Kejaksaan Dampingi Program Revitalisasi 6 SMK di Lamteng

Terkait nilai bantuan program revitalisasi yang diterima satuan pendidik, Thomas menyatakan bervariatif. ’’Bervariatif mulai Rp200 juta hingga Rp2,5 miliar," katanya. 

Dana program revitalisasi tersebut, kata Thomas, untuk merehabilitasi ruang kelas dan ruang non-kelas yang rusak serta membangun prasarana pendidikan sesuai standar nasional. "Hal itu sesuai Pedoman Teknis Revitalisasi Pendidikan pada Inpres Nomor 7 Tahun 2025," ujarnya.

 

Khusus satuan pendidikan di Lampung, kata Thomas, bantuan program revitalisasi diperuntukan membangun dan merehabilitasi ruang kelas; membangun laboratorium IPA dan komputer; serta membangun ruang administrasi, praktik siswa, toilet, OSIS, dan BK. "Pengelolaan dana program revitalisasi sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025 dengan metode swakelola. Dana ditransfer langsung dari pusat ke satuan pendidikan," ungkapnya.

 

Thomas menyampaikan, saat ini program revitalisasi satuan pendidikan sedang berjalan dengan progres pembangunannya bervariatif mulai 25-50 persen.

 

Guna memastikan program revitalisasi berjalan maksimal sesuai ketentuan juknis, kata Thomas, Disdikbud Lampung berkoordinasi dengan tim BPMP Lampung dan fasilitator daerah yang ditetapkan Kemendikdasmen. "Secara khusus, Disdikbud Lampung juga menugaskan cabang Disdikbud Wilayah I-VII untuk secara berkala melakukan pemantauan progres pekerjaan dan memastikan program berjalan," jelasnya.

 

Mengingat pelaksanaan program revitalisasi menggunakan skema swakelola, kata Thomas, sekolah wajib membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan unsur sekolah, komite, tokoh masyarakat, wali murid, dan warga sekitar yang memiliki keahlian konstruksi. "Disdikbud Lampung memastikan bahwa seluruh desain dan spesifikasi bangunan telah direview. Bahkan divalidasi oleh Kemendikdasmen sesuai Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dan Nomor 32 Tahun 2022," ungkapnya. (rnn/c1)