SPM Tak Cukup Jadi Basis Naikkan Tarif Tol

JAKARTA - Standar pelayanan minimal (SPM) dinilai sudah tidak lagi relevan sebagai tolok ukur untuk menaikkan tarif tol. Sejumlah pihak menilai pendekatan berbasis pelayanan administratif yang kini menjadi dasar menaikkan tarif tol perlu digeser menjadi pendekatan berbasis keselamatan.

 

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menegaskan sudah waktunya pemerintah mengganti SPM dengan standar keselamatan jalan tol agar lebih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

 

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyatakan sejumlah kecelakaan pada ruas tol terjadi akibat faktor-faktor teknis yang tidak tercakup dalam kriteria SPM. Temuan itu merupakan hasil investigasi KNKT terhadap berbagai insiden menonjol dalam ruas-ruas tol di Indonesia.

 

“Banyak aspek keselamatan belum diatur dalam SPM. Misalnya, genangan air di permukaan jalan, kontur jalan yang tambal sulam, hingga penerangan yang kurang pada lokasi-lokasi rawan,” ujar Soerjanto, Kamis (13/11).

 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa SPM tidak cukup menjamin keamanan pengguna jalan, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem atau lalu lintas padat. Ia menilai keselamatan harus menjadi bagian dari standar utama yang wajib dipenuhi oleh seluruh badan usaha jalan tol (BUJT), bukan sekadar aspek administratif pelayanan.

 

Soerjanto mencontohkan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang pada kilometer 92+200B, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada 11 November 2024. Insiden itu melibatkan trailer yang kehilangan kendali dan menabrak antrean kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia, empat luka berat, dan 25 lainnya luka ringan.

 

Laporan resmi KNKT menyebutkan, kecelakaan itu bukan disebabkan faktor tunggal, melainkan kombinasi antara hujan deras, genangan air di permukaan jalan, dan kontur jalan yang menurun panjang di sekitar lokasi kejadian. Situasi tersebut menyebabkan trailer kehilangan stabilitas ketika melaju di jalan licin.