CHT Capai Rp176,5 T per Oktober 2025

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 26 Nov 2025 - 21:09

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama.--FOTO BERITASATU.COM

Djaka menilai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dapat dioptimalkan untuk menekan konsumsi rokok dan memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal. Dana tersebut selama ini digunakan untuk mendukung operasi gabungan bersama TNI, Polri, Pemda, dan Kejaksaan.

“Yang mungkin kita perlu antisipasi ataupun kita kembangkan adalah bagaimana meningkatkan DBHC itu untuk kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Djaka, upaya memberantas rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan kenaikan cukai. Diperlukan strategi komprehensif, mulai dari kebijakan fiskal yang tepat, edukasi publik untuk mengurangi permintaan rokok murah, hingga pengawasan ketat di lapangan.

Ia menegaskan tantangan akan terus besar selama kebutuhan masyarakat terhadap rokok murah tetap tinggi dan budaya merokok belum berubah. (beritasatu.com/c1)

cht capai rp176,5 t per oktober 2025                            jakarta– direktur jenderal bea dan cukai djaka budhi utama melaporkan setoran cukai hasil tembakau (cht) mencapai rp176,5 triliun hingga akhir oktober 2025. realisasi ini setara dengan 76,7% target apbn 2025 dan tumbuh 5,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
 
djaka menjelaskan, kenaikan penerimaan cukai tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan konsumsi rokok. pertumbuhan penerimaan justru berbanding terbalik dengan tren produksi nasional yang mengalami penurunan.
 
“realisasi cht mencapai rp176,5 triliun pada oktober atau 76,7% dari apbn yang tumbuh 5,7%,” kata djaka dalam rapat dengar pendapat bersama komisi xi dpr ri, senin (24/11).
 
data djbc kementerian keuangan (djbc) menunjukkan, produksi rokok nasional mencapai 258,4 miliar batang hingga akhir oktober 2025, turun 2,8% dari 265,9 miliar batang pada periode yang sama tahun lalu.
 
namun, penurunan produksi hanya pada rokok golongan satu sekitar 9,4% yoy menjadi 125,7 miliar batang. sementara produksi rokok golongan dua justru meningkat masing-masing 3,2% menjadi 76,5 miliar batang, sedangkan golongan tiga meningkat 6 persen menjadi 56,2 miliar batang.
 
kondisi ini mengindikasikan pergeseran konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah atau downtrading. jumlah rokok ilegal juga diperkirakan masih tinggi, meski sudah ada 954 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan.
 
selain itu, ia menjelaskan bahwa kenaikan penerimaan cukai terutama dipengaruhi kebijakan normalisasi penundaan pelunasan pita cukai yang pada 2024 memiliki tenggat tiga bulan dan dikembalikan menjadi dua bulan pada 2025. menurutnya, tanpa pengaruh kebijakan tersebut, penerimaan cht sebenarnya akan mencatat kontraksi.
 
"apabila pengaruh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dihilangkan penerimaan cukai hasil tembakau terkontraksi sebesar 2,3%. hal ini sejalan dengan penurunan produksi sebesar 2,8% terutama dari rokok golongan satu yang turun 9,4%," kata djaka
 
djaka juga mengungkapkan, tingginya permintaan terhadap rokok murah menjadi salah satu penyebab utama sulitnya memberantas rokok ilegal. menurutnya, banyak perokok kini tidak lagi mempertimbangkan merek atau kualitas, tetapi hanya mencari produk yang paling terjangkau.
 
“sekarang masyarakat sudah jenuh dengan harga rokok yang tinggi. yang penting mulutnya berasap. jadi mereka tidak memperhatikan mahal atau tidak,” ujarnya. 
 
djaka menambahkan, budaya merokok yang sudah mengakar di masyarakat turut membuat konsumsi rokok tetap tinggi, meski kampanye bahaya merokok terus dilakukan pemerintah.
 
“selama budaya merokok masih terus berkembang, masyarakat akan terus merokok meskipun ada kampanye bahwa rokok membunuh,” katanya.
 
djbc mencatat produksi rokok nasional mencapai 258,4 miliar batang hingga oktober 2025, turun 2,8% dari 265,9 miliar batang pada periode yang sama tahun lalu.
 
hingga oktober, bea cukai telah melakukan 15.845 penindakan dan menyita 954 juta batang rokok ilegal, melonjak hampir 41% dibanding tahun sebelumnya. namun peredaran rokok ilegal di pasaran diperkirakan masih mencapai 7%–10% dari total konsumsi nasional.
 
selain tingginya permintaan, djaka menyebut disparitas tarif cukai antargolongan pabrik rokok juga memicu celah bagi produsen nakal untuk mengedarkan rokok ilegal.
 
djaka menilai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbh cht) dapat dioptimalkan untuk menekan konsumsi rokok dan memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal. dana tersebut selama ini digunakan untuk mendukung operasi gabungan bersama tni, polri, pemda, dan kejaksaan.
 
“yang mungkin kita perlu antisipasi ataupun kita kembangkan adalah bagaimana meningkatkan dbhc itu untuk kesehatan masyarakat,” ujarnya.
 
menurut djaka, upaya memberantas rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan kenaikan cukai. diperlukan strategi komprehensif, mulai dari kebijakan fiskal yang tepat, edukasi publik untuk mengurangi permintaan rokok murah, hingga pengawasan ketat di lapangan.
 
ia menegaskan tantangan akan terus besar selama kebutuhan masyarakat terhadap rokok murah tetap tinggi dan budaya merokok belum berubah. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 27 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan