LPG 3 Kg Jadi Tameng Daya Beli Masyarakat

BANDARLAMPUNG – Pemerintah dinilai konsisten menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan mempertahankan harga LPG 3 kilogram di level Rp12.700 sejak 2007. Kebijakan ini menjadi langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga kecil di tengah fluktuasi harga energi global.

 

Ekonom Universitas Lampung Dr. Tiara Nirmala mengatakan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga LPG 3 kilogram selama 18 tahun terakhir merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan matang terhadap kemampuan ekonomi rakyat.

 

’’Pemerintah masih mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena gas ini termasuk kebutuhan pokok, pemerintah berhati-hati agar perubahan skema subsidi tidak menurunkan daya beli masyarakat,” ujar Tiara dalam diskusi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi di Bandarlampung, Kamis (23/10).

 

Tiara menjelaskan, gas LPG 3 kilogram sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, terutama di pedesaan. Jika harganya disesuaikan langsung dengan mekanisme pasar, tekanan terhadap daya beli akan meningkat dan berpotensi mendorong inflasi rumah tangga.

 

’’Subsidi BBM sudah berubah, mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga minyak dunia naik, kita menyesuaikan dari Rp7.500 menjadi Rp10.000. Subsidi tetap ada, tapi disesuaikan dengan kondisi global. Nah, kalau LPG langsung ke harga pasar, masyarakat menengah ke bawah bisa terdampak dan daya belinya turun,” jelas Tiara.

 

Meski begitu, Tiara menilai kebijakan subsidi LPG 3 kilogram masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran. ’’Pemerintah kini tengah menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal agar penyaluran subsidi lebih tepat dan akurat,’’ ungkapnya.

 

Sementara pakar energi Institut Teknologi Sumatera (Itera), Rishal Asri, menilai kebijakan harga tetap LPG 3 kilogram merupakan langkah yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini. Skema harga tetap (fixed price), menurutnya, memberikan pemerataan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, meski memiliki konsekuensi fiskal bagi negara.