Pabrik Pupuk Akan Direvitalisasi

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 17 Oct 2025 - 21:01

Ilustrasi pupuk bersubsidi. --FOTO ANTARA/RENO ESNIR

Terpisah, Kementan melaporkan pada 2025 pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Namun, realisasi penyalurannya hingga 10 Oktober 2025 tercatat baru mencapai 62,06%, sehingga masih tersedia ruang untuk mempercepat distribusi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menjelaskan, untuk perencanaan realisasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2026, pemerintah memerlukan penguatan data sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Diketahui, e-RDKK adalah sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang digunakan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Sistem e-RDKK menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), sehingga petani dapat mengakses pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP.

’’Perencanaan kebutuhan pupuk 2026 melalui sistem e-RDKK menjadi kunci agar petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Pendataan e-RDKK yang akurat akan menentukan keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi,” jelas Andi dikutip dari keterangan pers Kementan, Jumat (17/10).

Lebih lanjut, Direktur Pupuk Jekvy Hendra menegaskan pentingnya percepatan dan ketepatan pendataan kebutuhan pupuk agar distribusi tahun depan berjalan lancar. Dia menyebutkan pemutakhiran data sistem e-RDKK merupakan bagian dari tujuh prinsip penyaluran pupuk bersubsidi, yakni jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.

’’Apabila pendataan e-RDKK 2026 berjalan lancar, seluruh SK Alokasi Pupuk Bersubsidi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat terbit sebelum 31 Desember 2025. Dengan begitu, petani sudah bisa menebus pupuk mulai 1 Januari 2026,” terang Jekvy.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan, Bona Kusuma, mengatakan implementasi Perpres Nomor 65 Tahun 2025 telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap sistem distribusi pupuk nasional.

pabrik pupuk akan direvitalisasi                            penyaluran pupuk bersubsidi baru capai 62,06%
 
jakarta - presiden republik indonesia prabowo subianto memberikan instruksi langsung kepada menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman untuk melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk milik negara. langkah strategis ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya distribusi, dan menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh indonesia.
 
instruksi tersebut disampaikan presiden dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya, jalan kertanegara, jakarta selatan. dalam arahannya, presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar mampu menjawab kebutuhan petani dengan cepat dan tepat.
 
’’menteri pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman dan apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki. tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk. harapannya meringankan para petani kita,” ujar menteri sekretaris negara prasetyo hadi dalam keterangannya usai rapat, kamis (16/10).
 
menanggapi arahan ini, amran menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti instruksi presiden dengan langkah konkret di lapangan. menurutnya, revitalisasi pabrik pupuk menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kemandirian produksi.
’’kami tentu siap melaksanakan arahan presiden prabowo. revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan harga lebih terjangkau bagi petani. ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” tegas amran.
 
sebagai langkah awal, pt pupuk indonesia (persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam oktober–maret 2025/2026. jumlah tersebut mencapai sekitar 259 persen dari ketentuan minimum stok yang dipersyaratkan pemerintah. selain itu, terdapat pula 480 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani di luar alokasi subsidi.
 
kementerian pertanian (kementan) optimistis bahwa langkah revitalisasi ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. dengan sistem produksi pupuk yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan, diharapkan biaya produksi pertanian dapat ditekan dan kesejahteraan petani semakin meningkat.
 
terpisah, kementan melaporkan pada 2025 pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. namun, realisasi penyalurannya hingga 10 oktober 2025 tercatat baru mencapai 62,06%, sehingga masih tersedia ruang untuk mempercepat distribusi.
 
direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian (dirjen psp) kementan andi nur alam syah menjelaskan, untuk perencanaan realisasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2026, pemerintah memerlukan penguatan data sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-rdkk).
 
diketahui, e-rdkk adalah sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok yang digunakan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. sistem e-rdkk menggunakan nomor induk kependudukan (nik), sehingga petani dapat mengakses pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan ktp.
 
’’perencanaan kebutuhan pupuk 2026 melalui sistem e-rdkk menjadi kunci agar petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan. pendataan e-rdkk yang akurat akan menentukan keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi,” jelas andi dikutip dari keterangan pers kementan, jumat (17/10).
 
lebih lanjut, direktur pupuk jekvy hendra menegaskan pentingnya percepatan dan ketepatan pendataan kebutuhan pupuk agar distribusi tahun depan berjalan lancar. dia menyebutkan pemutakhiran data sistem e-rdkk merupakan bagian dari tujuh prinsip penyaluran pupuk bersubsidi, yakni jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.
 
’’apabila pendataan e-rdkk 2026 berjalan lancar, seluruh sk alokasi pupuk bersubsidi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat terbit sebelum 31 desember 2025. dengan begitu, petani sudah bisa menebus pupuk mulai 1 januari 2026,” terang jekvy.
 
sementara itu, asisten deputi pengelolaan sarana prasarana produksi pertanian kemenko pangan, bona kusuma, mengatakan implementasi perpres nomor 65 tahun 2025 telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap sistem distribusi pupuk nasional.
 
’’baru di era presiden prabowo subianto, fokus terhadap swasembada pangan dijalankan secara nyata. sebanyak 145 peraturan telah disinkronkan untuk memperkuat dan menyinergikan tata kelola pupuk bersubsidi,” jelas bona.
 
diketahui, pupuk bersubsidi menjadi sarana produksi utama yang berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian nasional. program ini menjangkau 14 juta petani di 5.995 kecamatan, 482 kabupaten, dan 37 provinsi, sehingga pengelolaannya menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, auditor, serta aparat penegak hukum.
 
melalui perencanaan kebutuhan pupuk 2026, kementan mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyuluh, hingga kelompok tani, untuk memperkuat sinergi, memperbarui data secara akurat, dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 18 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan