Akademisi Unila Minta Pemerintah Pastikan Distribusi Bio Solar di Lampung Lancar

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 21 Oct 2025 - 20:34

Prof. Marselina menilai kelangkaan bio solar bisa mengganggu distribusi hasil bumi dan menekan efisiensi ekonomi daerah.-FOTO IST -

BANDAR LAMPUNG – Akademisi Universitas Lampung (Unila) Prof. Marselina menyoroti rendahnya kuota tambahan yang diterima Provinsi Lampung terkait bio solar.

Dia menekankan pentingnya ketersediaan dan kelancaran distribusi bio solar di Provinsi Lampung.

Karenanya, Prof. Marselina mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama pihak terkait untuk aktiv melakukan komunikasi ke pusat.

Itu dilakukan memastikan pasokan bio solar terdistribusi merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Jangan sampai terjadi kelangkaan dan antrean bio solar di mana-mana. Pemprov Lampung harus turun langsung memastikan penyebarannya merata,” ujar Prof. Marselina kepada Radar Lampung, Selasa (21/10/2025).

Ia menyadari bahwa penetapan kuota bio solar merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam koordinasi dan komunikasi publik.

“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Saat Pak Gubernur bertemu Menteri atau Presiden, sampaikan hal ini. Meskipun kuota diatur pusat, pemda tetap harus berkoordinasi dan memberikan informasi ke masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi,” kata dia.

Prof. Marselina menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan bio solar di Lampung.

“Koordinasi yang baik dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat akan menghindarkan kita dari dampak ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.

Pasalnya, bahan bakar tersebut menjadi penopang utama sektor logistik dan distribusi hasil bumi di daerah ini.

Menurutnya, kelangkaan bio solar bisa berdampak serius terhadap efisiensi ekonomi, terutama di sektor transportasi dan pertanian.

“Penting sekali, karena sebagian besar moda transportasi untuk angkutan barang memakai solar. Lampung ini lumbung produksi, dan hasil bumi kita sebagian besar diangkut lewat darat menggunakan truk,” kata dia.

Ia menambahkan, kelangkaan bio solar tidak hanya memicu antrean panjang di SPBU, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pertanian.

