SPBE Berdiri di Tengah Permukiman, Warga Takut

spbe berdiri di tengah permukiman, warga takut sukadana – puluhan warga desa tulungbalak, kecamatan batanghari nuban, lampung timur, kini hidup dalam kecemasan. mereka takut dengan berdirinya bangunan stasiun pengisian bulk elpiji (spbe) di lingkungan tempat tinggal mereka, yang diduga belum memiliki izin resmi. ’’saat ini bangunannya memang belum jadi, masih tahap pengerjaan. tetapi kalau spbe itu sudah beroperasi dan tiba-tiba tangki gasnya meledak, siapa yang bertanggung jawab? tega sekali menyengsarakan kami rakyat kecil,” ujar rusmini, salah satu ibu rumah tangga, dengan nada pilu.   warga lain, rumiati, mengaku takut karena jarak rumahnya sangat dekat dengan bangunan tersebut.   “dinding rumah kami berdempetan dengan tembok spbe. itu yang membuat kami was-was setiap hari,” katanya.   menurut warga, pembangunan spbe itu dilakukan tanpa adanya izin lingkungan dari masyarakat sekitar.   “kami tidak pernah memberikan persetujuan apa pun. tapi kok pemiliknya bisa bebas membangun?” ungkap rusdianto, warga setempat.   ia mengatakan, warga sempat menanyakan persoalan ini kepada pamong desa, namun jawaban yang diberikan tidak jelas.   “waktu kami mediasi dengan perwakilan perusahaan, pihak polsek batanghari nuban, kepala desa, dan pihak kecamatan juga tidak memberikan penjelasan tegas. semuanya menggantung,” tambah rusdianto.   sementara itu, mujasin, tokoh masyarakat desa tulung balak, menduga pihak perusahaan, pt lampung perdana energi perkasa, belum mengantongi izin pembangunan spbe tersebut.   “kami tidak menolak adanya spbe. tapi jangan dibangun terlalu dekat dengan permukiman warga. ini bukan hanya soal materi, tapi soal nyawa. kalau tangki gas meledak, warga yang paling dekat pasti jadi korban pertama,” tegasnya.   mujasin menambahkan, warga sudah melayangkan surat pengaduan kepada bupati lampung timur, ela siti nuryamah, dan kini masih menunggu tindak lanjut dari pemkab.   “kami berharap pemerintah segera turun tangan sebelum ada kejadian yang tak diinginkan,” ujarnya.   menanggapi hal ini, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) lampung timur, edi saputra, membenarkan adanya pelanggaran dalam proses pembangunan spbe tersebut.   “saat kami lakukan inspeksi ke lokasi, memang ditemukan sejumlah persoalan. salah satunya, perusahaan belum memenuhi persyaratan perizinan seperti pkkpr, pbg, slf, dan persetujuan lingkungan,” jelasnya.   edi menambahkan, pihaknya sudah melayangkan surat teguran pertama dan terakhir kepada perusahaan.   “saat ini kami masih menunggu jawaban resmi dari pihak pt lampung perdana energi perkasa terkait pemenuhan izin tersebut,” tandasnya. (din/c1/nca) 

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•