Kenaikan UMP 2026 Masih Dibahas

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Minggu , 12 Oct 2025 - 21:00

Ilustrasi buruh. --FOTO ANTARA/SULTHONY HASANUDDIN

Putusan tersebut menetapkan bahwa penyesuaian UMP harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

’’Putusan MK itu menjadi acuan utama. Setelah itu, baru kita lihat formula terbaik untuk diterapkan di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar upah minimum 2026 naik antara 8,5% hingga 10,5%.

“KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%,” kata Said di Jakarta, Senin (11/8). (beritasatu.com/c1)

kenaikan ump 2026 masih dibahas                             jakarta  - menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli menyatakan bahwa pembahasan mengenai kenaikan upah minimum provinsi (ump) 2026 masih berlangsung. pemerintah bersama pihak terkait kini tengah mengkaji berbagai aspek sebelum keputusan resmi ditetapkan.
 
“prosesnya masih berjalan, jadi ditunggu saja. saat ini kami sedang mengembangkan konsep dan melakukan kajian terkait kenaikan ump,” ujar yassierli dikutip dari antara, minggu (12/10).
 
menurutnya, selain menyusun konsep dan kajian, pemerintah juga menggelar dialog sosial yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. langkah ini dilakukan untuk memastikan semua aspirasi dapat tertampung sebelum keputusan final diumumkan.
 
’’dialog sosial sudah berjalan. dewan pengupahan nasional juga mulai melakukan rapat-rapat. jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan semuanya,” ucapnya.
 
yassierli menegaskan bahwa penetapan ump 2026 akan mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh, termasuk masukan dari seluruh pemangku kepentingan serta analisis regulasi yang relevan.
 
’’semua aspek harus diperhitungkan, termasuk faktor regulasi dan berbagai masukan yang ada,” kata dia.
 
lebih lanjut, yassierli memastikan pemerintah akan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 168 sebagai dasar pengaturan kenaikan upah minimum.
 
putusan tersebut menetapkan bahwa penyesuaian ump harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (khl).
 
’’putusan mk itu menjadi acuan utama. setelah itu, baru kita lihat formula terbaik untuk diterapkan di indonesia,” ujarnya.
 
sebelumnya, presiden konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) sekaligus presiden partai buruh said iqbal mengusulkan agar upah minimum 2026 naik antara 8,5% hingga 10,5%.
 
“kspi dan partai buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%,” kata said di jakarta, senin (11/8). (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 13 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan