Pembatasan Pembelian Pertalite, Daya Beli Masyarakat Terganggu

JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite kembali mencuat.

Hanya kendaraan dengan peruntukan tertentu yang bisa "meminumnya”.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan itu akan berdampak pada daya beli masyarakat yang bakal terkoreksi.

”Iya, potensinya pasti seperti itu (daya beli terkoreksi, Red). Pemerintah harus menjaga agar tidak berdampak signifikan pada inflasi,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (12/3).

BACA JUGA:Lontarkan Kritik Keras, DPR Ungkap Dugaan Manipulatif TikTok Shop

Secara umum, kata Tulus, kebijakan subsidi BBM pada dasarnya tidak tepat sasaran.

Baik dari sisi ekonomi, sosial, bahkan lingkungan. Sebab, mayoritas pengguna BBM pertalite adalah pengguna kendaraan nomor pribadi, khususnya mobil.

Jika merujuk kebijakan net zero emission (NZE), subsidi pada energi fosil tentu tidak sejalan.

”Karena BBM energi fosil menghasilkan emisi gas karbon. Karena itu, subsidi energi idealnya pada energi terbarukan yang ramah lingkungan, bukan energi fosil seperti BBM,” jelas Tulus.

BACA JUGA:Di Lampung, 20,3 Persen Pemilih Tak Memilih

YLKI berharap, jika kebijakan pembatasan pertalite diterapkan, pemerintah juga harus memasok jenis BBM yang lebih baik dan ramah lingkungan.

Serta dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

”Pemerintah dan Pertamina harus mampu memasok jenis BBM yang lebih baik, lebih ramah lingkungan dengan harga yang lebih ramah terhadap kantong konsumen," kata Tulus.

Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting membenarkan bahwa payung hukum kebijakan itu tengah dalam tahap finalisasi.