Utang Rp1 Triliun untuk Bangun 100 Km

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang tengah mengalami tekanan fiskal cukup berat. 

Mirza –sapaan akrabnya– menjelaskan pada tahun anggaran 2026, Pemprov Lampung akan memfokuskan seluruh kemampuan APBD untuk membangun infrastruktur jalan.

’’Kalau di APBD kita benar-benar lagi krisis. Ini saya ceritakan apa adanya. Bukan hanya Pemprov, tapi seluruh kabupaten dan kota juga mengalami hal yang sama tahun depan,” ungkap Mirza.

Menurutnya, karena keterbatasan fiskal yang sangat ketat, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan banyak program seperti tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA:PMK Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Diterbitkan

Fokus utama pada 2026 adalah memperbaiki kualitas jalan provinsi agar bisa menopang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Jadi kami itu hanya bisa bangun jalan. Tidak ada program apapun. Tahun depan kami akan mencoba menghutang Rp1 triliun untuk membangun jalan rigit beton sepanjang kurang lebih 100 kilometer,” jelasnya.

Mirza menegaskan, pembangunan tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas strategis yang mendukung distribusi komoditas dan sektor usaha masyarakat.

“Jalan itu akan kami prioritaskan dekat dengan tempat usaha bapak-ibu sekalian, karena jalan provinsi ini penting untuk kelancaran komoditas,” ujarnya.

Namun, Mirza juga mengingatkan bahwa setelah tahun 2026, Pemprov Lampung tidak akan lagi memiliki kemampuan fiskal untuk melakukan pembangunan besar-besaran.

“Setelah tahun depan, di 2027 kami tidak bisa lagi bangun jalan. Hanya bisa melakukan perawatan saja. Di dinas-dinas lain pun hampir tidak ada kegiatan. Keuangan kita belum akan stabil sampai 2028 atau 2029,” bebernya.

Ia mengungkapkan, kondisi keuangan di tingkat kabupaten/kota bahkan lebih berat dibandingkan provinsi. 

Banyak pemerintah daerah yang sudah mulai melakukan efisiensi besar-besaran agar pemerintahan tetap berjalan.

“Di beberapa kabupaten, banyak yang sudah memotong gaji dan tunjangan kinerja (Tukin) pegawai supaya bisa tetap operasional, bayar listrik, perjalanan dinas, dan biaya rutin lainnya,” ujarnya.