Menuju Lampung Lumbung Pangan Nasional

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan tekad besar menjadikan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional dengan menempatkan sektor perkebunan sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah.

Pesan itu disampaikan Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, saat memimpin apel mingguan di Lapangan Korpri, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/10/2025).

Dalam sambutan tertulisnya, Lukman Pura menyoroti dominasi sektor pertanian dan perkebunan yang terus menopang struktur ekonomi Lampung, seraya menegaskan perlunya strategi baru agar potensi besar ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tapi benar-benar menetes hingga ke kesejahteraan rakyat di desa-desa.

BACA JUGA:Program MBG Bikin Harga Telur Naik!

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian memberi kontribusi 26,21% terhadap PDRB Lampung pada Triwulan IV 2024, dan meningkat menjadi 28,51% di Triwulan II 2025. Dari angka tersebut, subsektor perkebunan menyumbang 6,85%, menegaskan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung pada September 2025 mencapai 127,62, naik 1,76% dibanding bulan sebelumnya. Lonjakan terbesar datang dari subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan NTP tertinggi di angka 165,25.

Artinya, pendapatan petani meningkat lebih besar dibanding pengeluaran mereka, indikasi positif yang menunjukkan daya beli dan kesejahteraan petani mulai membaik. Namun di balik angka-angka tersebut, tantangan klasik seperti akses pupuk, fluktuasi harga komoditas, dan lemahnya hilirisasi masih menghantui.

Provinsi Lampung mencatat prestasi nasional di sejumlah komoditas strategis, seperti Kopi Robusta masuk Peringkat ke-2 nasional, Lada Menyumbang 24,57% produksi nasional, juga peringkat ke-2 nasional, Kakao dan Karet masuk Peringkat ke-5 dan ke-9 nasional, Tebu masuk Peringkat ke-2 nasional dan Kelapa Dalam dan Sawit Masuk komoditas unggulan provinsi.

Meski demikian, sebagian besar produk unggulan Lampung masih dijual dalam bentuk mentah, tanpa nilai tambah yang signifikan. Lukman Pura menilai, saatnya Lampung tak hanya menjadi lumbung bahan baku, tapi juga pusat pengolahan dan inovasi produk turunan perkebunan.

“Hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Pemerintah akan mendorong tumbuhnya industri pengolahan di tingkat kelompok tani, dengan dukungan SDM dan sarana prasarana yang memadai,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Visi besar menuju Lampung Lumbung Pangan Nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, menuntut sinergi erat antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pelaku usaha, serta masyarakat.

Namun, di lapangan, Petani di daerah-daerah sentra komoditas seperti Tanggamus, Lampung Barat, dan Way Kanan masih mengeluhkan harga jual rendah, keterlambatan pupuk, serta minimnya akses pembiayaan untuk pengembangan usaha tani modern.

“Produksi kami tinggi, tapi harga di tingkat petani masih belum stabil. Kadang panen raya malah bikin harga anjlok,” kata seorang petani kopi di Lampung Barat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sektor perkebunan bukan sekadar penggerak ekonomi, tapi juga penjaga keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan lahan harus diarahkan pada prinsip ramah lingkungan, efisien air, dan adaptif terhadap perubahan iklim.