Kejaksaan Dampingi Program Revitalisasi 6 SMK di Lamteng

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 06 Oct 2025 - 21:35

PROSES PEMBANGUNAN: Salah satu SMK di Terbanggibesar, Lampung Tengah, yang mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat.--FOTO RNN

kejaksaan dampingi program revitalisasi 6 smk di lamteng                            lamteng – enam smk negeri dan swasta di lampung tengah mendapat program revitalisasi untuk pembangunan atau perbaikan sarana-prasarana sekolah dari pemerintah pusat. proses pengerjaannya diklaim sudah mencapai 75 persen.
 
ketua musyawarah kerja kepala sekolah (mkks) smk lamteng jaman mulyadi, s.pd. mengatakan bahwa tahun ini terdapat enam sekolah yang mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat. proses pengerjaan bangunan laboratorium komputer dan ipa, rehab ruang kelas siswa, serta gedung praktik sudah berjalan hamper 75 persen.
 
jaman mengajak semua sekolah memperbaiki dapodik dan dapat terus meng-update dapodik agar dapat bantuan program revitalisasi. ’’saya juga berpesan kepada semua kepala smk dan jajarannya agar dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai juknis. sekarang bisa lebih nyaman dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan negeri lamteng," katanya.
 
sementara kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan (kacabdin) wilayah vi hartati, s.pd., m.pd. menyatakan jumlah sekolah yang menerima proram revitalisasi masih belum final. "terkait jumlah sekolah masih berubah karena masih ada sekolah yang mengikuti bimtek dan kemungkinan akan dapat berubah," ungkapnya.
 
salah satu smk di kecamatan terbanggibesar menyambut baik program revitalisasi yang digulirkan pemerintah pusat ini. smk ini membangun ruang praktik siswa.
 
sebelumnya diberitakan, sebanyak 185 satuan pendidikan sma, smk, dan slb di lampung mendapatkan bantuan program revitalisasi sarana-prasarana dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025. hal ini diungkapkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung thomas amirico.
 
thomas mengatakan bahwa sebanyak 185 satuan pendidikan sma, smk, dan slb di lampung yang menerima bantuan program revitalisasi. ’’rinciannya, lampung barat (7 sekolah), lampung selatan (35 sekolah), lampung tengah (32 sekolah), lampung timur (17 sekolah), lampung utara (9 sekolah), mesuji (2 sekolah), pesawaran (11 sekolah), pesisir barat (1 sekolah), pringsewu (5 sekolah), tanggamus (11 sekolah), tulangbawang (9 sekolah), tulangbawang barat (11 sekolah), waykanan (13 sekolah), bandarlampung (16 sekolah), dan kota metro (6 sekolah),’’ paparnya.
 
terkait nilai bantuan program revitalisasi yang diterima satuan pendidik, thomas menyatakan bervariatif. ’’bervariatif mulai rp200 juta hingga rp2,5 miliar," katanya. 
dana program revitalisasi tersebut, kata thomas, untuk merehabilitasi ruang kelas dan ruang non-kelas yang rusak serta membangun prasarana pendidikan sesuai standar nasional. "hal itu sesuai pedoman teknis revitalisasi pendidikan pada inpres nomor 7 tahun 2025," ujarnya.
 
khusus satuan pendidikan di lampung, kata thomas, bantuan program revitalisasi diperuntukan membangun dan merehabilitasi ruang kelas; membangun laboratorium ipa dan komputer; serta membangun ruang administrasi, praktik siswa, toilet, osis, dan bk. "pengelolaan dana program revitalisasi sesuai inpres nomor 7 tahun 2025 dengan metode swakelola. dana ditransfer langsung dari pusat ke satuan pendidikan," ungkapnya.
 
thomas menyampaikan, saat ini program revitalisasi satuan pendidikan sedang berjalan dengan progres pembangunannya bervariatif mulai 25-50 persen.
 
guna memastikan program revitalisasi berjalan maksimal sesuai ketentuan juknis, kata thomas, disdikbud lampung berkoordinasi dengan tim bpmp lampung dan fasilitator daerah yang ditetapkan kemendikdasmen. "secara khusus, disdikbud lampung juga menugaskan cabang disdikbud wilayah i-vii untuk secara berkala melakukan pemantauan progres pekerjaan dan memastikan program berjalan," jelasnya.
 
mengingat pelaksanaan program revitalisasi menggunakan skema swakelola, kata thomas, sekolah wajib membentuk panitia pembangunan satuan pendidikan (p2sp) yang melibatkan unsur sekolah, komite, tokoh masyarakat, wali murid, dan warga sekitar yang memiliki keahlian konstruksi. "disdikbud lampung memastikan bahwa seluruh desain dan spesifikasi bangunan telah direview. bahkan divalidasi oleh kemendikdasmen sesuai permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 dan nomor 32 tahun 2022," ungkapnya. (rnn/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 7 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan