Ternyata, Ada Oknum Calo di BPN Lamsel

Reporter: Handika |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 09 Nov 2025 - 21:04

Radar Lampung Baca Koran--

LAMPUNGSELATAN — Praktik percaloan ternyata mencuat di tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan.

Kasus mangkraknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama tujuh tahun di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, kini menguak dugaan keterlibatan oknum calo berseragam dengan janji pengurusan sertifikat.

Oknum berinisial UD, yang disebut-sebut hanya pegawai honorer di Kantor Pertanahan Lampung Selatan, diduga kuat menjadi perantara antara warga dan BPN.

Dengan alibi membantu mengurus berkas, UD meminta uang dari warga hingga Rp600 ribu per orang. Kini, sertifikat tak kunjung keluar.

Bahkan, program PTSL yang semestinya membantu masyarakat kecil mendapatkan legalitas tanah secara gratis dan transparan, justru berubah menjadi ladang permainan oknum tak bertanggung jawab.

Salah satu warga, ES, bersama 16 warga lainnya, mengaku telah menyerahkan berkas lengkap dan uang kepada UD pada 2018. Mereka berharap sertifikat bisa segera diterbitkan. Tapi hingga kini, bayangan sertifikat pun tak pernah muncul.

“Sudah tujuh tahun kami menunggu. Dulu katanya tinggal menunggu cetak, tapi sampai sekarang tidak jelas. Kalau ditanya, jawabannya selalu ‘masih proses’,” keluh ES kepada Radar Lampung.

Ternyata, warga baru tahu belakangan bahwa UD bukan pegawai tetap BPN, melainkan honorer. Sejak itu, UD menghilang tanpa kabar.

Kepala Kantor ATR/BPN Lampung Selatan, Rizal Rasyuddin, beberapa waktu lalu membenarkan bahwa UD adalah Pegawai Tidak Tetap di BPN Lamsel.

“Saya selaku kepala kantor minta maaf atas nama Kantor Pertanahan. Ini menjadi koreksi buat kami, semoga ke depan pengaduan masyarakat bisa dilayani cepat dan komunikasi tidak terputus,” ujar Rizal.

Ia mengaku telah memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari kepala desa, kelompok masyarakat (Pokmas), hingga warga yang mengajukan sertifikat lewat program PTSL 2018 untuk melakukan identifikasi ulang.

Menurut Rizal, pihaknya butuh waktu satu minggu untuk mengumpulkan data-data lama dan mencari dokumen yang hilang.

ternyata, ada oknum calo di bpn lamsel                            lampungselatan — praktik percaloan ternyata mencuat di tubuh badan pertanahan nasional (bpn) lampung selatan.
kasus mangkraknya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) selama tujuh tahun di desa sidoasri, kecamatan candipuro, kini menguak dugaan keterlibatan oknum calo berseragam dengan janji pengurusan sertifikat.
oknum berinisial ud, yang disebut-sebut hanya pegawai honorer di kantor pertanahan lampung selatan, diduga kuat menjadi perantara antara warga dan bpn.
dengan alibi membantu mengurus berkas, ud meminta uang dari warga hingga rp600 ribu per orang. kini, sertifikat tak kunjung keluar.
baca juga:tujuh tahun tak kunjung terbit, kepala bpn lampung selatan akui teledor
bahkan, program ptsl yang semestinya membantu masyarakat kecil mendapatkan legalitas tanah secara gratis dan transparan, justru berubah menjadi ladang permainan oknum tak bertanggung jawab.
salah satu warga, es, bersama 16 warga lainnya, mengaku telah menyerahkan berkas lengkap dan uang kepada ud pada 2018. mereka berharap sertifikat bisa segera diterbitkan. tapi hingga kini, bayangan sertifikat pun tak pernah muncul.
“sudah tujuh tahun kami menunggu. dulu katanya tinggal menunggu cetak, tapi sampai sekarang tidak jelas. kalau ditanya, jawabannya selalu ‘masih proses’,” keluh es kepada radar lampung.
ternyata, warga baru tahu belakangan bahwa ud bukan pegawai tetap bpn, melainkan honorer. sejak itu, ud menghilang tanpa kabar.
baca juga:permohonan sertifikat ptsl mandek 7 tahun, kepala bpn lamsel minta maaf
kepala kantor atr/bpn lampung selatan, rizal rasyuddin, beberapa waktu lalu membenarkan bahwa ud adalah pegawai tidak tetap di bpn lamsel.
“saya selaku kepala kantor minta maaf atas nama kantor pertanahan. ini menjadi koreksi buat kami, semoga ke depan pengaduan masyarakat bisa dilayani cepat dan komunikasi tidak terputus,” ujar rizal.
ia mengaku telah memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari kepala desa, kelompok masyarakat (pokmas), hingga warga yang mengajukan sertifikat lewat program ptsl 2018 untuk melakukan identifikasi ulang.
menurut rizal, pihaknya butuh waktu satu minggu untuk mengumpulkan data-data lama dan mencari dokumen yang hilang.
baca juga:lsm pro rakyat soroti mandeknya sertifikat ptsl di bpn lampung selatan selama 7 tahun
“kami akan evaluasi semua berkas. semangatnya, semua warga yang terdampak akan kami bantu selesaikan,” ujarnya.
bukan hanya es, belasan pemohon lain di desa sidoasri juga menjadi korban dari sistem pelayanan di bpn lamsel. mereka sama-sama menunggu sertifikat yang tak kunjung terbit, padahal sudah menyerahkan semua dokumen sesuai prosedur.
rizal pun mengakui, kasus ini bukan hanya satu-dua orang. “yang kami selesaikan bukan hanya satu pemohon, tapi semuanya," katanya.
meski rizal enggan menyebut adanya pelanggaran di internal bpn, pernyataannya justru menguatkan dugaan adanya celah yang memungkinkan praktik calo tumbuh di balik meja birokrasi.
baca juga:abai, bpn lampung selatan buat dewan provinsi gerah!
“sampai saat ini saya belum melihat keterlibatan pegawai tetap kami. nama yang disebut itu bukan asn,” katanya.
namun, ketua lsm pro rakyat, aqrobin am menilai, justru di situlah persoalannya, minimnya pengawasan dan lemahnya sistem internal bpn membuat para oknum bisa bergerak bebas.
“status honorer atau bukan, masyarakat tetap melihat mereka sebagai perpanjangan tangan institusi negara,” katanya.
aqrobin am menjelaskan, kasus ini menunjukkan bahwa bpn lampung selatan belum menjalankan reformasi birokrasi secara serius.
baca juga:warga protes, mangkrak 7 tahun program ptsl bpn lamsel tak beres
“kasus seperti ini bukan baru. banyak warga dirugikan, uang hilang, sertifikat tak jadi. bpn ini harus disapu bersih dari oknum-oknum calo,” tegasnya.
menurutnya, program ptsl sejatinya lahir untuk memberantas mafia tanah dan memudahkan rakyat kecil mendapatkan kepastian hukum. tapi di lampung selatan, justru program inilah yang dijadikan pintu masuk oleh oknum nakal untuk mengeruk keuntungan pribadi.
"jika bpn benar-benar ingin memulihkan citra, bukan sekadar evaluasi yang dibutuhkan, melainkan langkah hukum yang tegas, baik terhadap calo, maupun aparat yang membiarkan mereka beroperasi," ucapnya. 
beberapa waktu lalu, kejaksaan tinggi (kejati) lampung melimpahkan perkara korupsi lahan negara senilai rp.54.445.547.000 dengan tersangka lkm, mantan kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan ke kejaksaan negeri (kejari) lampung selatan (lamsel), senin (20/10/2025).
baca juga:kejari lamsel terima pelimpahan perkara korupsi lahan kemenag dari kejati lampung
kasi intelijen kejari lamsel, volanda azis shaleh menerangkan, kejari setempat telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan tahap ii atas berkas perkara limpahan dari tim penyidik kejati lampung.
"dalam perkara tindak pidana korupsi penerbitan hak atas tanah diatas lahan milik negara (kementerian agama), yang terletak di desa pemanggilan, kecamatan natar," beber kasi intelijen, melalui keterangan tertulis.
dalam kegiatan itu, turut dilimpahkan para tersangka yakni inisial lkm selaku mantan kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan, tdw sebagai ppat, dan tss sebagai wirasawasta.
modus operandi yang dilakukan tersangka, yakni lkm memanfaatkan jabatannya memerintahkan staf dan pegawai lainnya untuk menerbitkan sertifikat hak milik (shm) diatas lahan yang miliki oleh kementerian agama berdasarkan shp nomor: 12/nt/1982.
baca juga:permohonan sertifikat ptsl mandek 7 tahun, anggota dprd lamsel dorong warga lapor polisi
"padahal diketahui atau patut diduga bahwa bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh af dan tersangka tss adalah palsu," sambung volan.
bukannya mencegah atau menolak penerbitan shm, lkm malah menerbitkan shm tersebut padahal lahan tersebut masih tercatat dan belum pernah dilakukan pencabutan sebagai aset milik kementerian agama.
selanjutnya, tersangka tss sebagai ppat di kabupaten lampung selatan, mengetahui data yang diberikan oleh para pihak yang mengajukan permohonan penerbitan akta tanah tidak benar atau palsu.
"tss bukannya menolak tetapi malah ikut andil agar permohonan yang diajukan tersebut dapat diterbitkan shm oleh kantor pertanahan kabupaten lampung selatan, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, atas perbuatan para tersangka," jelas volan.
baca juga:akademisi nilai bpn lamsel tak jalankan undang-undang
akibat perbuatan culas para tersangka dan berdasarkan penghitungan kerugian negara dari kantor perwakilan bpkp provinsi lampung, negara mengalami kerugian sebesar rp.54.445.547.000.
volan merinci, para tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1.
subsidiair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
pelanggaran pasal diatas, para tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit rp200 juta dan paling banyak rp1 miliar.
"selanjutnya, 2 tersangka ditahan di rumah tahanan negara kelas i bandar lampung dan 1 tersangka ditahan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kelas ii a bandar lampung selama 20 hari terhitung tanggal 20 oktober 2025 hingga 8 november 2025," tandas kasi intelijen. (hdk/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan