BGN Dorong Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola SPPG di Lampung

bgn dorong peningkatan kualitas dan tata kelola sppg di lampung bandarlampung - badan gizi nasional (bgn) mempercepat pemenuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di berbagai daerah, termasuk di provinsi lampung. tahun ini bgn menargetkan peningkatan bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari aspek kualitas layanan dan tata kelola yang transparan.   hal itu disampaikan kasubbag tu kantor pemenuhan pelayanan gizi (kppg) bgn fitra alfarizi saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota komite iii dpd ri ahmad bastian ke sppg beringinraya, kemiling, bandarlampung, selasa (21/10).   menurut fitra, salah satu strategi peningkatan mutu sppg adalah melalui pengklasifikasian dapur berdasarkan standar penilaian nasional.   ’’ada 12 poin penilaian dalam juknis yang menjadi dasar penentuan grade setiap sppg. jika semua terpenuhi, akan mendapat grade a, sementara pemenuhan 90 persen masuk grade b, dan 80 persen grade c,” jelas fitra.   fitra menambahkan, klasifikasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah penerima manfaat yang dapat dilayani setiap sppg. ’’jika sppg belum memenuhi kriteria maksimal, kuota penerima manfaat akan disesuaikan dengan grade-nya. bahkan, jika hasil evaluasi menunjukkan kondisi tidak layak, dapur bisa ditutup sementara untuk perbaikan,” ujarnya.   fitra menjelaskan, dari hasil pemantauan bgn pusat, provinsi lampung menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan sppg. saat ini, sekitar 66 persen dapur sppg telah berdiri, dan 50 persen di antaranya sudah beroperasi aktif. capaian ini menempatkan lampung sebagai salah satu provinsi dengan progres tertinggi secara nasional.   meski demikian, bgn tetap memperketat pengawasan mutu makanan. beberapa kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian serius.   ’’kami berkomitmen mewujudkan program makanan bergizi gratis (mbg) dengan target zero incident. setiap kasus langsung kami tindaklanjuti, dan dapur yang bermasalah akan ditutup sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh,” tegas fitra.   selain dari sisi pengawasan, peningkatan kualitas juga dilakukan melalui upgrading tenaga sppg dan ahli gizi, serta perbaikan infrastruktur dapur untuk memastikan anggaran terserap secara efektif dan akuntabel.   dalam kesempatan yang sama, ahmad bastian menilai pelaksanaan program mbg di lampung berjalan cukup baik. mulai dari perencanaan menu, pemenuhan gizi, hingga takaran makanan. ’’program ini sudah di jalur yang tepat, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait regulasi dan kejelasan status tenaga ahli gizi maupun akuntan,” ujarnya.   bastian juga mendukung penerapan sistem klasifikasi sppg berbasis grade. ’’dengan adanya klasifikasi, sppg akan lebih terpacu memenuhi standar. misalnya, jika luas dapur belum sesuai, maka grade-nya bisa diturunkan, dan itu berdampak langsung pada jumlah penerima manfaat. ini akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan,” ungkapnya.   sedangkan kepala sppg beringinraya krisnina maharani wijaya menyebut pihaknya melayani 10 sekolah dari jenjang tk hingga sma, termasuk satu pondok pesantren, dengan total 3.218 penerima manfaat.   sppg ini juga melayani slb dharma bhakti dharma pertiwi di jalan teuku cik ditiro, beringinraya. ’’untuk siswa slb, kami menerapkan aturan khusus terkait jenis makanan. salah satunya, kami tidak menyajikan makanan berbahan dasar tepung atau yang mengandung gluten,” jelas krisnina.   guna menjaga keamanan pangan, kata krisnina, dapur sppg menerapkan sistem dua kali proses memasak setiap hari. ’’menu untuk tk dan smp dimasak mulai pukul satu dini hari, sedangkan untuk sma dimasak mulai pukul tujuh pagi,” katanya.   sementara herwan sda selaku mitra pengelola sppg menuturkan, sppg beringinraya mulai beroperasi sejak 16 september 2025 dan kini mempekerjakan sekitar 47 orang yang sebagian besar warga sekitar. ’’kehadiran sppg ini membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal. banyak ibu rumah tangga kini punya penghasilan tambahan,” ungkapnya.   melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat, keberadaan sppg diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan makanan bergizi gratis yang aman, berkualitas, dan berkeadilan untuk seluruh anak indonesia. (rls/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•