akademisi unila minta pemerintah pastikan distribusi bio solar di lampung lancar                            bandar lampung – akademisi universitas lampung (unila) prof. marselina menyoroti rendahnya kuota tambahan yang diterima provinsi lampung terkait bio solar. 
dia menekankan pentingnya ketersediaan dan kelancaran distribusi bio solar di provinsi lampung. 
karenanya, prof. marselina mendorong pemerintah daerah dalam hal ini dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) bersama pihak terkait untuk aktiv melakukan komunikasi ke pusat. 
itu dilakukan memastikan pasokan bio solar terdistribusi merata di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu).
“jangan sampai terjadi kelangkaan dan antrean bio solar di mana-mana. pemprov lampung harus turun langsung memastikan penyebarannya merata,” ujar prof. marselina kepada radar lampung, selasa (21/10/2025).
.
ia menyadari bahwa penetapan kuota bio solar merupakan kewenangan pemerintah pusat. namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam koordinasi dan komunikasi publik.
“pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. saat pak gubernur bertemu menteri atau presiden, sampaikan hal ini. meskipun kuota diatur pusat, pemda tetap harus berkoordinasi dan memberikan informasi ke masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi,” kata dia.
prof. marselina menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan bio solar di lampung.
“koordinasi yang baik dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat akan menghindarkan kita dari dampak ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.
pasalnya, bahan bakar tersebut menjadi penopang utama sektor logistik dan distribusi hasil bumi di daerah ini.
menurutnya, kelangkaan bio solar bisa berdampak serius terhadap efisiensi ekonomi, terutama di sektor transportasi dan pertanian.
“penting sekali, karena sebagian besar moda transportasi untuk angkutan barang memakai solar. lampung ini lumbung produksi, dan hasil bumi kita sebagian besar diangkut lewat darat menggunakan truk,” kata dia. 
ia menambahkan, kelangkaan bio solar tidak hanya memicu antrean panjang di spbu, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pertanian.
“bayangkan, kalau truk harus antre berhari-hari, hasil bumi bisa rusak dan kualitasnya menurun. ini tentu merugikan petani dan pelaku usaha,” tegasnya. sebelumnya, – pemerintah provinsi (pemprov) lampung menerima kabar penambahan kuota bahan bakar minyak (bbm) jenis biosolar dari badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas). 
namun, jumlah tambahan yang disetujui jauh di bawah usulan yang diajukan dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi lampung. 
dari total usulan 70 ribu kiloliter (kl), pemprov lampung hanya mendapatkan tambahan 11.505 kl atau 1,47 persen dari kuota tahunan. artinya, antrean masih diperkirakan terjadi di lampung lantaran tambahan kuota sangat sedikit. 
keluhan datang dari zulkarnain (47), salah satu sopir yang melintas di spbu bypass, soekarno-hatta, bandarlampung. 
zul –sapaan akrabnya– menilai pemerintah seharusnya bisa memikirkan bagimana nasib rakyatnya. paling tidak memudahkan dengan menyediakan kuota bbm solar yang cukup. 
’’terutama sopir ini, paling tidak kita menambah waktu untuk antre. rugi waktu, makan, rokok, ya macam-macam lah kalau ngantre ini. bagaimana peran yang berwenang ini (dinas esdm, red). susah juga kita ini, capek. kalau memang bisa diperjuangkan juga,” ujarnya. 
kepala bidang migas dinas esdm lampung sopan sopian atiek menjelaskan bahwa bph migas telah menerbitkan surat keputusan (sk) kuota bbm triwulan iv tahun 2025.
“surat jawaban resmi dari bph migas memang belum kami terima, tetapi minggu lalu mereka sudah menerbitkan sk kuota triwulan empat. untuk lampung, alhamdulillah ada penambahan, meski tidak besar, hanya 11.505 kl atau naik 1,47 persen dari kuota tahunan,” ujar sopian saat ditemui di depan ruang sakai sambayan, senin (20/10/2025).
penambahan tersebut setara dengan 11,5 juta liter, jauh di bawah permohonan pemprov yang mencapai 70 ribu kl. “dari usulan kita itu, yang disetujui hanya 11,5 kl,” jelasnya.
kuota tambahan ini akan didistribusikan ke 14 kabupaten/kota di lampung melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu). namun, sopian menegaskan tidak semua wilayah akan mendapat tambahan karena akan ada penyesuaian berdasarkan stok dan kebutuhan di lapangan.
“beberapa spbu yang stoknya masih cukup akan dikurangi kuotanya, sementara yang kekurangan akan ditambah. jadi ada redistribusi agar lebih merata,” paparnya.
meski tambahan kuota jauh dari harapan, dinas esdm lampung akan berupaya agar ketersediaan bio solar tetap mencukupi hingga akhir tahun, terutama menghadapi lonjakan permintaan menjelang natal dan tahun baru (nataru).
“prediksi kami kebutuhan akan meningkat menjelang nataru. karena itu, kami akan terus memantau penyaluran agar tepat sasaran dan tidak ada penumpukan. kami juga mendorong pertamina agar segera menyalurkan tambahan dari bph migas,” kata sopian.
untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, pengawasan akan diperketat. jika sebelumnya dilakukan setiap bulan, ke depan pemantauan akan dilakukan setiap minggu.
“kami akan rutin koordinasi dengan pertamina dan memantau realisasi penyaluran, termasuk kondisi di lapangan. sekarang kami ingin per minggu, supaya lebih cepat mengantisipasi kendala,” ujarnya.
sopian berharap tambahan kuota ini bisa membantu mengurai antrean panjang di sejumlah spbu. “mudah-mudahan dengan tambahan ini, keluhan masyarakat bisa berkurang. tapi kalau masih kurang, tentu akan kami koordinasikan lagi dengan pusat,” pungkasnya. (pip/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 22 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan