SPM Tak Cukup Jadi Basis Naikkan Tarif Tol

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 14 Nov 2025 - 20:47

Temuan KNKT menunjukkan perlunya peningkatan standar keselamatan sebelum tarif tol dinaikkan. --FOTO ANTARA

Saat ini pedoman menaikkan tarif tol mengacu pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Tarif Tol. Regulasi ini menegaskan bahwa kenaikan tarif hanya bisa diberlakukan apabila BUJT telah memenuhi SPM sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Evaluasi pemenuhan SPM dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) dan direkomendasikan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Jika ditemukan kekurangan dalam pelayanan, kenaikan tarif otomatis ditunda hingga seluruh persyaratan terpenuhi.

Selain faktor SPM, kenaikan tarif juga memperhitungkan tingkat inflasi 2 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai inflasi dihitung secara akumulatif dan menjadi dasar dalam rumus penyesuaian tarif, yakni tarif baru = tarif lama × (1 + nilai inflasi).

Aturan baru ini juga membuka ruang untuk penyesuaian non-reguler apabila terjadi peningkatan kapasitas jalan, perubahan lingkup usaha, atau kebijakan pemerintah yang memengaruhi kelayakan investasi.

Meski lebih transparan, aturan tersebut tetap dinilai belum cukup karena masih menempatkan SPM sebagai satu-satunya acuan kelayakan tarif, tanpa memperhitungkan dimensi keselamatan secara teknis.

Sorotan juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto menilai sebagian kenaikan tarif pada sejumlah ruas tol tidak berasal dari evaluasi reguler berbasis SPM, melainkan akibat penambahan panjang ruas jalan.

“Kenaikan hampir 60% pada beberapa ruas tol bukan karena evaluasi SPM, tetapi penyesuaian akibat perluasan jaringan tol,” ujarnya.

spm tak cukup jadi basis naikkan tarif tol                            jakarta - standar pelayanan minimal (spm) dinilai sudah tidak lagi relevan sebagai tolok ukur untuk menaikkan tarif tol. sejumlah pihak menilai pendekatan berbasis pelayanan administratif yang kini menjadi dasar menaikkan tarif tol perlu digeser menjadi pendekatan berbasis keselamatan.
 
komite nasional keselamatan transportasi (knkt) menegaskan sudah waktunya pemerintah mengganti spm dengan standar keselamatan jalan tol agar lebih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
 
ketua knkt soerjanto tjahjono menyatakan sejumlah kecelakaan pada ruas tol terjadi akibat faktor-faktor teknis yang tidak tercakup dalam kriteria spm. temuan itu merupakan hasil investigasi knkt terhadap berbagai insiden menonjol dalam ruas-ruas tol di indonesia.
 
“banyak aspek keselamatan belum diatur dalam spm. misalnya, genangan air di permukaan jalan, kontur jalan yang tambal sulam, hingga penerangan yang kurang pada lokasi-lokasi rawan,” ujar soerjanto, kamis (13/11).
 
menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa spm tidak cukup menjamin keamanan pengguna jalan, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem atau lalu lintas padat. ia menilai keselamatan harus menjadi bagian dari standar utama yang wajib dipenuhi oleh seluruh badan usaha jalan tol (bujt), bukan sekadar aspek administratif pelayanan.
 
soerjanto mencontohkan kecelakaan beruntun di tol cipularang pada kilometer 92+200b, kabupaten purwakarta, jawa barat, pada 11 november 2024. insiden itu melibatkan trailer yang kehilangan kendali dan menabrak antrean kendaraan di depannya. akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia, empat luka berat, dan 25 lainnya luka ringan.
 
laporan resmi knkt menyebutkan, kecelakaan itu bukan disebabkan faktor tunggal, melainkan kombinasi antara hujan deras, genangan air di permukaan jalan, dan kontur jalan yang menurun panjang di sekitar lokasi kejadian. situasi tersebut menyebabkan trailer kehilangan stabilitas ketika melaju di jalan licin.
 
hasil analisis teknis menunjukkan kendaraan mengalami fenomena jackknifing, yakni kondisi pada bagian trailer yang berputar dan melipat ke kepala truk akibat perbedaan gaya gesek pada roda kanan dan kiri. fenomena ini umum terjadi pada kendaraan berat yang mengerem mendadak di permukaan jalan basah atau bergelombang.
 
knkt menemukan kemiringan melintang jalan pada lokasi kecelakaan belum optimal untuk mengalirkan air ke drainase. akibatnya, air menggenang di bahu dalam jalan dan menciptakan lapisan licin yang menurunkan daya cengkeram ban.
 
sementara itu, jalur penghentian darurat (jpd) di sekitar kilometer 92+600b memiliki sudut masuk yang terlalu tajam, sehingga sulit diakses kendaraan besar dalam kondisi kehilangan kendali.
 
“ini bukan sekadar masalah teknis. ini masalah desain keselamatan yang seharusnya menjadi standar, bukan pilihan,” tegas soerjanto
 
dalam pandangan knkt, spm seharusnya tidak hanya berisi indikator pelayanan, seperti kondisi jalan, waktu tempuh, atau keberadaan fasilitas rest area. standar tersebut perlu diperluas mencakup parameter keselamatan struktural dan operasional, seperti efisiensi drainase, kualitas permukaan jalan, kemiringan ideal, tata letak rambu, dan penerangan di area rawan kecelakaan.
 
soerjanto menegaskan pembaruan regulasi merupakan langkah mendesak. sejumlah ketentuan teknis dalam spm saat ini masih mengacu pada peraturan lama, bahkan sebagian besar belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan dan volume lalu lintas modern.
 
“regulasi harus dinamis dan adaptif terhadap kondisi lapangan. keselamatan pengguna jalan tidak bisa ditawar,” katanya.
 
knkt mengusulkan agar evaluasi keselamatan dilakukan secara menyeluruh dan menjadi syarat utama dalam setiap proses menaikkan tarif tol. “pengguna jalan sudah membayar mahal untuk keamanan, bukan hanya untuk kecepatan tempuh,” tegasnya.
 
saat ini pedoman menaikkan tarif tol mengacu pada surat edaran menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 21/se/m/2024 tentang petunjuk teknis penyesuaian tarif tol. regulasi ini menegaskan bahwa kenaikan tarif hanya bisa diberlakukan apabila bujt telah memenuhi spm sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (ppjt).
 
evaluasi pemenuhan spm dilakukan oleh direktorat jenderal bina marga (djbm) dan direkomendasikan kepada badan pengatur jalan tol (bpjt). jika ditemukan kekurangan dalam pelayanan, kenaikan tarif otomatis ditunda hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
 
selain faktor spm, kenaikan tarif juga memperhitungkan tingkat inflasi 2 tahun terakhir berdasarkan data badan pusat statistik (bps). nilai inflasi dihitung secara akumulatif dan menjadi dasar dalam rumus penyesuaian tarif, yakni tarif baru = tarif lama × (1 + nilai inflasi).
 
aturan baru ini juga membuka ruang untuk penyesuaian non-reguler apabila terjadi peningkatan kapasitas jalan, perubahan lingkup usaha, atau kebijakan pemerintah yang memengaruhi kelayakan investasi.
 
meski lebih transparan, aturan tersebut tetap dinilai belum cukup karena masih menempatkan spm sebagai satu-satunya acuan kelayakan tarif, tanpa memperhitungkan dimensi keselamatan secara teknis.
 
sorotan juga datang dari dewan perwakilan rakyat (dpr). anggota komisi v dpr sofwan dedy ardyanto menilai sebagian kenaikan tarif pada sejumlah ruas tol tidak berasal dari evaluasi reguler berbasis spm, melainkan akibat penambahan panjang ruas jalan.
 
“kenaikan hampir 60% pada beberapa ruas tol bukan karena evaluasi spm, tetapi penyesuaian akibat perluasan jaringan tol,” ujarnya.
 
sofwan menekankan bahwa setiap surat keputusan menteri terkait tarif harus disertai perincian dasar perhitungan secara terbuka agar publik dapat menilai apakah kebijakan tersebut sesuai aturan atau tidak. ia juga menyoroti spm sebagai dasar hukum yang terakhir diperbarui pada 2014, padahal sejumlah regulasi induk, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah sudah beberapa kali direvisi.
 
“antara aturan payung dan aturan teknisnya belum sinkron. ini yang perlu segera dibenahi,” kata politisi pdi perjuangan itu.
 
menurut sofwan, pengguna jalan tol membayar untuk mendapatkan layanan premium. artinya, operator jalan tol wajib memberikan kualitas pelayanan dan keselamatan yang sepadan dengan biaya yang dibayarkan masyarakat. ia mendukung gagasan knkt agar aspek keselamatan menjadi bagian dari standar utama dalam evaluasi tarif.
 
“tol itu bukan sekadar cepat, tetapi harus aman. pengguna membayar untuk jaminan keselamatan, bukan hanya kecepatan,” tegasnya.
 
senada dengannya, anggota komisi v syaifudin asmoro menilai perdebatan mengenai spm dan standar keselamatan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak publik atas keselamatan. tol memang dibangun dengan skema bisnis, tetapi orientasi akhirnya tetap pada keselamatan dan kenyamanan pengguna.
 
reformulasi spm menjadi standar keselamatan jalan tol dianggap langkah penting menuju sistem transportasi yang berkelanjutan. pendekatan ini tidak hanya menilai hasil akhir berupa pelayanan, tetapi juga memperhatikan proses teknis dan risiko keselamatan yang melekat dalam pengelolaan infrastruktur. dengan pembaruan tersebut, evaluasi jalan tol tidak hanya menyangkut kebersihan rest area atau kecepatan transaksi tol, juga kinerja drainase, kualitas perkerasan, stabilitas kontur, dan efektivitas rambu peringatan.
 
pergeseran dari spm menuju standar keselamatan bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perubahan paradigma. pemerintah diharapkan mampu menempatkan keselamatan sebagai inti dari pelayanan publik, bukan pelengkap administratif.
 
“keselamatan pengguna jalan tol adalah indikator utama keberhasilan pembangunan infrastruktur. jika tol tidak aman, maka seluruh investasi itu kehilangan makna,” katanya saat dihubungi, kamis (13/11).
 
dengan pembaruan regulasi yang komprehensif dan transparan, tol di indonesia diharapkan tidak hanya menjadi jalur cepat berkendara, juga jalur aman dan nyaman karena adanya keseimbangan tarif dan pelayanan, terutama jaminan keselamatan. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 15 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan