Meski Berizin, LPL Belum Aman

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 14 Oct 2025 - 20:49

BELUM TRANSPARAN: Pembangunan proyek Living Plaza Lampung di kawasan Rajabasa yang dinilai belum transparan, terutama terkait dokumen amdal dan perizinan teknis lainnya.-FOTO JULI ABDUL GOFUR-

BANDARLAMPUNG – Pembangunan Living Plaza Lampung (LPL) di kawasan Rajabasa Nunyai, Kota Bandarlampung, kembali memantik sorotan tajam.

Meski pihak pengembang mengklaim telah mengantongi izin lengkap, belum ada jaminan proyek raksasa itu benar-benar aman, baik secara lingkungan, sosial, maupun hukum.

Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Agus Djumadi menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menerima dokumen resmi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun izin teknis lain dari dinas terkait.

’’Sejak 2021, proyek ini sudah kami perhatikan. Tetapi sampai sekarang belum ada dokumen yang kami terima. Izinnya katanya lengkap, tetapi buktinya di meja kami nihil,” ujar Agus, Selasa (14/10).

Menurutnya, proyek LPL yang sempat mandek kini kembali dikerjakan tanpa kejelasan dasar lingkungan. Padahal, kawasan Rajabasa dikenal rawan banjir dan pembangunan besar tanpa pengelolaan drainase yang baik berisiko menambah beban aliran air dari Kemiling dan sekitarnya.

’’Kalau tidak ditangani dengan serius, ini bisa jadi bom waktu. Banjir bisa makin parah, bukan hanya di Rajabasa Nunyai tapi sampai Rajabasa Induk. Embung bukan solusi kalau perhitungannya asal-asalan,” tegasnya.

Agus juga mengkritik pemerintah kota yang dinilainya terlalu administratif dalam mengeluarkan izin, tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekologis secara komprehensif.

“Jangan karena kertas izin sudah lengkap, lalu semua dianggap aman. Padahal, izin tanpa kajian lingkungan hanya mempercepat bencana,” ujarnya pedas.

Politisi PKS itu menegaskan Komisi III akan mengawal langsung proyek tersebut. Pihaknya berencana meninjau lokasi setelah agenda luar kota usai.

“Kami akan turun ke lapangan. Masyarakat berhak tahu apa yang dibangun di wilayahnya,” kata Agus.

Ia juga menyoroti tidak adanya hearing atau sosialisasi resmi antara pengembang dan DPRD maupun masyarakat sekitar.

“Tidak pernah ada hearing, tidak ada paparan Amdal. Tiba-tiba sudah ada peletakan batu pertama. Ini seperti main kucing-kucingan,” tegasnya.

Sementara itu, warga sekitar mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek. Ketua RT 02 Nunyai, Ijal, menyayangkan minimnya sosialisasi.

meski berizin, lpl belum aman                            bandarlampung – pembangunan living plaza lampung (lpl) di kawasan rajabasa nunyai, kota bandarlampung, kembali memantik sorotan tajam.
meski pihak pengembang mengklaim telah mengantongi izin lengkap, belum ada jaminan proyek raksasa itu benar-benar aman, baik secara lingkungan, sosial, maupun hukum.
ketua komisi iii dprd bandarlampung agus djumadi menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menerima dokumen resmi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun izin teknis lain dari dinas terkait.
baca juga:pedagang tahu tempe senang dagangannya diborong untuk mbg 
’’sejak 2021, proyek ini sudah kami perhatikan. tetapi sampai sekarang belum ada dokumen yang kami terima. izinnya katanya lengkap, tetapi buktinya di meja kami nihil,” ujar agus, selasa (14/10).
menurutnya, proyek lpl yang sempat mandek kini kembali dikerjakan tanpa kejelasan dasar lingkungan. padahal, kawasan rajabasa dikenal rawan banjir dan pembangunan besar tanpa pengelolaan drainase yang baik berisiko menambah beban aliran air dari kemiling dan sekitarnya.
’’kalau tidak ditangani dengan serius, ini bisa jadi bom waktu. banjir bisa makin parah, bukan hanya di rajabasa nunyai tapi sampai rajabasa induk. embung bukan solusi kalau perhitungannya asal-asalan,” tegasnya.
agus juga mengkritik pemerintah kota yang dinilainya terlalu administratif dalam mengeluarkan izin, tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekologis secara komprehensif.
“jangan karena kertas izin sudah lengkap, lalu semua dianggap aman. padahal, izin tanpa kajian lingkungan hanya mempercepat bencana,” ujarnya pedas.
politisi pks itu menegaskan komisi iii akan mengawal langsung proyek tersebut. pihaknya berencana meninjau lokasi setelah agenda luar kota usai.
“kami akan turun ke lapangan. masyarakat berhak tahu apa yang dibangun di wilayahnya,” kata agus.
ia juga menyoroti tidak adanya hearing atau sosialisasi resmi antara pengembang dan dprd maupun masyarakat sekitar.
“tidak pernah ada hearing, tidak ada paparan amdal. tiba-tiba sudah ada peletakan batu pertama. ini seperti main kucing-kucingan,” tegasnya.
sementara itu, warga sekitar mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek. ketua rt 02 nunyai, ijal, menyayangkan minimnya sosialisasi.
“pembangunan sudah jalan seminggu lebih, tapi kami tidak pernah diajak bicara. katanya sudah berizin, tapi banjir di sini kan yang kena kami,” ujarnya.
warga lain, sumi, mengaku khawatir jika pembangunan tidak disertai sistem drainase dan embung yang benar.
“di sini langganan banjir. kalau bangun mall besar tanpa perhitungan, bisa makin parah. katanya mau bikin embung, tapi belum jelas bentuknya,” katanya.
pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas alat berat sudah berlangsung. namun, tak ada papan informasi proyek yang bisa diakses publik. tiga akses utama menuju lokasi tertutup rapat, menambah kesan proyek ini berjalan “senyap”. 
diberitakan sebelumnya, pengamat kebijakan publik universitas lampung (unila) dr. muhammad thoha b. sampurna jaya menyoroti masih adanya penolakan warga terhadap rencana pembangunan kembali living plaza lampung (lpl) di rajabasa nunyai, kota bandarlampung.
dia menilai pihak pengembang harus membuka secara transparan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) agar masyarakat memahami dampak yang mungkin ditimbulkan dari proyek tersebut.
menurut thoha, amdal bukan sekadar formalitas izin, melainkan dokumen yang harus disertai bukti pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara nyata.
’’amdal itu harus dibuktikan, bukan hanya izin. pemantauan lingkungannya seperti apa, masyarakat sekitar juga harus tahu. itu harus disampaikan dalam forum resmi antara pemilik proyek dan masyarakat,” ujarnya saat dimintai tanggapan, senin, 13 oktober 2025.
dia  juga menyoroti pertemuan antara pihak pengembang dan tokoh masyarakat beberapa waktu lalu. thoha mempertanyakan apakah dalam pertemuan tersebut aspek amdal telah dibahas secara komprehensif, mengingat kawasan rajabasa dikenal rawan banjir.
“kita bisa melihat dari dua sudut pandang. karena itu, amdal harus dilihat secara menyeluruh—layak atau tidak layak. ada dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauannya. menolak atau menerima proyek itu harus punya dasar yang kuat. kalau ada amdal, ya harus benar dan transparan,” tegasnya.
terkait wacana pembangunan embung yang diusulkan sebagian warga sebagai solusi limpahan air di wilayah tersebut, thoha menilai hal itu dapat membantu mengurangi potensi banjir. namun, kelayakan pembangunan embung juga harus tercermin jelas dalam dokumen amdal.
“embung itu sifatnya membantu limpahan air di wilayah sekitar. tapi kelayakannya harus tergambar jelas dalam analisis dampak lingkungan. semua harus tertulis dan dapat diakses,” jelasnya.
thoha menambahkan, masyarakat yang berhak mengetahui isi amdal tidak hanya warga sekitar lokasi proyek, tetapi juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan seperti wahana lingkungan hidup indonesia (walhi).
“masyarakat itu luas, bukan hanya warga setempat, tapi juga lembaga seperti walhi. mereka berhak melihat dan mengkritisi amdal tersebut, dan pemerintah jangan tinggal diam kalau ada keluhan masyarakat” tandasnya.
sebelumnya diberitakan, tiga tahun berselang embangunan proyek living plaza lampung (lpl) di kawasan nunyai, rajabasa, kembali berlanjut setelah sempat terlihat vakum beberapa waktu lalu. 
sejumlah alat berat kini sudah mulai beroperasi di area proyek, menandakan dimulainya tahap pengerjaan lanjutan. namun, di tengah aktivitas pembangunan tersebut, sejumlah warga sekitar mengeluhkan minimnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya.
ketua rt 02 nunyai, ijal, mengungkapkan bahwa aktivitas pembangunan sudah berlangsung sejak lebih dari seminggu terakhir. ia mengatakan, meskipun proyek tersebut dikabarkan telah mengantongi izin, warga yang kerap terdampak banjir di kawasan tersebut tidak dilibatkan dalam pembahasan awal.
“pembangunan sudah dimulai sejak seminggu yang lalu, tapi kami tidak dilibatkan sama sekali. katanya memang sudah berizin, tapi kan yang sering terdampak banjir di wilayah ini ya kami,” ujar ijal.
ijal menilai, pihak pengembang seharusnya memberikan sosialisasi lebih dulu kepada warga sekitar agar mereka memahami potensi dampak yang mungkin timbul di kemudian hari, terutama soal risiko banjir yang masih menjadi kekhawatiran utama warga.
“saya cuma menyayangkan aja, karena yang terdampak kan lingkungan kami. harusnya kan diajak bicara dulu, apalagi kalau ada perubahan drainase atau pembangunan besar di sekitar sini,” tambahnya.
sementara itu, sumi, warga lainnya, mengatakan bahwa beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan antara tokoh masyarakat dan pihak terkait untuk membahas kelanjutan proyek tersebut. namun, ia mengaku tidak mengetahui hasil dari rembug tersebut.
“kurang paham ya hasilnya apa, karena saya nggak ikut. tapi katanya tokoh masyarakat dan adat sempat kumpul. mungkin setuju, karena buktinya sekarang pembangunan tetap jalan,” kata sumi.
dia juga mengaku khawatir dengan potensi banjir yang bisa semakin parah jika pembangunan tidak disertai sistem penampungan air yang baik.
“memang di sini langganan banjir. kalau pembangunan ini tetap jalan, takutnya malah makin besar banjirnya. tapi katanya pihak perusahaan mau bikin embung besar di dekat sungai buat menahan air, ya kita lihat nanti aja,” ujarnya.
sumi menambahkan, peletakan batu pertama pembangunan living plaza lampung sudah dilakukan sekitar satu minggu lalu. ia mendengar kabar bahwa lokasi tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pusat perbelanjaan elektronik.
“sudah ada seminggu lebih peletakan batu pertamanya. katanya mau jadi mal elektronik, tapi saya kurang tahu juga, mungkin mal biasa atau khusus elektronik,” ucapnya.
berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah alat berat seperti bor dan traktor terlihat beroperasi di area proyek. namun, tidak tampak papan informasi pembangunan yang bisa dilihat dari jarak jauh. tiga pintu utama menuju lokasi proyek juga terlihat dalam keadaan tertutup.
bahkan, beberapa waktu lalu, wali kota bandarlampung eva dwiana meninjau lokasi pembangunan living plaza lampung (lpl) milik pt 328 di rajabasa nunyai, rajabasa, bandarlampung, pada senin, 19 april 2021.
berdasarkan pantauan radar lampung, wali kota meninjau lokasi tersebut, setelah ditanya bagaimana mengatasi kontroversi pembangunan yang ditentang oleh walhi dan warga sekitar.
"biasanya kalau sudah membangun biasanya sudah, gak mungkin kalau perusahaan besar berani membangun kalau belum ada ijinnya," katanya.
terkait kontroversi dan penentangan dari beberapa pihak terkait dampak yang bakal ditimbulkan jika pembangunan itu terus berjalan, eva menyebut dirinya akan mendalaminya.
"coba nanti bunda tinjau kembali, bunda belum sampai kesitu soalnya itu jamanya pak herman, intinya kalau sudah berdiri berarti persyaratannya sudah ok, dan mungkin yang punya usaha pendekatan ke masyarakatnya belum," ungkapnya.
dirinya juga mengingatkan peran para investor untuk melakukan pendekatan dan meyakinkan masyarakat agar bisa aman dan tidak resah nantinya.
"kalau mau mendirikan sesuatu, pendekatannya bukan tugas pemerintah tapi tugas pengembang, tapi insya allah ini bisa dijalankan masyarakatnya bisa dimengerti. mudah-mudahan nanti bisa membantu memperlebar drainase yang ada di kota bandarlampung agar tidak terjadi banjir lagi," tandasnya. (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 15 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan