PTSL Dinilai Menyimpang dari Desain Awal

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 10 Nov 2025 - 21:18

Radar Lampung Baca Koran--

“Sampai saat ini saya belum melihat keterlibatan pegawai tetap kami. Nama yang disebut itu bukan ASN,” katanya.

Namun, Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin AM menilai, justru di situlah persoalannya, minimnya pengawasan dan lemahnya sistem internal BPN membuat para oknum bisa bergerak bebas.

“Status honorer atau bukan, masyarakat tetap melihat mereka sebagai perpanjangan tangan institusi negara,” katanya.

Aqrobin AM menjelaskan, kasus ini menunjukkan bahwa BPN Lampung Selatan belum menjalankan reformasi birokrasi secara serius.

“Kasus seperti ini bukan baru. Banyak warga dirugikan, uang hilang, sertifikat tak jadi. BPN ini harus disapu bersih dari oknum-oknum calo,” tegasnya.

Menurutnya, Program PTSL sejatinya lahir untuk memberantas mafia tanah dan memudahkan rakyat kecil mendapatkan kepastian hukum. Tapi di Lampung Selatan, justru program inilah yang dijadikan pintu masuk oleh oknum nakal untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Jika BPN benar-benar ingin memulihkan citra, bukan sekadar evaluasi yang dibutuhkan, melainkan langkah hukum yang tegas, baik terhadap calo, maupun aparat yang membiarkan mereka beroperasi," ucapnya. (pip/c1/yud)

