” ucapnya seraya minta namanya tidak ditulis.

Ditanya lebih jauh apakah dirinya mengetahui apa yang menjadi penyebabnya hingga pembayaran-pembayaran tersebut mulai 2023 bermasalah? Menurutnya bisa jadi karena Pemkab Pesawaran lebih memprioritaskan untuk mengangsur bunga berikut pokok pinjaman ke bank.

’’Saya dengar Pemkab Pesawaran punya pinjam uang ke bank. Tetapi besarnya dan uang itu untuk apa, saya juga tidak tahu. Mungkin Mas bisa konfirmasi langsung sama yang berkompeten. Mas bisa tanya BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),” katanya menyudahi wawancara dengan Radar Lampung.

Sementara Kepala BPKAD Pesawaran Yosarizal saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui pesan WhatsApp-nya dalam keadan tidak aktif. Tiga pesan yang dikirimkan, semuanya terceklis satu.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Pesawaran ternyata bukan hanya menunggak pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi semua pegawainya, dan uang makan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)-nya. Insentif bagi guru honorer di kabupaten setempat sejak tahun 2023 hingga kini juga sama, belum dibayarkan penuh.

Itu sebagaimana keluhan beberapa tenaga pendidik honorer di Kabupaten Pesawaran kepada Radar Lampung, Selasa (2/4). ’’Oh iya, insentif kami (para guru honorer, Red) dari 2023 itu belum selesai dibayarkan,” kata salah satunya.

Seingatnya, lanjut sumber yang minta tidak dituliskan namanya ini, ia dan guru honorer lainnya sudah sejak Agustus 2023 belum mendapatkan insentif. ’’Yang sudah itu antara Juni atau Juli. Tetapi setelahnya belum dapat lagi Mas,” ungkapnya.

Sumber ini menjelaskan bahwa setiap guru honorer mendapat insentif setiap bulannya sebesar Rp350 ribu. Insentif itu sebelumnya dibayarkan rutin tiga bulan sekali. Namun, sudah satu tahun belakangan selalu terlambat.

’’Nah, sejak 2023 ini ya kalau saya enggak salah ingat, itu selalu terlambat dan berubah jadi dua bulan sekali bayarnya. Saya enggak tahu juga karena apa,” jelasnya.

Terparah dialami mereka dalam beberapa bulan ke belakang. Terhitung pertengahan tahun 2023 hingga 2024, insentif itu belum dibayarkan. ’’Padahal tahun sebelumnya biasa sih, normal, lancar,” lanjutnya.

siltap dan tpp pesawaran masih gelap                            gedongtataan – hingga rabu (3/4) atau h-7 hari raya idul fitri, pemerintah kabupaten (pemkab) pesawaran belum menunjukkan tanda-tanda akan membayarkan  penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa, tambahan penghasilan pegawai (tpp), uang makan honorer satuan polisi pamong praja (satpol pp), maupun insentif bagi para guru honorer di kabupaten setempat. ini berdasarkan pengakuan para pegawai di lingkungan pemkab pesawaran kepada wartawan radar lampung media grup.
’’walah gelap (belum jelas), mas. enggak tahu kalau besok (hari ini). kami sih berharap sekali, apalagi sebentar lagi mau lebaran. ini kebutuhan untuk hari-hari sebelum lebaran aja, kami sudah kesulitan. malah beberapa di antara rekan kami sampai ada yang menjual barang pribadi seperti sepatu bahkan perabot rumah tangga, mas,” ungkap salah satu dari beberapa pegawai di lingkungan pemkab pesawaran, rabu (3/4).
ia sendiri mengaku haknya yang belum dibayarkan pemkab pesawaran berupa tpp 100 persen murni dan tpp 50 persen. ’’padahal itu  seharusnya sudah dibayarkan sejak 10 maret atau paling telat 15 maret 2024,” ucapnya seraya minta namanya tidak ditulis.
ditanya lebih jauh apakah dirinya mengetahui apa yang menjadi penyebabnya hingga pembayaran-pembayaran tersebut mulai 2023 bermasalah? menurutnya bisa jadi karena pemkab pesawaran lebih memprioritaskan untuk mengangsur bunga berikut pokok pinjaman ke bank.
baca juga:mudik lalui jalan nasional waspadai 80 titik rawan
’’saya dengar pemkab pesawaran punya pinjam uang ke bank. tetapi besarnya dan uang itu untuk apa, saya juga tidak tahu. mungkin mas bisa konfirmasi langsung sama yang berkompeten. mas bisa tanya bpkad (badan pengelolaan keuangan dan aset daerah),” katanya menyudahi wawancara dengan radar lampung. 
sementara kepala bpkad pesawaran yosarizal saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui pesan whatsapp-nya dalam keadan tidak aktif. tiga pesan yang dikirimkan, semuanya terceklis satu. 
diberitakan sebelumnya, pemkab pesawaran ternyata bukan hanya menunggak pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa, tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi semua pegawainya, dan uang makan honorer satuan polisi pamong praja (satpol pp)-nya. insentif bagi guru honorer di kabupaten setempat sejak tahun 2023 hingga kini juga sama, belum dibayarkan penuh.
itu sebagaimana keluhan beberapa tenaga pendidik honorer di kabupaten pesawaran kepada radar lampung, selasa (2/4). ’’oh iya, insentif kami (para guru honorer, red) dari 2023 itu belum selesai dibayarkan,” kata salah satunya. 
baca juga:polres lambar terjunkan 93 personel dalam ops. ketupat krakatau 2024
seingatnya, lanjut sumber yang minta tidak dituliskan namanya ini, ia dan guru honorer lainnya sudah sejak agustus 2023 belum mendapatkan insentif. ’’yang sudah itu antara juni atau juli. tetapi setelahnya belum dapat lagi mas,” ungkapnya. 
sumber ini menjelaskan bahwa setiap guru honorer mendapat insentif setiap bulannya sebesar rp350 ribu. insentif itu sebelumnya dibayarkan rutin tiga bulan sekali. namun, sudah satu tahun belakangan selalu terlambat. 
’’nah, sejak 2023 ini ya kalau saya enggak salah ingat, itu selalu terlambat dan berubah jadi dua bulan sekali bayarnya. saya enggak tahu juga karena apa,” jelasnya.
terparah dialami mereka dalam beberapa bulan ke belakang. terhitung pertengahan tahun 2023 hingga 2024, insentif itu belum dibayarkan. ’’padahal tahun sebelumnya biasa sih, normal, lancar,” lanjutnya. 
baca juga:oh rupanya bahaya, lubang menganga dipasang water barrier
keterlambatan biaya itu diakuinya sangat berdampak pada kinerja serta dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. ’’kalau berdampak ya sudah pasti mas. pertama, semangat meski tak kendur, ya tetap aja terpengaruh dengan pikiran kan,” ucapnya. 
“kita tetap semangat mengajar, tetapi kan pas kepikiran jadi lesu juga. mikir beli beras lah, mikir itu lah,” imbuhnya. 
insentif dengan jumlah tersebut dikatakannya sangatlah berarti bagi dirinya dan teman-teman honorer lainnya. sebab selain honor yang tidak seberapa didapat dari sekolah, dari sanalah (insentif) mereka menggantungkan harapan dalam memenuhi kebutuhan.  
guru honorer lainnya sependapat dengan apa yang diutarakan sumber pertama radar lampung. ’’itung aja mas, dari (pertengahan) tahun 2023 sampai sekarang sudah berapa. itu sangat membantu kami lho,” katanya. 
baca juga:mudik lalui jalan nasional waspadai 80 titik rawan
terlebih diungkapkannya bahwa saat ini sudah mendekati lebaran. di mana, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. 
belum lagi harga bahan-bahan pokok yang justru semakin naik. ’’gimana kita mau beli baju baru mas. belum lagi buat anak, untuk pribadi aja mungkin belum ada,” tutupnya. 
ditanya soal asal insentif tersebut, sumber ini mengatakan dari pemkab pesawaran. ’’itu yang dari sk bupati mas,” tutupnya.
sementara saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, sekretaris kabupaten (sekkab) pesawaran wildan mengatakan dirinya sedang berada di luar dan menyarankan untuk menanyakannya ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad). sedangkan, kepala bpkad  pesawaran yosarizal sendiri hingga berita ini ditulis belum dapat dikonfirmasi.
diberitakan sebelumnya juga, pegawai honorer satpol pp pesawaran juga berkeluh uang makan mereka baru dibayarkan untuk satu bulan. sama dengan perangkat desa yang siltap serta tpp pns kabupan setempat yang sudah tiga bulan terakhir juga belum dibayarkan.
hal tersebut seperti diutarakan beberapa pegawai honorer di satpol pp setempat kepada radar lampung. ’’dari januari sampai maret ini, kami baru menerima satu bulan uang makan,” aku salah satu dari beberapa satpol pp yang sempat diwawancarai radar lampung, rabu (27/3).
lebih lanjut, sumber yang minta namanya dirahasiakan ini mengatakan bahwa uang makan honorer satpol pp tersebut mulai terlihat berkendala pembayarannya sejak awal 2023. ia sendiri tak mengetahui pasti apa penyebab seringnya uang makan yang menunggak pembayarannya.
’’setiap mau diambil selalu saja banyak alasan, mas. yang inilah, yang itulah, yang deposito lah segala macam,” ucapnya.
belum lagi potongan pada uang makan yang setiap bulan dipastikan selalu ada.  baik itu pemotongan karena tidak masuk atau absen, karena izin, bahkan karena alasan sakit sekalipun. ’’apa pun alasan kita, mau sakit mau apa, pasti dipotong,” keluhnya. 
padahal tahun-tahun sebelumnya (2021/2022), imbuh sumber ini, kendala-kendala seperti itu hampir tidak ada. semua berjalan normal. 
dia khawatir jika kendala-kendala tunggakan seperti itu terus dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang normal. sehingga menurutnya perlu untuk dikontrol dan disorot.  ’’kalau (normal) gitu kan kita enggak terbebani mas, enggak berat banget rasanya,” ungkapnya.
sebelumnya juga, pemkab pesawaran tidak hanya belum membayarkan penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desanya. tetapi juga tpp bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemkab setempat sudah tiga bulan hingga menjelang hari raya idul fitri 1445 hijriah/2024 ini belum terbayar. rinciannya untuk desember 2023 serta februari dan maret 2024. 
salah satu sumber radar lampung mengaku, baru beberapa hari lalu, tepatnya jumat, 22 maret 2024, menerima tpp untuk januari 2024. namun, dirinya berharap agar tpp desember, februari, dan maret 2024 juga dapat dicairkan.
”kalau tahun lalu dari november dan desember belum cair. baru carinya untuk november di januari 2024 lalu. kemudian cair lagi maret ini tapi untuk tpp januari. kami berharap tpp yang belum cair (desember, februari, dan maret) juga thr dapat segera dicairkan,” ungkapnya, minggu (24/3).
senada dikatakan sumber lainnya bahwa baru dua hari lalu dirinya menerima notifikasi tpp sudah cair ke rekening. itu pun tpp januari yang dibayarkan pada minggu ke-3 maret. sementara, tpp yang tertunggak pada 2023 lalu masih menyisakan satu bulan lagi yakni desember.
”baru aja kemarin masuk (tpp), itu untuk januari. harapannya, desember 2023 serta februari dan maret 2024 juga dapat dicairkan,” ucapnya penuh harap.
terkait hal tersebut, ketua tim anggaran pemerintah daerah (pemkab) yang juga sekdakab pesawaran wildan mengatakan ini sebagai imbas belum diterimanya dana bagi hasil (dbh) dari pemprov lampung. menurutnya bahwa pemprov lampung selain belum membayarkan dbh kepada kabupaten pesawaran juga semua kabupaten/kota di provinsi lampung. khusus proyeksi utang dbh provinsi lampung pada 2023 yang belum ditransfer ke pemkab pesawaran sendiri menurut nya mencapai rp50 miliaran.
’’bukan hanya pesawaran, tetapi semua kabupaten/kota juga sama kalau soal dbh. ketika sudah masuk, barulah kita manage untuk kebutuhan yang sifatnya prioritas. di antaranya membayarkan tpp thr, gaji, dan thr sebelum lebaran. dan secara bertahap mentransfer alokasi dana desa untuk siltap,” jelasnya.
menanggapi hal tersebut, pemprov lampung meminta agar pemkab pesawaran untuk terus meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan mengelola pad secara maksimal. sehingga tidak harus tergantung atau bertumpu pada dana transfer bagi hasil (dbh) dari provinsi. seperti untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desanya yang beberapa bulan belum terbayar karena mengandalkan dbh.
hal ini disampaikan sekretaris provinsi lampung fahrizal darminto menanggapi pemkab pesawaran yang beralasan belum dibayarkannya tpp dan siltap perangkat desanya karena belum dibayarkannya dbh dari pemprov lampung.
terkait hal itu, tegasnya, pemprov lampung juga meminta agar penggunaan dbh sesuai peruntukannya. ’’sesuai arahan pak gubernur, dbh diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daerah,” ujar fahrizal saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, selasa (26/3). (rif/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan