Kemandirian Fiskal Daerah Diuji, Pemda Lampung Diminta Genjot PAD Hadapi Penyesuaian TKD 2026

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 02 Nov 2025 - 20:54

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG – Pemerintah daerah di Lampung didorong memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dorongan ini menyusul rencana pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemotongan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026.

Langkah tersebut menjadi sinyal agar daerah tak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang belanja dan pembangunan. Kebijakan pengetatan fiskal nasional yang akan diberlakukan tahun depan diperkirakan memengaruhi komposisi pendapatan sebagian besar daerah, terutama yang selama ini mengandalkan lebih dari 80 persen pendapatan dari TKD.

Kondisi itu menuntut pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera memperkuat basis PAD melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, serta pengembangan sektor ekonomi lokal.

Berdasarkan data APBN KiTA Regional Lampung per 30 September 2025, hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro yang memiliki komposisi PAD lebih kuat dibanding kabupaten lain.

Pemprov Lampung mencatatkan PAD sebesar Rp2,18 triliun dengan TKD Rp1,85 triliun. Rasio PAD terhadap pendapatan mencapai 54 persen, sedangkan TKD 46 persen. Artinya, lebih dari separuh pendapatan daerah bersumber dari potensi ekonomi lokal.

Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi dalam tingkat kemandirian fiskal, dengan PAD Rp665,81 miliar dan TKD Rp507,33 miliar (rasio PAD 55 persen). Kota Metro berada di urutan berikutnya dengan PAD Rp190,02 miliar dan TKD Rp286,40 miliar (rasio PAD 40 persen).

Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan mencatat PAD Rp305,96 miliar dan TKD Rp1,34 triliun (PAD 18 persen), disusul Lampung Tengah Rp201,86 miliar dan TKD Rp1,43 triliun (PAD 12 persen). Kabupaten Pringsewu dan Mesuji juga berada pada level menengah dengan rasio PAD 12 persen.

Sebaliknya, beberapa kabupaten masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap TKD. Lampung Barat memiliki PAD Rp68,43 miliar dan TKD Rp653,47 miliar (PAD 9 persen), Tulang Bawang Rp83,23 miliar dan TKD Rp810,72 miliar (PAD 9 persen), serta Pesawaran Rp80,50 miliar dan TKD Rp770,98 miliar (PAD 9 persen).

kemandirian fiskal daerah diuji, pemda lampung diminta genjot pad hadapi penyesuaian tkd 2026                            bandarlampung – pemerintah daerah di lampung didorong memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (pad). dorongan ini menyusul rencana pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemotongan alokasi transfer ke daerah (tkd) pada tahun 2026.
langkah tersebut menjadi sinyal agar daerah tak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang belanja dan pembangunan. kebijakan pengetatan fiskal nasional yang akan diberlakukan tahun depan diperkirakan memengaruhi komposisi pendapatan sebagian besar daerah, terutama yang selama ini mengandalkan lebih dari 80 persen pendapatan dari tkd.
 
kondisi itu menuntut pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera memperkuat basis pad melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, serta pengembangan sektor ekonomi lokal.
 
berdasarkan data apbn kita regional lampung per 30 september 2025, hanya pemerintah provinsi (pemprov) lampung, kota bandar lampung, dan kota metro yang memiliki komposisi pad lebih kuat dibanding kabupaten lain.
 
pemprov lampung mencatatkan pad sebesar rp2,18 triliun dengan tkd rp1,85 triliun. rasio pad terhadap pendapatan mencapai 54 persen, sedangkan tkd 46 persen. artinya, lebih dari separuh pendapatan daerah bersumber dari potensi ekonomi lokal.
 
kota bandar lampung menempati posisi tertinggi dalam tingkat kemandirian fiskal, dengan pad rp665,81 miliar dan tkd rp507,33 miliar (rasio pad 55 persen). kota metro berada di urutan berikutnya dengan pad rp190,02 miliar dan tkd rp286,40 miliar (rasio pad 40 persen).
 
sementara itu, kabupaten lampung selatan mencatat pad rp305,96 miliar dan tkd rp1,34 triliun (pad 18 persen), disusul lampung tengah rp201,86 miliar dan tkd rp1,43 triliun (pad 12 persen). kabupaten pringsewu dan mesuji juga berada pada level menengah dengan rasio pad 12 persen.
 
sebaliknya, beberapa kabupaten masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap tkd. lampung barat memiliki pad rp68,43 miliar dan tkd rp653,47 miliar (pad 9 persen), tulang bawang rp83,23 miliar dan tkd rp810,72 miliar (pad 9 persen), serta pesawaran rp80,50 miliar dan tkd rp770,98 miliar (pad 9 persen).
 
kabupaten pesisir barat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terendah, hanya mencatat pad rp15,18 miliar dengan tkd mencapai rp418,89 miliar. rasio pad terhadap pendapatan hanya 3 persen.
 
secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah di provinsi lampung masih didominasi oleh dana transfer pusat. berdasarkan pagu tahun 2025, tkd memberikan kontribusi sebesar 70,46 persen terhadap total pendapatan daerah.
 
sementara pad baru berkontribusi sekitar 24,39 persen, disusul transfer antar daerah 4,78 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (llpd) 0,37 persen.
 
kementerian keuangan pun mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan pad di tengah tantangan efisiensi anggaran dan rencana penyesuaian tkd tahun 2026.
 
kepala kanwil direktorat jenderal pajak (djp) bengkulu dan lampung sekaligus kepala perwakilan kemenkeu provinsi lampung, retno sri sulistyani, menjelaskan bahwa arah kebijakan fiskal nasional kini difokuskan tidak hanya menjaga stabilitas keuangan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor riil dan investasi.
 
“di tengah tantangan saat ini, kebijakan fiskal harus bisa berperan mengatur keuangan negara sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan sektor riil. pemerintah terus berupaya menyalurkan saldo anggaran untuk mendorong perekonomian,” ujarnya.
 
retno menambahkan, tantangan ke depan bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik di tengah pengetatan fiskal nasional.
 
“banyak program strategis membutuhkan pendanaan besar. karena itu, apbn harus dijaga keseimbangannya dengan memperkuat penerimaan negara, baik dari pajak maupun pnbp,” jelasnya.
 
ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kemenkeu dan pemda dalam memperkuat kapasitas fiskal.
 
“kami mendorong agar fiskal daerah meningkat, karena masih banyak daerah dengan pad kecil. diperlukan sinergi lintas instansi agar peningkatan pendapatan daerah bisa lebih efektif,” kata retno.
 
kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi lampung, purwadhi adhiputranto, menilai tingkat kemandirian fiskal di lampung masih perlu diperkuat, terutama di tingkat kabupaten.
 
“kalau kita lihat data, pemprov lampung punya rasio pad cukup tinggi, 54 persen, sedangkan kota bandar lampung 55 persen. namun sebagian besar kabupaten masih sangat bergantung pada tkd,” ujarnya.
 
berdasarkan perhitungan agregat djpb, sekitar 70 persen pendapatan daerah di lampung masih bersumber dari dana transfer pusat.
 
“meskipun pemprov dan kota bandar lampung sudah cukup kuat, kalau kabupaten lain belum berdaya, maka secara keseluruhan tingkat kemandirian fiskal masih rendah,” tegasnya. (pip/c1/abd)

Tag

# #lampung #pad #tkd #kemenkeu #ekonomidaerah #pemprovlampung #fiskal

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 3 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan