Nilai Bisnis Penyediaan Makanan Jamaah Haji-Umrah Bisa Capai Rp60 T

JAKARTA– Pemerintah menilai peluang ekonomi dari penyediaan konsumsi jamaah haji dan umrah sangat besar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, potensi nilai bisnis dari suplai makanan bagi jamaah Indonesia bisa mencapai Rp60 triliun per tahun.

 

Untuk menggarap peluang tersebut, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus yang menangani berbagai aspek penyelenggaraan haji dan umrah. Menurut Zulhas, sektor makanan menjadi prioritas utama karena volumenya sangat besar dan selama ini masih didominasi pasokan luar negeri.

 

"Untuk makanan saja, kita punya 221.000 haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai," ujar Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025), dilansir dari Antara.

 

Ia menjelaskan, selama ini perputaran dana konsumsi jamaah sepenuhnya berlangsung di luar negeri. Jika Indonesia mampu masuk sebagai pemasok, peredaran uang tersebut bisa dinikmati pelaku usaha dalam negeri dan memperkuat industri pangan nasional.

 

Pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah agar Indonesia dapat mulai mengisi sebagian kebutuhan makanan jamaah, dengan perluasan secara bertahap menyesuaikan kemampuan produksi industri pangan domestik.

 

Selain mendongkrak ekonomi, suplai dari dalam negeri juga dinilai berpeluang menekan biaya operasional haji. "Kan uangnya ini kan, masuk ke sana (Arab Saudi) tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya USD2, di sini mungkin USD1,8, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya," jelasnya.

 

Sebelumnya, pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan bersama Badan Pengelola Keuangan Haji menjalin kerja sama untuk memperluas ekspor produk Indonesia guna memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.