Desak Transparansi Amdal Proyek LPL

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 13 Oct 2025 - 20:25

Pembangunan Living Plaza Lampung (LPL) kembali berjalan di Rajabasa, Bandarlampung. -FOTO DOK. MELIDA ROHLITA -

desak transparansi amdal proyek lpl                            bandarlampung – pengamat kebijakan publik universitas lampung (unila) dr. muhammad thoha b. sampurna jaya menyoroti masih adanya penolakan warga terhadap rencana pembangunan kembali living plaza lampung (lpl) di rajabasa nunyai, kota bandarlampung.
dia menilai pihak pengembang harus membuka secara transparan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) agar masyarakat memahami dampak yang mungkin ditimbulkan dari proyek tersebut.
menurut thoha, amdal bukan sekadar formalitas izin, melainkan dokumen yang harus disertai bukti pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara nyata.
baca juga:kelistrikan dinilai tak terawat, tempat hiburan malam terbakar
’’amdal itu harus dibuktikan, bukan hanya izin. pemantauan lingkungannya seperti apa, masyarakat sekitar juga harus tahu. itu harus disampaikan dalam forum resmi antara pemilik proyek dan masyarakat,” ujarnya saat dimintai tanggapan, senin, 13 oktober 2025.
dia  juga menyoroti pertemuan antara pihak pengembang dan tokoh masyarakat beberapa waktu lalu. thoha mempertanyakan apakah dalam pertemuan tersebut aspek amdal telah dibahas secara komprehensif, mengingat kawasan rajabasa dikenal rawan banjir.
“kita bisa melihat dari dua sudut pandang. karena itu, amdal harus dilihat secara menyeluruh—layak atau tidak layak. ada dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauannya. menolak atau menerima proyek itu harus punya dasar yang kuat. kalau ada amdal, ya harus benar dan transparan,” tegasnya.
terkait wacana pembangunan embung yang diusulkan sebagian warga sebagai solusi limpahan air di wilayah tersebut, thoha menilai hal itu dapat membantu mengurangi potensi banjir. namun, kelayakan pembangunan embung juga harus tercermin jelas dalam dokumen amdal.
“embung itu sifatnya membantu limpahan air di wilayah sekitar. tapi kelayakannya harus tergambar jelas dalam analisis dampak lingkungan. semua harus tertulis dan dapat diakses,” jelasnya.
thoha menambahkan, masyarakat yang berhak mengetahui isi amdal tidak hanya warga sekitar lokasi proyek, tetapi juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan seperti wahana lingkungan hidup indonesia (walhi).
“masyarakat itu luas, bukan hanya warga setempat, tapi juga lembaga seperti walhi. mereka berhak melihat dan mengkritisi amdal tersebut, dan pemerintah jangan tinggal diam kalau ada keluhan masyarakat” tandasnya.
sebelumnya diberitakan, tiga tahun berselang embangunan proyek living plaza lampung (lpl) di kawasan nunyai, rajabasa, kembali berlanjut setelah sempat terlihat vakum beberapa waktu lalu. 
sejumlah alat berat kini sudah mulai beroperasi di area proyek, menandakan dimulainya tahap pengerjaan lanjutan. namun, di tengah aktivitas pembangunan tersebut, sejumlah warga sekitar mengeluhkan minimnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya.
ketua rt 02 nunyai, ijal, mengungkapkan bahwa aktivitas pembangunan sudah berlangsung sejak lebih dari seminggu terakhir. ia mengatakan, meskipun proyek tersebut dikabarkan telah mengantongi izin, warga yang kerap terdampak banjir di kawasan tersebut tidak dilibatkan dalam pembahasan awal.
“pembangunan sudah dimulai sejak seminggu yang lalu, tapi kami tidak dilibatkan sama sekali. katanya memang sudah berizin, tapi kan yang sering terdampak banjir di wilayah ini ya kami,” ujar ijal.
ijal menilai, pihak pengembang seharusnya memberikan sosialisasi lebih dulu kepada warga sekitar agar mereka memahami potensi dampak yang mungkin timbul di kemudian hari, terutama soal risiko banjir yang masih menjadi kekhawatiran utama warga.
“saya cuma menyayangkan aja, karena yang terdampak kan lingkungan kami. harusnya kan diajak bicara dulu, apalagi kalau ada perubahan drainase atau pembangunan besar di sekitar sini,” tambahnya.
sementara itu, sumi, warga lainnya, mengatakan bahwa beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan antara tokoh masyarakat dan pihak terkait untuk membahas kelanjutan proyek tersebut. namun, ia mengaku tidak mengetahui hasil dari rembug tersebut.
“kurang paham ya hasilnya apa, karena saya nggak ikut. tapi katanya tokoh masyarakat dan adat sempat kumpul. mungkin setuju, karena buktinya sekarang pembangunan tetap jalan,” kata sumi.
dia juga mengaku khawatir dengan potensi banjir yang bisa semakin parah jika pembangunan tidak disertai sistem penampungan air yang baik.
“memang di sini langganan banjir. kalau pembangunan ini tetap jalan, takutnya malah makin besar banjirnya. tapi katanya pihak perusahaan mau bikin embung besar di dekat sungai buat menahan air, ya kita lihat nanti aja,” ujarnya.
sumi menambahkan, peletakan batu pertama pembangunan living plaza lampung sudah dilakukan sekitar satu minggu lalu. ia mendengar kabar bahwa lokasi tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pusat perbelanjaan elektronik.
“sudah ada seminggu lebih peletakan batu pertamanya. katanya mau jadi mal elektronik, tapi saya kurang tahu juga, mungkin mal biasa atau khusus elektronik,” ucapnya.
berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah alat berat seperti bor dan traktor terlihat beroperasi di area proyek. namun, tidak tampak papan informasi pembangunan yang bisa dilihat dari jarak jauh. tiga pintu utama menuju lokasi proyek juga terlihat dalam keadaan tertutup.
bahkan, beberapa waktu lalu, wali kota bandarlampung eva dwiana meninjau lokasi pembangunan living plaza lampung (lpl) milik pt 328 di rajabasa nunyai, rajabasa, bandarlampung, pada senin, 19 april 2021.
berdasarkan pantauan radar lampung, wali kota meninjau lokasi tersebut, setelah ditanya bagaimana mengatasi kontroversi pembangunan yang ditentang oleh walhi dan warga sekitar.
"biasanya kalau sudah membangun biasanya sudah, gak mungkin kalau perusahaan besar berani membangun kalau belum ada ijinnya," katanya.
terkait kontroversi dan penentangan dari beberapa pihak terkait dampak yang bakal ditimbulkan jika pembangunan itu terus berjalan, eva menyebut dirinya akan mendalaminya.
"coba nanti bunda tinjau kembali, bunda belum sampai kesitu soalnya itu jamanya pak herman, intinya kalau sudah berdiri berarti persyaratannya sudah ok, dan mungkin yang punya usaha pendekatan ke masyarakatnya belum," ungkapnya.
dirinya juga mengingatkan peran para investor untuk melakukan pendekatan dan meyakinkan masyarakat agar bisa aman dan tidak resah nantinya.
"kalau mau mendirikan sesuatu, pendekatannya bukan tugas pemerintah tapi tugas pengembang, tapi insya allah ini bisa dijalankan masyarakatnya bisa dimengerti. mudah-mudahan nanti bisa membantu memperlebar drainase yang ada di kota bandarlampung agar tidak terjadi banjir lagi," tandasnya. (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 14 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan