Survei Adidaya Institute: Publik Percaya Prabowo-Gibran Bersih dari Korupsi

JAKARTA - Hasil survei Adidaya Institute menyatakan publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran cukup bersih dari praktik-praktik koruptif.
Menurut survei yang berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November tersebut, 78,5 persen responden percaya Prabowo-Gibran bersih dari praktik korupsi.
“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” ungkap Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute Ahmad Fadhli dalam keterangan konferensi pers, Rabu (3/12) siang.
Tidak cukup sampai di situ, publik juga menganggap pemerintahan Prabowo-Gibran jauh dari tindakan kolutif. Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi.
“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktek kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.
Sebagai informasi, survei Adidaya Institute dilaksanakan melalui metode tatap muka (offline) selama 8 hari pada 27 Oktober-3 November 2025.
Survei dilakukan di 19 provinsi dengan melibatkan 1.240 orang responden. Survei ini diketahui juga menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pada survei Adidaya Institute, meski terdapat banyak program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro-rakyat, namun, ternyata hanya tiga yang paling diketahui masyarakat.
Posisi teratas ditempati program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketahui sebanyak 94,7 persen responden. Sementara posisi kedua dan ketiga secara berurutan diduduki program Kopdes Merah Putih yang dikenali sebesar 60,2 persen responden dan program cek kesehatan gratis yang diketahui 57,3 persen responden.
“Tiga program unggulan Prabowo-Gibran yang paling diketahui responden adalah Makan Bergizi Gratis (94,7 persen), Koperasi Desa Merah Putih (60,2 persen) dan Cek Kesehatan Gratis (57,3 persen),” jelas Fadhli.
Sementara pengetahuan publik atas program 3 juta rumah, sekolah rakyat dan kampung nelayan Merah Putih terbilang cukup rendah. Dari hasil survei tersebut, ternyata kurang dari 50 persen responden yang mengetahui ketiga program itu.
“Ternyata pada beberapa program unggulan yang lain, tingkat pengetahuan publik tidak berada pada level yang demikian. Misalnya pada program 3 juta rumah, Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan Merah Putih, tingkat pengetahuan publik rata-rata di bawah 50 persen,” ucapnya.
Namun, tak hanya mengenal program. Responden juga menilai sejumlah masalah utama yang dihadapi dalam seluruh program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Misalnya pada program MBG, tata kelola dan pengawasan menjadi perhatian publik dengan statistik masing-masing sebesar 34,2 persen dan 19,1 persen.
Begitupun pada program Kopdes Merah Putih. Selain tata kelola (28,0 persen) dan anggaran (18,8 persen), ternyata publik cukup menyoroti aspek sosialisasi. Sebanyak 18,2 persen responden menilai masalah utama ada pada persoalan sosialisasi Kopdes Merah Putih.
“Persoalan tata kelola dan anggaran masih menjadi perhatian besar masyarakat. Mayoritas publik masih menilai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban program masih belum transparan ke masyarakat,” ucap Fadhli.
Senada dengan program Kopdes Merah Putih, persoalan sosialisasi juga menjadi perhatian publik di program pembangunan 3 juta rumah. Sebanyak 24,4 persen responden menganggap sosialisasi sebagai masalah utama program utama di bidang properti tersebut. Hanya sekitar 12,5 persen responden yang menganggap program ini tidak akan tepat sasaran.
“Hampir serupa, pada program pembangunan 3 juta rumah dan program kopdes Merah Putih, responden justru berfokus pada aspek sosialisasi. Ini berarti masyarakat menilai aspek sosialisasi masih sangat minim pada kedua program tersebut,” tutur Fadhli.
Survei Adidaya Institute juga menunjukkan Kepresidenan sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 94,8 persen. Disusul TNI yang memperoleh kepercayaan 92,3 responden dan MPR-RI yang mendapat kepercayaan 79,8 persen.
“Setidaknya lewat tindakan Presiden Prabowo yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pendidikan nasional dengan beragam program unggulan pemerintah, publik percaya bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar omon-omon atau wacana,” ungkap Fadhli.
Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memperoleh kepercayaan responden sebanyak 72,0 persen. Sementara Polri hanya mendapat kepercayaan sebanyak 62,3 persen responden. DPR menjadi lembaga negara yang memiliki kepercayaan responden yang terendah, dengan pilihan 54,7 persen responden.
“Tampaknya publik masih terngiang dengan tragedi Agustus Kelabu yang bermula dari persepsi buruk DPR-RI dan kinerja Polri yang dinilai tidak profesional menangani demonstrasi. Sementara imbas perlakuan hukum berbanding terbalik antara Tom Lembong dan Hasto dengan Bobby Nasution, KPK dianggap kental dengan intervensi politik. Kedua hal tersebut mempengaruhi rendahnya kepercayaan responden kepada masing masing lembaga negara tersebut,” ucap Fadhli. (jpnn/c1/yud)