Lobi Disdikbud Lampung Soal Usulan Sekolah Garuda Masih Dipertanyakan

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pendidikan tengah mematangkan rencana pembangunan Sekolah Garuda.

Ini merupakan sekolah berasrama bagi peserta didik berprestasi yang akan berada di bawah pengelolaan langsung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Namun, usulan ini masih belum jelas. Apakah lobi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung disetujui atau tidak. 

Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico menyampaikan bahwa proyek pembangunan Sekolah Garuda direncanakan mulai tahun depan setelah penetapan lokasi.

Menurut Thomas, Lampung telah mengusulkan dua alternatif lokasi untuk pembangunan sekolah tersebut, masing-masing berada di wilayah strategis dan memiliki lahan yang cukup luas.

“Di Lampung rencananya akan dibangun satu Sekolah Garuda. Insya Allah pembangunannya dimulai dalam waktu dekat, mudah-mudahan tahun depan sudah terealisasi. Kami sudah siapkan dua usulan lokasi,” ujar Thomas.

Dua lokasi yang diusulkan yakni di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas lahan sekitar 27 hektare, serta di Kabupaten Mesuji dengan luas lebih dari 25 hektare.

Pihak kementerian telah melakukan tinjauan langsung ke kedua lokasi tersebut, dan kini tinggal menentukan titik final untuk pembangunan.

Thomas menegaskan, keputusan penetapan lokasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek.

Sekolah Garuda dirancang sebagai sekolah unggulan dengan sistem seleksi ketat, mirip dengan Taruna Nusantara dan Pradita Dirgantara. Peserta didik nantinya akan diterima berdasarkan jalur prestasi akademik dan non-akademik.

“Nantinya siswa yang diterima adalah mereka yang melalui proses seleksi dan memiliki prestasi yang baik. Sekolah ini menjadi wadah bagi anak-anak bangsa yang berpotensi untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” jelas Thomas.

Pada tahap awal, jenjang pendidikan yang akan dibuka adalah tingkat SMA dengan sistem boarding school (asrama).

Sekolah ini akan berada langsung di bawah kementerian dengan kurikulum khusus, sementara mekanisme penerimaan siswa serta pembiayaan akan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

“Soal gratis atau tidak, itu nanti ditentukan oleh kementerian. Kurikulumnya juga disiapkan secara khusus,” imbuhnya.