ptsl dinilai menyimpang dari desain awal                            minta evaluasi seluruh program di bpn lamsel
bandarlampung - program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten lampung selatan yang belum juga rampung sejak tahun 2018 dinilai menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola pertanahan. 
akademisi universitas lampung (unila) vincensius soma ferrer menilai kondisi tersebut bukan sekadar ketidakoptimalan, melainkan bentuk masalah tata kelola dan lemahnya kontrol kebijakan publik.
menurutnya dalam konteks kebijakan publik, tidak ada istilah hitam-putih atau gagal total. namun dalam kasus ptsl di lamsel, ada indikasi kuat bahwa implementasi program tidak berjalan sebagaimana desain awalnya.
baca juga:satgas mbg lampung ingatkan sppg disiplin pelaporan agar penyaluran dana tidak terlambat
“ptsl ini merupakan intervensi pemerintah pusat untuk mempercepat legalisasi aset tanah rakyat. orientasinya memperkuat kepastian hukum agraria. secara konsep, kebijakan ini sudah sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. namun, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi,” ujar vincensius, senin 10 november 2025.
ia menilai, niat baik pemerintah melalui program ptsl justru kehilangan efektivitas dan rohnya karena lemahnya kontrol sosial dan pengawasan dalam pelaksanaannya. 
kondisi itu, kata dia, membuka celah bagi aktor atau oknum tertentu, termasuk praktik percaloan, yang merugikan masyarakat sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap negara.
“akibat aktivitas calo, masyarakat dirugikan. bahkan, niat baik negara untuk memberikan kepastian hukum agraria justru kehilangan maknanya. ini bukan sekadar soal implementasi, tapi juga soal lemahnya pengawasan dan kapasitas birokrasi,” tegasnya.
vincensius menekankan pentingnya evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap pelaksanaan ptsl di lampung selatan.
ia menilai fakta bahwa sertifikat ptsl dari tahun 2018 belum juga terbit menjadi bukti adanya “mis-evaluasi" atau bahkan dugaan pengabaian terhadap proses yang seharusnya diawasi ketat.
“fenomena ini harus dievaluasi dengan serius. kalau sejak 2018 belum terbit, berarti ada kesalahan mendasar dalam prosesnya. jangan sampai negara diam terhadap praktik percaloan yang tumbuh subur di balik program ini. negara harus menunjukkan marwah dan kemampuannya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan,” tutupnya.
program ptsl, sejatinya menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah di seluruh indonesia. 
namun, mandeknya pelaksanaan di lampung selatan dinilai menjadi cerminan lemahnya tata kelola pertanahan di daerah dan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksana di lapangan. 
diketahui sebelumnya, praktik percaloan ternyata mencuat di tubuh badan pertanahan nasional (bpn) lampung selatan. kasus mangkraknya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) selama tujuh tahun di desa sidoasri, kecamatan candipuro, kini menguak dugaan keterlibatan oknum calo berseragam dengan janji pengurusan sertifikat.
oknum berinisial ud, yang disebut-sebut hanya pegawai honorer di kantor pertanahan lampung selatan, diduga kuat menjadi perantara antara warga dan bpn.
dengan alibi membantu mengurus berkas, ud meminta uang dari warga hingga rp600 ribu per orang. kini, sertifikat tak kunjung keluar.
bahkan, program ptsl yang semestinya membantu masyarakat kecil mendapatkan legalitas tanah secara gratis dan transparan, justru berubah menjadi ladang permainan oknum tak bertanggung jawab.
salah satu warga, es, bersama 16 warga lainnya, mengaku telah menyerahkan berkas lengkap dan uang kepada ud pada 2018. mereka berharap sertifikat bisa segera diterbitkan. tapi hingga kini, bayangan sertifikat pun tak pernah muncul.
“sudah tujuh tahun kami menunggu. dulu katanya tinggal menunggu cetak, tapi sampai sekarang tidak jelas. kalau ditanya, jawabannya selalu ‘masih proses’,” keluh es kepada radar lampung.
ternyata, warga baru tahu belakangan bahwa ud bukan pegawai tetap bpn, melainkan honorer. sejak itu, ud menghilang tanpa kabar.
kepala kantor atr/bpn lampung selatan, rizal rasyuddin, beberapa waktu lalu membenarkan bahwa ud adalah pegawai tidak tetap di bpn lamsel.
“saya selaku kepala kantor minta maaf atas nama kantor pertanahan. ini menjadi koreksi buat kami, semoga ke depan pengaduan masyarakat bisa dilayani cepat dan komunikasi tidak terputus,” ujar rizal.
ia mengaku telah memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari kepala desa, kelompok masyarakat (pokmas), hingga warga yang mengajukan sertifikat lewat program ptsl 2018 untuk melakukan identifikasi ulang.
menurut rizal, pihaknya butuh waktu satu minggu untuk mengumpulkan data-data lama dan mencari dokumen yang hilang.
“kami akan evaluasi semua berkas. semangatnya, semua warga yang terdampak akan kami bantu selesaikan,” ujarnya.
bukan hanya es, belasan pemohon lain di desa sidoasri juga menjadi korban dari sistem pelayanan di bpn lamsel. mereka sama-sama menunggu sertifikat yang tak kunjung terbit, padahal sudah menyerahkan semua dokumen sesuai prosedur.
rizal pun mengakui, kasus ini bukan hanya satu-dua orang. “yang kami selesaikan bukan hanya satu pemohon, tapi semuanya," katanya.
meski rizal enggan menyebut adanya pelanggaran di internal bpn, pernyataannya justru menguatkan dugaan adanya celah yang memungkinkan praktik calo tumbuh di balik meja birokrasi.
“sampai saat ini saya belum melihat keterlibatan pegawai tetap kami. nama yang disebut itu bukan asn,” katanya.
namun, ketua lsm pro rakyat, aqrobin am menilai, justru di situlah persoalannya, minimnya pengawasan dan lemahnya sistem internal bpn membuat para oknum bisa bergerak bebas.
“status honorer atau bukan, masyarakat tetap melihat mereka sebagai perpanjangan tangan institusi negara,” katanya.
aqrobin am menjelaskan, kasus ini menunjukkan bahwa bpn lampung selatan belum menjalankan reformasi birokrasi secara serius.
“kasus seperti ini bukan baru. banyak warga dirugikan, uang hilang, sertifikat tak jadi. bpn ini harus disapu bersih dari oknum-oknum calo,” tegasnya.
menurutnya, program ptsl sejatinya lahir untuk memberantas mafia tanah dan memudahkan rakyat kecil mendapatkan kepastian hukum. tapi di lampung selatan, justru program inilah yang dijadikan pintu masuk oleh oknum nakal untuk mengeruk keuntungan pribadi.
"jika bpn benar-benar ingin memulihkan citra, bukan sekadar evaluasi yang dibutuhkan, melainkan langkah hukum yang tegas, baik terhadap calo, maupun aparat yang membiarkan mereka beroperasi," ucapnya. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 11 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan