LPG 3 Kg Jadi Tameng Daya Beli Masyarakat

lpg 3 kg jadi tameng daya beli masyarakat bandarlampung – pemerintah dinilai konsisten menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan mempertahankan harga lpg 3 kilogram di level rp12.700 sejak 2007. kebijakan ini menjadi langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga kecil di tengah fluktuasi harga energi global.   ekonom universitas lampung dr. tiara nirmala mengatakan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga lpg 3 kilogram selama 18 tahun terakhir merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil. menurutnya, kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan matang terhadap kemampuan ekonomi rakyat.   ’’pemerintah masih mempertimbangkan daya beli masyarakat. karena gas ini termasuk kebutuhan pokok, pemerintah berhati-hati agar perubahan skema subsidi tidak menurunkan daya beli masyarakat,” ujar tiara dalam diskusi satu tahun pemerintahan prabowo–gibran: dari sudut pandang energi di bandarlampung, kamis (23/10).   tiara menjelaskan, gas lpg 3 kilogram sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, terutama di pedesaan. jika harganya disesuaikan langsung dengan mekanisme pasar, tekanan terhadap daya beli akan meningkat dan berpotensi mendorong inflasi rumah tangga.   ’’subsidi bbm sudah berubah, mengikuti mekanisme pasar. kalau harga minyak dunia naik, kita menyesuaikan dari rp7.500 menjadi rp10.000. subsidi tetap ada, tapi disesuaikan dengan kondisi global. nah, kalau lpg langsung ke harga pasar, masyarakat menengah ke bawah bisa terdampak dan daya belinya turun,” jelas tiara.   meski begitu, tiara menilai kebijakan subsidi lpg 3 kilogram masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran. ’’pemerintah kini tengah menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal agar penyaluran subsidi lebih tepat dan akurat,’’ ungkapnya.   sementara pakar energi institut teknologi sumatera (itera), rishal asri, menilai kebijakan harga tetap lpg 3 kilogram merupakan langkah yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini. skema harga tetap (fixed price), menurutnya, memberikan pemerataan bagi seluruh masyarakat di indonesia, meski memiliki konsekuensi fiskal bagi negara.   ’’kalau harganya fixed, memang ada pemerataan untuk seluruh indonesia. tapi kalau langsung mengikuti pasar, masyarakat bawah yang paling terdampak. jadi dalam jangka pendek, harga tetap lebih aman,” kata rishal.   rishal menambahkan, pemerintah juga perlu memperbaiki efisiensi sistem distribusi agar masyarakat benar-benar bisa membeli lpg sesuai harga eceran tertinggi (het). menurutnya, perbedaan harga di lapangan sering disebabkan oleh rantai distribusi yang panjang dan belum optimalnya sistem data penerima subsidi.   rishal juga menilai penerapan sistem digital berbasis qr code dapat menjadi solusi jangka panjang agar penyaluran lpg 3 kilogram lebih transparan dan tepat sasaran. ’’qr code bisa jadi solusi yang diadaptasi ke depan. dengan begitu, subsidi lpg 3 kilogram bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan semua transaksi tercatat,” ungkapnya. (rls/ega/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•