BGN Ungkap Dugaan Pungli Calon Mitra MBG, Ribuan Usulan SPPG Dihapus

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 21 Oct 2025 - 20:19

BGN menegaskan bakal menindak tegas praktik pungli yang mencederai integritas program Makan Bergizi Gratis. FOTO DISWAY --

bgn ungkap dugaan pungli calon mitra mbg, ribuan usulan sppg dihapus                            jakarta – badan gizi nasional (bgn) mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menargetkan calon mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), yakni dapur utama pelaksana program makan bergizi gratis (mbg).
bgn menegaskan praktik tersebut tidak dapat ditoleransi dan meminta para korban untuk segera melapor kepada bgn maupun aparat penegak hukum dengan menyertakan bukti kuat.
wakil kepala bgn sony sanjaya menyampaikan hal ini usai menerima audiensi dari aliansi pemantau program badan gizi nasional (appbgn) di kantor bgn, jakarta, baru-baru ini. dugaan pungli itu disebut terjadi saat proses pendaftaran calon mitra sppg berlangsung.
“kalau ada pungutan dalam pendaftaran calon mitra, para korban bisa melapor kepada bgn dan aparat hukum dengan bukti dan saksi. kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menindaklanjutinya,” tegas sony sanjaya kepada awak media, senin, 20 oktober 2025.
dugaan praktik pungli ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak integritas dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis.
sebelumnya, pihak kantor staf presiden (ksp) juga mengingatkan bahwa praktik pungli dapat mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk bahan makanan bergizi. akibatnya, kualitas gizi bagi penerima manfaat—terutama balita, ibu hamil, dan peserta didik—bisa menurun.
sony menegaskan bahwa proses seleksi dan pengajuan mitra sppg selama ini dilakukan secara ketat dan transparan.
“setiap calon mitra wajib mengunggah video bukti persiapan seperti pengadaan peralatan dan perekrutan relawan. persetujuan pembangunan atau renovasi sppg baru diberikan setelah dinyatakan lolos verifikasi bgn,” jelasnya.
sebagai langkah menjaga integritas program, bgn telah menghapus 1.414 usulan sppg yang tidak menunjukkan perkembangan pembangunan setelah lebih dari 20 hari berstatus “proses persiapan”.
langkah ini dilakukan untuk menyaring pihak-pihak yang mendaftar tanpa keseriusan membangun fasilitas pemenuhan gizi yang layak.
“kami ingin memastikan hanya mitra yang benar-benar siap dan berkomitmen yang bisa menjadi bagian dari program mbg,” ujar sony.
bgn juga mengingatkan seluruh calon mitra untuk selalu memantau informasi resmi melalui dashboard pendaftaran dan memastikan bahwa seluruh proses tidak dipungut biaya apa pun.
laporan dari masyarakat dinilai sangat penting untuk membersihkan program strategis nasional ini dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program ini berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran,” tutup sony. 
menteri koordinator bidang pangan zulkifli hasan (zulhas) mengatakan presiden prabowo subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang  tata kelola program makan bergizi gratis (mbg).
"tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan satu minggu ini tuntas mengenai perpres dan inpres," kata zulhas dalam konferensi pers di kantor kementerian kesehatan, jakarta, kamis (2/10).
zulhas menjelaskan perpres dan inpres tersebut nantinya akan memperjelas pembagian tugas dari tiap-tiap kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program mbg.
"isinya seperti apa? sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan," jelas zulhas.
pemerintah menargetkan peraturan presiden (perpres) terkait program makan bergizi gratis (mbg) terbit sebelum 5 oktober 2025. hal ini disampaikan wakil menteri sekretaris negara (wamensesneg), bambang eko suhariyanto.
“tergantung keputusan pak presiden, mudah-mudahan sebelum 5 oktober sudah bisa ditandatangani,” ujar bambang di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (2/10).
bambang mengungkapkan, perpres tersebut akan mengatur tata kelola program mbg secara detail. salah satu poin penting adalah aturan penyajian makanan yang tidak boleh melewati batas waktu tertentu.
“misalnya, produksi ya, jangan sampai terjadi lagi masak pukul 22.00 tetapi distribusinya baru besok siang,” tegasnya.
bambang menjelaskan, tata kelola mbg sebenarnya telah dipersiapkan pemerintah sejak awal. namun, maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah membuat aturan tersebut dimasukkan secara resmi dalam perpres.
“dari sebelum kejadian sebenarnya sudah ada evaluasi, baik dari daerah maupun pusat. semua masukan itu kita tampung untuk dimasukkan ke tata kelola mbg,” jelasnya.
dengan hadirnya perpres ini, pemerintah berharap pelaksanaan mbg menjadi lebih sistematis, aman, dan terhindar dari peristiwa serupa di masa depan. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 22 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan