Utang Rp1 Triliun untuk Bangun 100 Km

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 09 Nov 2025 - 21:05

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal-FOTO ADPIM -

Mirza menyebut, tahun depan seluruh pemerintah daerah di Lampung, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan mengarahkan anggaran utamanya untuk sektor infrastruktur jalan.

“Semua anggaran di 15 kabupaten/kota dan di provinsi diarahkan untuk membangun jalan. Harapannya, ketika keuangan membaik nanti, jalan yang kita bangun sekarang bisa bertahan hingga 20 tahun ke depan,” jelasnya.

Menurutnya, strategi ini penting agar Lampung memiliki jaringan jalan dengan kualitas yang kuat dan tahan lama. Sebab jika kualitas jalan buruk, biaya perawatan akan terus membebani APBD.

“Kalau sekali dibuat bagus, 20 tahun ke depan tidak perlu diperbaiki lagi. Tapi kalau asal-asalan, baru beberapa tahun sudah rusak dan biayanya malah membengkak,” tegas Mirza.

Selain memaksimalkan dana APBD, Pemprov Lampung juga mengandalkan program-program pembangunan dari pemerintah pusat.

Namun, Mirza mengakui, untuk memperoleh dukungan anggaran pusat, persaingan antar daerah sangat ketat.

“Bupati di Lampung bersaing dengan 550 bupati lain di Indonesia untuk mendapatkan program dari kementerian. Begitu juga kami di provinsi, bersaing dengan 38 gubernur lainnya supaya Lampung dapat program jalan dari pusat,” paparnya.

Mirza juga memaparkan, panjang jalan provinsi mencapai 1.695,47 kilometer dengan tingkat kemantapan 78,08 persen pada tahun 2024. Jalan-jalan tersebut terbagi dalam 98 ruas atau 16 koridor utama. Target dalam RPJMD jalan mantap provinsi tahun 2030 sekitar 94 persen.

Sementara itu, jalan nasional di Lampung memiliki panjang 1.298,41 kilometer dengan kemantapan 93,76 persen, terdiri dari jalur lintas timur, lintas tengah, lintas barat, dan feeder (penghubung).

Adapun jalan kabupaten/kota mencapai 12.146,77 kilometer dengan tingkat kemantapan 48,53 persen, dan jalan desa mencapai 4.682,36 kilometer dengan kemantapan hanya 30,21 persen.

Untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi, estimasi dibutuhkan total anggaran sebesar Rp4,859 triliun.

Rinciannya meliputi, rekonstruksi jalan sepanjang 286,409 km dengan anggaran Rp3,576 triliun; rehabilitasi jalan sepanjang 75,581 km dengan anggaran Rp453,48 miliar; pemeliharaan berkala sepanjang 354,124 km dengan anggaran Rp584,298 miliar; dan pemeliharaan rutin sepanjang 979,667 km dengan anggaran Rp244,917 miliar.

Mirza berharap, dengan fokus anggaran pada pembangunan jalan, konektivitas wilayah di Lampung dapat meningkat signifikan.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, menekan biaya transportasi, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan jalan di Lampung ini benar-benar kuat dan tahan lama, karena infrastruktur jalan adalah tulang punggung ekonomi daerah,” tutupnya. (pip/c1/yud)

utang rp1 triliun untuk bangun 100 km                            bandarlampung – gubernur lampung rahmat mirzani djausal memaparkan kondisi keuangan pemerintah provinsi (pemprov) lampung yang tengah mengalami tekanan fiskal cukup berat. 
mirza –sapaan akrabnya– menjelaskan pada tahun anggaran 2026, pemprov lampung akan memfokuskan seluruh kemampuan apbd untuk membangun infrastruktur jalan.
’’kalau di apbd kita benar-benar lagi krisis. ini saya ceritakan apa adanya. bukan hanya pemprov, tapi seluruh kabupaten dan kota juga mengalami hal yang sama tahun depan,” ungkap mirza.
menurutnya, karena keterbatasan fiskal yang sangat ketat, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan banyak program seperti tahun-tahun sebelumnya.
baca juga:pmk redenominasi rupiah rp1.000 jadi rp1 diterbitkan
fokus utama pada 2026 adalah memperbaiki kualitas jalan provinsi agar bisa menopang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“jadi kami itu hanya bisa bangun jalan. tidak ada program apapun. tahun depan kami akan mencoba menghutang rp1 triliun untuk membangun jalan rigit beton sepanjang kurang lebih 100 kilometer,” jelasnya.
mirza menegaskan, pembangunan tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas strategis yang mendukung distribusi komoditas dan sektor usaha masyarakat.
“jalan itu akan kami prioritaskan dekat dengan tempat usaha bapak-ibu sekalian, karena jalan provinsi ini penting untuk kelancaran komoditas,” ujarnya.
namun, mirza juga mengingatkan bahwa setelah tahun 2026, pemprov lampung tidak akan lagi memiliki kemampuan fiskal untuk melakukan pembangunan besar-besaran.
“setelah tahun depan, di 2027 kami tidak bisa lagi bangun jalan. hanya bisa melakukan perawatan saja. di dinas-dinas lain pun hampir tidak ada kegiatan. keuangan kita belum akan stabil sampai 2028 atau 2029,” bebernya.
ia mengungkapkan, kondisi keuangan di tingkat kabupaten/kota bahkan lebih berat dibandingkan provinsi. 
banyak pemerintah daerah yang sudah mulai melakukan efisiensi besar-besaran agar pemerintahan tetap berjalan.
“di beberapa kabupaten, banyak yang sudah memotong gaji dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai supaya bisa tetap operasional, bayar listrik, perjalanan dinas, dan biaya rutin lainnya,” ujarnya.
mirza menyebut, tahun depan seluruh pemerintah daerah di lampung, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan mengarahkan anggaran utamanya untuk sektor infrastruktur jalan.
“semua anggaran di 15 kabupaten/kota dan di provinsi diarahkan untuk membangun jalan. harapannya, ketika keuangan membaik nanti, jalan yang kita bangun sekarang bisa bertahan hingga 20 tahun ke depan,” jelasnya.
menurutnya, strategi ini penting agar lampung memiliki jaringan jalan dengan kualitas yang kuat dan tahan lama. sebab jika kualitas jalan buruk, biaya perawatan akan terus membebani apbd.
“kalau sekali dibuat bagus, 20 tahun ke depan tidak perlu diperbaiki lagi. tapi kalau asal-asalan, baru beberapa tahun sudah rusak dan biayanya malah membengkak,” tegas mirza.
selain memaksimalkan dana apbd, pemprov lampung juga mengandalkan program-program pembangunan dari pemerintah pusat. 
namun, mirza mengakui, untuk memperoleh dukungan anggaran pusat, persaingan antar daerah sangat ketat.
“bupati di lampung bersaing dengan 550 bupati lain di indonesia untuk mendapatkan program dari kementerian. begitu juga kami di provinsi, bersaing dengan 38 gubernur lainnya supaya lampung dapat program jalan dari pusat,” paparnya.
mirza juga memaparkan, panjang jalan provinsi mencapai 1.695,47 kilometer dengan tingkat kemantapan 78,08 persen pada tahun 2024. jalan-jalan tersebut terbagi dalam 98 ruas atau 16 koridor utama. target dalam rpjmd jalan mantap provinsi tahun 2030 sekitar 94 persen.
sementara itu, jalan nasional di lampung memiliki panjang 1.298,41 kilometer dengan kemantapan 93,76 persen, terdiri dari jalur lintas timur, lintas tengah, lintas barat, dan feeder (penghubung).
adapun jalan kabupaten/kota mencapai 12.146,77 kilometer dengan tingkat kemantapan 48,53 persen, dan jalan desa mencapai 4.682,36 kilometer dengan kemantapan hanya 30,21 persen.
untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi, estimasi dibutuhkan total anggaran sebesar rp4,859 triliun.
rinciannya meliputi, rekonstruksi jalan sepanjang 286,409 km dengan anggaran rp3,576 triliun; rehabilitasi jalan sepanjang 75,581 km dengan anggaran rp453,48 miliar; pemeliharaan berkala sepanjang 354,124 km dengan anggaran rp584,298 miliar; dan pemeliharaan rutin sepanjang 979,667 km dengan anggaran rp244,917 miliar.
mirza berharap, dengan fokus anggaran pada pembangunan jalan, konektivitas wilayah di lampung dapat meningkat signifikan. 
langkah ini juga diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, menekan biaya transportasi, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“kami ingin memastikan jalan di lampung ini benar-benar kuat dan tahan lama, karena infrastruktur jalan adalah tulang punggung ekonomi daerah,” tutupnya. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan