Kinerja Keuangan Lampung Masuk 10 Besar Nasional, Inflasi Terendah Capai 1,2 Persen

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 20 Oct 2025 - 20:11

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10). -FOTO BIRO ADPIM -

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan realisasi APBD sebagai mesin penggerak ekonomi daerah.

“Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal jika sektor pemerintah dan swasta berjalan seimbang. Realisasi APBD mempercepat peredaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Tito menyebut total APBD nasional 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp42 triliun.

Namun, ia mengingatkan realisasi belanja nasional masih rendah, baru mencapai 56,07 persen, bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, Tito menyoroti dana daerah yang masih mengendap di bank mencapai Rp233 triliun. “Dana itu harus segera bekerja untuk rakyat, bukan disimpan. Belanja daerah yang cepat akan berdampak langsung pada kesejahteraan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti arahan pusat, termasuk melakukan efisiensi menghadapi penyesuaian TKD tahun 2026.

“Efisiensi akan menyasar belanja perjalanan dinas, rapat luar daerah, dan kegiatan nonprioritas. Pemanfaatan aset provinsi dan Zoom Meeting akan dimaksimalkan,” ujarnya usai mengikuti rakor.

Marindo menegaskan bahwa belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak akan terganggu.

“Gaji PNS tetap aman. Gubernur dan Wakil Gubernur juga sangat perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Tunjangan tambahan penghasilan (TPP) tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipotong,” jelasnya.

Menurutnya, Pemprov bersama DPRD kini sedang mencari formulasi penyesuaian anggaran yang tepat.

Capaian fiskal Lampung yang hampir berimbang antara pendapatan dan belanja menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa menimbulkan beban pembiayaan tambahan.

“Di saat banyak daerah realisasi belanjanya tertinggal, Lampung justru mampu menjaga pengelolaan APBD yang stabil, efektif, dan mendukung pengendalian inflasi,” pungkas Marindo. (pip/c1/abd)

kinerja keuangan lampung masuk 10 besar nasional, inflasi terendah capai 1,2 persen                            bandarlampung – berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah, lampung berhasil menjaga keseimbangan fiskal dengan capaian pendapatan sebesar 62,11 persen dan belanja 61,69 persen.
capaian ini mengantarkan lampung menempati peringkat ke-8 nasional dalam zona hijau realisasi apbd, setelah jawa barat, jawa timur, gorontalo, sulawesi barat, papua, di yogyakarta, dan nusa tenggara barat.
selain itu, tingkat inflasi lampung juga menjadi salah satu yang terendah di indonesia, hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 2,65 persen.
data tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara virtual, dipimpin oleh menteri dalam negeri tito karnavian dan dihadiri menteri keuangan purbaya yudhi sadewa, senin (20/10/2025).
namun, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa mengatakan, percepatan belanja daerah sangat krusial untuk menjaga pergerakan ekonomi nasional.
“daerah tidak cukup hanya mencatat surplus apbd. dana yang ada harus segera dibelanjakan untuk kegiatan produktif dan kepentingan publik,” tegasnya.
ia menjelaskan, kondisi ekonomi nasional masih dalam tren positif dengan inflasi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, dan defisit apbn hanya 1,56 persen terhadap pdb.
namun, kinerja belanja daerah masih melambat. hingga september 2025, realisasi belanja baru 51,3 persen atau rp712,8 triliun dari total pagu rp1.389 triliun. belanja modal turun lebih dari 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa juga tertekan.
“kalau uang mengendap, bank daerah tidak berputar, pelaku usaha kesulitan modal, dan ekonomi lokal melambat,” kata purbaya.
selain itu, ia menyoroti lemahnya tata kelola keuangan daerah. berdasarkan data kpk, skor survei penilaian integritas (spi) nasional 2024 baru mencapai 71,53, masih di bawah target 74. ketidakseimbangan antara realisasi transfer ke daerah (tkd) dan belanja pemerintah daerah dinilai berpotensi memicu penumpukan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
untuk itu, purbaya memberikan tiga arahan strategis yang harus dijalankan daerah dalam 90 hari ke depan:
kelola dana daerah di bank secara efisien. uang harus “bekerja” untuk ekonomi, bukan mengendap.
percepat belanja yang berkualitas. tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan mendorong perekonomian daerah.
perkuat tata kelola dan integritas. kepercayaan publik dan investor adalah modal utama pembangunan.
mendagri tito karnavian menegaskan pentingnya percepatan realisasi apbd sebagai mesin penggerak ekonomi daerah.
“mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal jika sektor pemerintah dan swasta berjalan seimbang. realisasi apbd mempercepat peredaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
tito menyebut total apbd nasional 2025 mencapai lebih dari rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat rp919 triliun dan pendapatan asli daerah (pad) rp42 triliun. 
namun, ia mengingatkan realisasi belanja nasional masih rendah, baru mencapai 56,07 persen, bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
selain itu, tito menyoroti dana daerah yang masih mengendap di bank mencapai rp233 triliun. “dana itu harus segera bekerja untuk rakyat, bukan disimpan. belanja daerah yang cepat akan berdampak langsung pada kesejahteraan,” tegasnya.
sementara itu, sekretaris daerah provinsi lampung, marindo kurniawan, menyatakan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti arahan pusat, termasuk melakukan efisiensi menghadapi penyesuaian tkd tahun 2026.
“efisiensi akan menyasar belanja perjalanan dinas, rapat luar daerah, dan kegiatan nonprioritas. pemanfaatan aset provinsi dan zoom meeting akan dimaksimalkan,” ujarnya usai mengikuti rakor.
marindo menegaskan bahwa belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak akan terganggu.
“gaji pns tetap aman. gubernur dan wakil gubernur juga sangat perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. tunjangan tambahan penghasilan (tpp) tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipotong,” jelasnya.
menurutnya, pemprov bersama dprd kini sedang mencari formulasi penyesuaian anggaran yang tepat.
capaian fiskal lampung yang hampir berimbang antara pendapatan dan belanja menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa menimbulkan beban pembiayaan tambahan.
“di saat banyak daerah realisasi belanjanya tertinggal, lampung justru mampu menjaga pengelolaan apbd yang stabil, efektif, dan mendukung pengendalian inflasi,” pungkas marindo. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 21 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan